Hanura Dorong Penguatan DKPP dalam Pembahasan RUU Pemilu
Wahanaberita.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu di DPR dinilai perlu memberi perhatian besar pada mutu lembaga penyelenggara pemilu. Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, mengusulkan penguatan peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), termasuk peluang untuk meneruskan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.
Usulan tersebut muncul ketika diskusi mengenai RUU Pemilu banyak menyoroti ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), desain sistem pemilu, serta pilihan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup. Rio menekankan bahwa isu-isu itu memang penting, tetapi keberhasilan pemilu juga sangat ditentukan oleh kualitas kerja KPU, Bawaslu, dan DKPP.
“Jadi menurut kami, karena Undang-Undang Pemilu sedang disusun, sebaiknya tidak hanya mengurusi soal PT saja, mengurusi soal sistem pemilu saja, proporsional tertutup atau terbuka, tapi juga bagian dari kesuksesan pemilu akan datang, itu adalah bagaimana penyelenggara pemilu itu juga bekerja dengan baik, KPU, Bawaslu, dan DKPP,” kata Rio dalam keterangan, Sabtu (26/9/2026).
Wewenang Etik Dinilai Perlu Diperluas
DKPP selama ini dikenal sebagai lembaga yang menangani persoalan etik penyelenggara pemilu. Dalam konteks itu, lembaga tersebut dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota KPU maupun Bawaslu yang terbukti melanggar ketentuan etik, mulai dari teguran hingga pemberhentian dari jabatan.
Rio memandang cakupan kewenangan tersebut belum cukup apabila suatu perkara juga mengandung dugaan pelanggaran hukum pidana. Ia menilai RUU Pemilu dapat menjadi ruang untuk merumuskan mekanisme yang lebih tegas agar temuan terkait persoalan serius tidak berhenti pada sanksi etik atau administratif.
“DKPP selaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu juga diberikan kewenangan, tidak hanya sekadar memberikan peringatan, kemudian men-score, atau paling berat memecat komisioner KPU ketika melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak,” jelas Rio.
Gagasan tersebut menempatkan DKPP sebagai pintu awal pengawasan etik yang dapat berhubungan dengan proses hukum ketika ditemukan indikasi pelanggaran yang lebih berat. Namun, peran DKPP yang diusulkan tetap diarahkan pada penerusan perkara kepada lembaga penegak hukum, bukan menggantikan fungsi penyidikan atau penuntutan.
Dugaan Gratifikasi dan Pelanggaran Serius
Rio menyebut terdapat kemungkinan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu yang tidak cukup ditangani melalui pemberhentian pejabat. Salah satu contoh yang ia singgung adalah dugaan gratifikasi yang dapat berdampak luas terhadap proses pemilu dan memicu kegaduhan.
“Tapi kalau memang diduga ada pelanggaran pidana di situ, ada gratifikasi di situ, yang mengakibatkan terjadi huru-hara dan sebagainya, maka DKPP tidak hanya sekadar memberhentikan, tapi bisa membawa itu ke ranah pidana, dan meneruskan itu ke pihak penegak hukum. Dan yang terjadi selama ini tidak diberikan kewenangan untuk itu,” tutur Rio.
Dalam kerangka pengawasan pemilu, pemisahan antara pelanggaran etik, administrasi, dan pidana menjadi hal penting. Pelanggaran etik berhubungan dengan perilaku serta integritas penyelenggara. Sementara itu, dugaan tindak pidana memerlukan penanganan melalui prosedur hukum oleh institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum.
Karena itu, pengaturan yang jelas dalam RUU Pemilu dapat membantu memastikan setiap temuan ditangani pada jalur yang tepat. Jika terdapat unsur pidana, mekanisme pelimpahan perlu memiliki dasar hukum, prosedur, serta batas kewenangan yang tegas agar tetap menjamin proses yang adil bagi seluruh pihak.
Kualitas Penyelenggara dan Kepercayaan Publik
Penyelenggaraan pemilu tidak hanya bergantung pada aturan tentang cara suara dihitung atau kursi dibagikan. Kepercayaan masyarakat juga berkaitan dengan independensi, profesionalitas, dan integritas lembaga yang menjalankan seluruh tahapan pemilu.
KPU memegang peranan dalam pelaksanaan tahapan dan administrasi pemilu. Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan. DKPP berfokus pada penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Ketiganya memiliki tugas yang berbeda, tetapi kualitas kerja masing-masing lembaga akan memengaruhi persepsi publik terhadap proses demokrasi.
Rio meminta pembahasan di DPR tidak berhenti pada perdebatan mengenai PT. Baginya, pembaruan aturan pemilu perlu dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki fondasi penyelenggaraan secara menyeluruh.
“Jadi jangan ribut soal PT saja. Penyelenggaranya nggak benar, tapi kualitas demokrasi juga tidak seperti yang kita inginkan,” pungkas Rio.
Usulan Hanura itu menambah satu isu yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan RUU Pemilu, yakni hubungan antara penegakan etik dan penanganan dugaan tindak pidana. Perdebatan mengenai desain kewenangan DKPP nantinya akan menentukan sejauh mana lembaga etik tersebut dapat berperan ketika menemukan indikasi pelanggaran serius dalam proses pemilu.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is RUU Pemilu Dibahas Hanura Usul DKPP?
RUU Pemilu Dibahas Hanura Usul DKPP is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does RUU Pemilu Dibahas Hanura Usul DKPP matter?
RUU Pemilu Dibahas Hanura Usul DKPP matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.