Alasan Netanyahu Tolak Rencana Damai Gaza yang Didukung Trump

Netanyahu Menolak Usulan Perdamaian Gaza Versi Trump

Wahanaberita.com – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara tegas menolak rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk wilayah Gaza. Penolakan ini diumumkan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus, dengan Netanyahu menegaskan bahwa tentara Israel tidak akan menarik diri dari Gaza selama Hamas belum sepenuhnya melucuti persenjataan mereka.

Dalam pertemuan kabinet, Netanyahu menyatakan bahwa Israel menolak dokumen berisi 15 poin tersebut. Dokumen ini merupakan rencana perdamaian yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat serta telah disetujui oleh Hamas pada akhir Juli 2026.

“Israel menolak dokumen 15 poin itu,” kata Netanyahu dalam rapat kabinet, merujuk pada rencana perdamaian yang didukung AS dan disetujui oleh Hamas pada akhir Juli 2026.

Netanyahu menambahkan bahwa militer Israel tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai senjata Hamas benar-benar dilucuti. Hal ini mencakup semua jenis senjata, mulai dari senjata berat hingga senjata ringan.

Militer Israel “tidak akan melakukan penarikan apa pun sampai senjata Hamas benar-benar dilucuti,” kata Netanyahu, sambil menambahkan bahwa hal tersebut juga mencakup “senjata berat, senjata ringan, dan semua jenis senjata.”

Hubungan Israel dengan Washington Tetap Berjalan

Meskipun terdapat keberatan dari pihak AS, Netanyahu mengatakan bahwa Tel Aviv tetap melanjutkan pembicaraan dengan Washington. Ia menggambarkan Trump sebagai “teman terbaik di Gedung Putih,” namun juga menambahkan bahwa mereka memiliki gagasan, sebagian di antaranya dapat kami terima dan sebagian lainnya tidak, serta kami tahu cara mempertahankan pendirian kami dalam hal-hal ini.

Sampai saat ini, pihak Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait penolakan tersebut.

Detail Rencana Pelucutan Senjata Hamas

Pada Juli 2026, Trump mengumumkan tercapainya kemajuan terkait 15 poin rencana kerja yang bertujuan mengakhiri perang di Jalur Gaza. Rencana yang disusun oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace) itu menyerukan agar pasukan Israel mundur dan di saat yang sama Hamas juga menyerahkan senjatanya. Kemudian, Pasukan Stabilisasi Internasional (Internasional Stabilization Force/ISF) akan bekerja sama dengan pasukan kepolisian Palestina yang baru untuk menjaga keamanan di Gaza.

Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sejumlah negara lainnya hingga saat ini masih menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris.

Hamas sendiri menghindari penggunaan istilah “pelucutan senjata.” Mereka menyatakan telah setuju menyerahkan senjatanya untuk disimpan di bawah administrasi teknokratik Palestina yang didukung AS, yang akan memerintah Gaza di bawah pengawasan Board of Peace.

Hamas menyatakan bahwa pelaksanaan kesepakatan tersebut juga bergantung pada pemenuhan kewajiban Israel, termasuk penarikan pasukan dan penghentian serangan.

“Kami berharap para mediator dan penjamin dari Amerika Serikat menekan Netanyahu dan pemerintahannya agar mematuhi rencana kerja tersebut dan tidak menghalangi proses ini karena alasan politik internal maupun pemilu,” ujar Bassem Naim, anggota biro politik Hamas.

Hingga Minggu (09/08), Hamas menyatakan bahwa mereka tetap berkomitmen pada rencana perdamaian yang didukung Trump tersebut.

“Pilihan Satu-Satunya” untuk Masa Depan

Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, menegaskan bahwa Israel juga tidak memiliki kewajiban apa pun sampai pihak Hamas menyerahkan seluruh persenjataannya, termasuk senapan serbu.

Namun, kepada kantor berita Channel 12 Israel, Mladenov mengatakan bahwa militer Israel pada akhirnya harus mundur “sektor demi sektor” begitu senjata-senjata Hamas dikumpulkan dan dinonaktifkan.

“Pilihan yang kami tawarkan saat ini adalah satu-satunya jalan ke depan yang menjamin tragedi ini tidak terulang lagi,” katanya, merujuk pada serangan yang dimulai Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang melawan Hamas di Jalur Gaza.

Mladenov mengatakan bahwa pembicaraan dengan Israel masih berlanjut dan ia berharap akan ada “hasil yang positif.”

Pemilu Israel Pengaruhi Keputusan Netanyahu atas Gaza?

Ketidaksepakatan ini muncul pada momen yang sensitif secara politik bagi Netanyahu menjelang pemilu yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026. Pemilu nasional ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh Israel sejak serangan Hamas pada Oktober 2023 dan memicu operasi militer Israel yang masih berlangsung di Gaza.

Dalam beberapa jajak pendapat, perdana menteri tersebut bersaing ketat atau tertinggal dari para pesaingnya dan menghadapi tekanan dari anggota sayap kanan ekstrem dalam pemerintahannya yang menentang pemberian konsesi kepada Hamas.

Sementara, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyambut baik sikap Netanyahu.

“Kami berperang dengan tujuan utama, yaitu menghancurkan Hamas,” tegasnya. “Tentara tidak boleh mundur, bahkan sejauh satu milimeter pun dari Jalur Gaza.”

Perselisihan ini merupakan tanda terbaru dari adanya perbedaan pandangan antara Netanyahu dan Trump. Kedua pemimpin tersebut dianggap sebagai sekutu dekat, tetapi belakangan ini mereka berselisih mengenai cara menangani konflik di Iran, Lebanon, dan Gaza.