Rais Aam dan Ketum Diberi Waktu 1 Bulan Susun Kepengurusan Baru PBNU

Transisi Kepengurusan PBNU Masuk Fase Kritis: Tim Formatur Dapat Jendela Waktu 30 Hari

Wahanaberita.com – Proses pergantian kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini memasuki tahap paling menentukan. Setelah Muktamar ke-35 NU resmi ditutup, seluruh tanggung jawab penyusunan struktur kepengurusan baru diserahkan kepada tim formatur yang diberi tenggat waktu satu bulan. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul dan saat ini menjabat Menteri Sosial, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU.

Pernyataan tersebut Gus Ipul sampaikan pada Senin (31/8/2026), sesaat sebelum menghadiri rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menegaskan bahwa batas waktu tersebut bersifat final dan tidak akan diperpanjang.

“Dikasih waktu satu bulan. Dikasih satu bulan tim formatur untuk menyusun kepengurusan,” ujar Gus Ipul.

Komposisi Tim Formatur dan Pembagian Peran

Tim formatur yang akan bekerja selama jendela waktu tersebut dipimpin oleh Rais Aam terpilih, KH Miftachul Akhyar, sebagai ketua. Posisi sekretaris dipegang oleh Ketua Umum terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz yang dikenal dengan panggilan Gus Kikin. Selain kedua tokoh sentral itu, formatur juga diperkuat oleh sejumlah anggota lain yang ditunjuk dalam mekanisme muktamar.

“Ya kita serahkan kepada ketua formatur Rais Aam,秘书nya Ketua Umum, selebihnya ada beberapa anggota formatur,” kata Gus Ipul.

Penempatan Rais Aam di posisi ketua formatur mencerminkan hierarki keilmuan NU, di mana otoritas keagamaan tertinggi memegang kendali atas arah kebijakan organisasi. Sementara itu, kehadiran Ketua Umum sebagai sekretaris memastikan dimensi administratif dan operasional tetap terwakili dalam setiap keputusan formatur. Kombinasi ini dirancang agar transisi kepemimpinan berjalan seimbang antara aspek spiritual dan manajerial.

Mekanisme Pemilihan Baru: Mengakhiri Era One Man One Vote

Salah satu perubahan paling substansial yang dihasilkan Muktamar ke-35 NU adalah reformasi sistem pemilihan Ketua Umum. Gus Ipul menjelaskan bahwa mekanisme lama berbasis satu orang satu suara telah digantikan oleh prosedur yang melibatkan Rais Aam terpilih bersama anggota Alimul Hukama wal Wukala (AHWA).

“Sistem pemilihan baru untuk Ketua Umum yang lebih cocok dengan kondisi hari ini, menghindari persaingan yang lebih ketat atau yang lebih keras, yang membuat pengelompokan,” tuturnya.

Dalam skema baru ini, setiap cabang dan wilayah yang memiliki hak suara diwajibkan mengusulkan minimal satu dan maksimal lima nama calon Ketua Umum. Usulan tersebut kemudian diteruskan kepada Rais Aam terpilih dan anggota AHWA untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian, proses seleksi tidak lagi bersifat langsung dan terbuka, melainkan melewati lapisan deliberasi yang lebih terstruktur.

“Misalnya kalau dulu pemilihan Ketua Umum itu one man one vote, sekarang pemilihannya sudah ditentukan oleh Rais Aam terpilih dan anggota AHWA, di mana cabang dan wilayah yang memiliki hak suara mengusulkan satu sekurang-kurangnya dan lima sebanyak-banyaknya calon Ketua Umum yang diteruskan nanti ke Rais Aam dan AHWA terpilih,” imbuh Gus Ipul.

Perubahan ini dinilai relevan mengingat skala NU yang kini menjangkau ratusan juta anggota di seluruh Indonesia. Sistem lama kerap memicu polarisasi internal dan membentuk kubu-kubu kepentingan yang sulit diredam. Dengan melibatkan para alim dan wakil wilayah dalam tahap penyaringan, diharapkan kualitas kepemimpinan yang terpilih lebih mencerminkan konsensus organisasional ketimbang popularitas sesaat.

Presiden Hadiri Pembukaan dan Penutupan: Momen Bersejarah

Gus Ipul turut menyoroti kehadiran Presiden Republik Indonesia pada upacara pembukaan sekaligus penutupan Muktamar ke-35 NU. Ia menyebut kehadiran kepala negara di kedua ujung acara merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah muktamar NU.

“Jadi ini satu hal yang kita syukuri. Presiden hadir pada saat pembukaan dan pada saat penutupan, itu juga apresiasi yang luar biasa untuk pertama kalinya ya, Presiden hadir di saat pembukaan maupun di saat penutupan. Kita semua bergembira,” sambungnya.

Momen ini kerap dibaca sebagai penanda semakin kokohnya posisi NU dalam konstelasi politik nasional. Kehadiran Presiden bukan sekadar gestur protokol, melainkan sinyal bahwa negara memandang organisasi keagamaan terbesar di Indonesia sebagai mitra strategis dalam menjaga kohesi sosial dan stabilitas kebangsaan.

Mengklarifikasi Rumor “Paketan Istana”

Di tengah euforia pasca-muktamar, berbagai spekulasi beredar di media sosial mengenai adanya kesepakatan antara istana dan NU terkait pasangan KH Miftachul Akhyar dan KH Abdul Hakim Mahfudz. Gus Ipul secara tegas membantah narasi tersebut.

“Ah, itu isu-isu aja. Banyak isu di luar sana ya. Banyak sekali, dulu tahu sendiri kan isunya kayak apa ini. Tapi ternyata kita lihat semua berjalan lancar, ya,” ujarnya.

“Berita-berita yang selama ini kita lihat di medsos kadang-kadang itu jauh dari kenyataan, ya,” sambungnya.

Ia menambahkan bahwa tidak ada intervensi pihak mana pun dalam proses muktamar. Seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai mekanisme yang telah disepakati oleh peserta muktamar.

“Tidak ada intervensi, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan dalam proses muktamar ini,” tegasnya.

Resiliensi Institusional: 35 Muktamar dalam Berbagai Ujian

Gus Ipul menutup keterangannya dengan penekanan pada ketangguhan institusional NU. Organisasi yang didirikan pada 1926 ini telah menggelar 35 kali muktamar dalam rentang hampir satu abad, melewati berbagai situasi politik, sosial, dan keamanan yang berbeda-beda.

“NU sudah muktamar ke-35 ya, dalam situasi dan kondisi yang macam-macam dan NU punya cara untuk menyelesaikan semua masalah. NU juga tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada,” tuturnya.

“Jadi saya bisa pastikan bahwa tidak ada itu intervensi,” imbuh dia.

Bagi jutaan nahdliyin di seluruh pelosok negeri, satu bulan ke depan akan menjadi periode pengamatan ketat. Setiap keputusan yang diambil tim formatur—mulai dari komposisi pengurus, pembagian tugas komisi, hingga arah kebijakan organisasi—akan diukur terhadap standar akuntabilitas dan kemaslahatan umat. Keberhasilan transisi ini tidak hanya menentukan wajah PBNU untuk masa bakti mendatang, tetapi juga akan menjadi barometer sejauh mana NU mampu menerjemahkan mandat muktamar menjadi kontribusi nyata bagi agama, bangsa, dan negara.

“Mudah-mudahan ya ini dengan hasil yang sudah kita dapatkan bisa kita tindak lanjuti, untuk kemudian NU bisa berkontribusi lebih besar bagi kepentingan agama, bangsa, dan negara,” pungkas Gus Ipul.