Waka DPD Sebut Suara Daerah Harus Jadi Poros Kebijakan Nasional di STSB 2026

DPD RI Siap Jadi Tuan Rumah STSB 2026: Suara Daerah Jadi Fokus Kebijakan Nasional

Wahanaberita.com – Badan legislatif tingkat daerah, DPD RI, telah mengonfirmasi kesiapannya untuk menyelenggarakan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI pada tahun 2026. Peristiwa ini dipandang lebih dari sekadar jadwal rutin kenegaraan. Bagi DPD RI, momen ini merupakan peluang emas untuk mendemonstrasikan kedewasaan organisasi serta memperkuat representasi aspirasi wilayah dalam perumusan kebijakan tingkat nasional.

Yorrys Raweyai, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. Ia menjelaskan bahwa persiapan komprehensif telah dilakukan melalui komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mantan kepala negara serta pimpinan lembaga negara yang sedang aktif saat ini.

Kami menyambut baik peran DPD sebagai tuan rumah STSB tahun ini. Kami ingin menunjukkan bahwa DPD bukan hanya siap menjadi penyelenggara, tetapi juga siap menjalankan tanggung jawab kelembagaan sebagai representasi daerah dan bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yorrys pada hari Rabu, 12 Agustus 2026, dalam keterangannya kepada publik. Sebelumnya, ia telah memberikan penjelasan kepada wartawan di kawasan Senayan pada hari Selasa, 11 Agustus.

Kematangan Lembaga dan Misi Reformasi

Kesiapan tersebut mencerminkan upaya DPD RI untuk membuktikan diri sebagai institusi negara yang matang, yang lahir dari semangat perubahan dan reformasi. Mendekati usia ke-22 tahun, DPD RI berkomitmen untuk memastikan bahwa mandat reformasi tidak hanya menjadi wacana, tetapi diimplementasikan melalui aksi nyata demi kepentingan masyarakat di seluruh wilayah.

DPD lahir dari rahim perubahan. Karena itu, suara-suara daerah yang selama ini mungkin tidak terdengar harus terus kita gaungkan. Suara yang hanya menggelegar di akar rumput tetapi kehilangan resonansi di tingkat nasional harus kita nyaringkan kembali agar menjadi bagian dari kebijakan negara.

Yorrys menekankan bahwa anggota DPD RI menempati posisi strategis. Mereka berperan sebagai wakil daerah dan wakil rakyat yang dapat mempercepat perubahan serta mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan memberikan dampak konkret.

Isu Strategis dalam Agenda STSB 2026

Dalam agenda STSB mendatang, DPD RI akan mengangkat berbagai persoalan strategis yang menjadi perhatian publik, baik dalam konteks geopolitik global maupun isu nasional dan kewilayahan. Yorrys menyoroti bahwa ketidakstabilan dinamika geopolitik dunia memberikan tekanan signifikan terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi di dalam negeri.

Fluktuasi nilai tukar rupiah serta harga minyak dunia, misalnya, berpotensi memengaruhi daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat di daerah secara langsung. Yorrys menegaskan bahwa dampak global tidak hanya terbatas pada hubungan antarnegara, tetapi juga menyentuh pasar, harga kebutuhan pokok, biaya produksi, dan lapangan pekerjaan.

Kita tidak bisa melihat dinamika global hanya sebagai persoalan hubungan antarnegara. Dampaknya bisa sampai ke pasar, harga kebutuhan pokok, biaya produksi, lapangan pekerjaan, dan akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Karena itu, kebijakan nasional harus mampu mengantisipasi dampak global tersebut.

RUU Daerah Kepulauan dan Kapasitas Fiskal

DPD RI juga mendorong percepatan kepastian bagi beberapa rancangan undang-undang yang menjadi perhatian daerah, salah satunya adalah RUU tentang Daerah Kepulauan. Yorrys menjelaskan bahwa pembahasan mengenai daerah kepulauan telah berlangsung lama dan mencakup dimensi sosial, politik, serta ekonomi. Sebagai negara maritim, Indonesia memerlukan kebijakan yang mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan agar kesenjangan pembangunan tidak semakin lebar.

RUU Daerah Kepulauan bukan semata-mata soal regulasi. Ini menyangkut bagaimana negara menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang hidup di wilayah kepulauan. Kita ingin kegelisahan, keresahan, dan kesenjangan yang selama ini dirasakan daerah kepulauan mendapatkan respons kebijakan yang bijaksana dari pemerintah.

Isu kapasitas fiskal daerah juga menjadi perhatian utama DPD RI. Yorrys menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus mempertimbangkan kemampuan masing-masing daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintahan.

Efisiensi tentu memiliki tujuan yang baik. Tetapi kita juga harus melihat kesiapan daerah. Jangan sampai kebijakan efisiensi justru membuat daerah kesulitan membiayai kebutuhan dasarnya dan mengurangi kemampuan pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, DPD RI mendorong pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada pengurangan transfer atau belanja, tetapi juga memikirkan bagaimana daerah dapat mengoptimalkan sumber daya dan potensi ekonominya sendiri.

Daerah harus diberikan ruang untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatannya berdasarkan potensi masing-masing. Dengan begitu, daerah tidak selamanya bergantung pada intervensi pusat.