OTT Bupati Langkat, KPK Temukan 55 Kg Logam Platinum dan Uang Asing Rp 1,22 Miliar
OTT Bupati Langkat – KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat Syah Afandi dalam kasus korupsi suap proyek. Operasi ini mengungkap kejahatan korupsi yang melibatkan dana dari proyek Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan serta Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat. Dalam penyitaan, lembaga antikorupsi berhasil mengamankan barang bukti berupa logam platinum seberat 55 kg dan uang tunai dalam mata uang asing senilai Rp 1,22 miliar.
Detail Penyitaan dalam OTT Bupati Langkat
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkap bahwa OTT terhadap Syah Afandi berlangsung di Gedung KPK, Jakarta, pada Jumat (3/7/2026). Selain logam platinum dan uang asing, penyidik juga menyita uang tunai sebesar Rp 100 juta, serta berbagai dokumen elektronik yang menjadi alat bukti untuk memperkuat penyelidikan. “OTT ini terkait dengan suap proyek yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Perkim,” jelas Taufik, menjelaskan bahwa pihaknya sedang menginvestigasi lebih lanjut untuk mengetahui hubungan antara uang yang diamankan dan kegiatan korupsi tersebut.
Kontribusi Logam Platinum dan Uang Asing dalam Kasus
Logam platinum yang diamankan dari mobil SAF menjadi salah satu bukti utama dalam kasus OTT Bupati Langkat. Menurut Taufik, benda tersebut memiliki nilai tinggi karena dianggap sebagai aset yang bisa digunakan untuk menyembunyikan dana suap. “Logam platinum itu dianggap sebagai salah satu bentuk alat bukti yang menunjukkan kemungkinan adanya penggunaan dana pemerintahan untuk keuntungan pribadi,” terangnya. Selain itu, uang dalam mata uang asing yang terdiri dari SGD 66.950, RM 11.518, dan Rp 244,7 juta juga menjadi fokus penyidik, karena diperkirakan dapat digunakan untuk mempercepat transaksi korupsi.
“Logam platinum seberat 55 kg ditemukan dalam mobil SAF, sementara uang asing senilai Rp 1,22 miliar dibawa dalam bentuk fisik dan digital,” ujar Taufik.
Perkembangan Penyidikan dan Barang Bukti Lain
Penyitaan dalam OTT Bupati Langkat tidak hanya terbatas pada logam platinum dan uang asing. KPK juga mengamankan dua rekening bank atas nama SAF dengan total nominal Rp 2,27 miliar. Selain itu, ada sejumlah dokumen pendukung seperti kontrak proyek, daftar peserta, serta bukti transaksi yang dianggap relevan untuk mengungkap jaringan korupsi. “Barang bukti lain seperti dokumen elektronik dan rekening bank membantu menyelidiki alur dana yang terlibat dalam kasus ini,” tambah Taufik.
OTT ini terjadi setelah adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi proyek pemerintahan Langkat. Dinas Pendidikan dan Perkim menjadi korban utama, karena ada indikasi penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. “Proyek di dua dinas tersebut diberikan secara tidak transparan dan melibatkan pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki kualifikasi,” jelas Taufik, menyoroti adanya indikasi kesepakatan gelap antara pihak pemerintahan dan penerima dana.
Langkah Selanjutnya dalam Kasus OTT Bupati Langkat
Setelah penyitaan barang bukti, KPK akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Syah Afandi dan para tersangka lainnya. “Penyidikan masih terus berlangsung untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dan jumlah kerugian negara,” kata Taufik. Dalam proses ini, pihak KPK juga akan menghubungi pihak-pihak terkait seperti anggota dewan, pengusaha, serta lembaga lainnya untuk memperkuat bukti. “Jika ditemukan fakta yang cukup, kami akan mengajukan penyidikan lebih lanjut dan menuntut pelaku korupsi,” lanjut Taufik.
“OTT ini adalah bagian dari upaya KPK untuk mengungkap korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan Langkat,” tegas Taufik, menegaskan bahwa pihaknya tetap konsisten dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi tingkat tinggi.
Konteks Proyek dan Dampak pada Masyarakat
Kasus OTT Bupati Langkat terkait dengan proyek-proyek besar yang diduga disalahgunakan. Proyek Dinas Pendidikan dan Perkim kabupaten tersebut, yang total anggarannya mencapai miliaran rupiah, dianggap tidak memenuhi standar kualitas. Dampak dari korupsi ini dirasakan oleh masyarakat Langkat, terutama dalam pembangunan sekolah dan infrastruktur perumahan. “Korupsi dalam proyek ini mengurangi kualitas dan akses masyarakat ke fasilitas umum,” kata sumber terpercaya, menyoroti adanya kesenjangan dalam pemberdayaan masyarakat akibat dana yang tidak digunakan secara optimal.
Dalam kasus OTT Bupati Langkat, KPK terus berupaya untuk menelusuri seluruh aspek yang terkait. “Kami tidak hanya menyita barang, tetapi juga menginvestigasi pola tindakan korupsi yang terjadi,” jelas Taufik. Dengan penyidikan yang lebih mendalam, KPK berharap bisa menemukan indikasi kejahatan lain yang mungkin terjadi dalam proyek-proyek pemerintahan Langkat. “Ini adalah langkah penting untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas pemerintah daerah,” pungkas Taufik.
