Langkah Tiongkok Kunci Membatalkan Ketergantungan Ekonomi Barat
Topics Covered – Awalnya, kita mungkin beranggapan negara-negara Barat masih bisa terus menjalankan kebijakan pelonggaran ketergantungan, tetapi fakta menunjukkan bahwa asumsa ini kurang tepat. Pada akhir April, otoritas Tiongkok memperkenalkan aturan baru yang memperkuat pengaruhnya terhadap transaksi ekonomi internasional. Langkah ini menunjukkan bahwa China tidak hanya mengawasi kegiatan di dalam wilayahnya, tetapi juga memengaruhi kesepakatan yang dibuat di luar perbatasannya.
Dalam tindak lanjut, Tiongkok membatalkan pembelian senilai dua miliar dolar (Rp34 triliun) oleh Meta terhadap Manus, perusahaan AI berbasis di Singapura. Meski Manus memiliki akar kuat di Tiongkok, pihak berwenang menganggap langkah tersebut sebagai ancaman keamanan nasional, memperingatkan bahwa pengambilan keputusan oleh perusahaan asing tidak lepas dari pengaruh pemerintah Tiongkok.
Perusahaan Asing Dapat Dikenai Sanksi
Aturan baru ini memberikan wewenang kepada Tiongkok untuk mengambil langkah represif terhadap perusahaan asing yang mengurangi keberadaan produksi di negara lain, seperti Vietnam atau India. Jika perusahaan tersebut tetap mengikuti kebijakan ekspor atau sanksi dari AS dan Uni Eropa, mereka bisa terkena denda atau masuk ke dalam daftar hitam rantai pasokan.
“Tujuan dari aturan ini adalah menggagalkan upaya mengurangi ketergantungan terhadap Tiongkok, seperti yang dilakukan Uni Eropa, termasuk Jerman,” ujar Rebecca Arcesati, analis dari Mercator Institute for China Studies (MERICS), kepada DW.
Pandemi mempercepat keinginan Eropa dan AS untuk menyusun strategi rantai pasokan yang lebih mandiri. Banyak perusahaan asing telah menggeser operasional ke luar Tiongkok, menjadikan produksi kembali ke negara asal mereka sebagai prioritas. Namun, ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Barat telah memanas selama bertahun-tahun, terutama karena kebijakan tarif agresif dari Presiden AS Donald Trump yang mempercepat transformasi globalisasi ke sistem perdagangan terfragmentasi.
Uni Eropa Membalas Tindakan Tiongkok
Sebagai respons atas praktik dumping yang berulang kali dilakukan Tiongkok, Komisi Eropa merilis rincian Undang-Undang Percepatan Industri (IAA) pada Maret lalu. Meski tidak menyebutkan Tiongkok secara eksplisit, IAA bertujuan memperkuat keberadaan produsen Eropa dalam mengurangi ketergantungan pada barang dan investasi Tiongkok, serta melawan kompetisi tidak sehat dari perusahaan Tiongkok yang terus menikmati subsidi besar.
Kebijakan yang saling bertolak belakang ini membuat perusahaan multinasional, terutama produsen mobil Jerman, kewalahan. Volkswagen, BMW, dan Mercedes-Benz, misalnya, merasa keberatan terhadap aturan yang mengharuskan mereka memindahkan sebagian produksi dari Tiongkok ke negara asal. Meski menguntungkan karena produksi di Tiongkok menurunkan biaya, mereka juga terjebak dalam tekanan untuk mengurangi ketergantungan pada komponen Tiongkok, sementara harus bersaing dengan mobil listrik yang mengalami pertumbuhan cepat.
“Kebijakan ini menambah kompleksitas perdagangan global, memaksa perusahaan berada di tengah regulasi AS, Eropa, dan Tiongkok yang saling bertentangan,” kata Jens Eskelund, presiden Kamar Dagang Eropa di Tiongkok, kepada DW.
Dalam beberapa kasus, Tiongkok terbukti aktif menekan perusahaan asing yang berencana memindahkan operasi ke luar wilayahnya. Hal ini memperlihatkan bahwa Tiongkok tidak hanya menyusun kebijakan untuk menahan perusahaan Barat, tetapi juga siap mengambil langkah-langkah tegas jika ada ancaman pada dominasi ekonominya.
