PD soal Isu Reshuffle: Siapa dan Dari Mana Menterinya, Sepenuhnya Presiden

PD soal Isu Reshuffle: Kewenangan Penuh di Tangan Presiden

Wahanaberita.com – Partai Demokrat (PD) memberikan respons tegas terkait PD soal Isu Reshuffle yang tengah hangat diperbincangkan. Partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini menanggapi pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PKS, Mardani Ali Sera. Pernyataan Mardani menyebutkan bahwa pengisian posisi menteri dalam kabinet tidak harus berasal dari partai politik. Menurut Demokrat, keputusan mengenai reshuffle serta penentuan figur menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa Presiden merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan pemerintahannya. Termasuk di dalamnya adalah pemilihan figur yang dianggap tepat untuk menduduki berbagai posisi menteri.

“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, karena itu pula presiden lah yang paham akan kebutuhan menterinya,” kata Herman kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

Siapa dan Dari Mana Asal Menterinya?

Herman menambahkan bahwa Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terkait siapa saja yang akan dipilih menjadi menteri. Hal ini mencakup aspek latar belakang politik maupun asal partai dari calon menteri tersebut. Menurut Herman, hal terpenting bukanlah berasal dari partai mana seorang menteri, melainkan kemampuan menjalankan mandat Presiden. Para menteri harus mampu menerjemahkan program yang telah ditetapkan Presiden dan menjalankannya dengan baik agar pemerintahan ini sukses dan kesuksesannya dirasakan oleh rakyat.

“Mengenai siapa dan dari mana asal menterinya diserahkan sepenuhnya kepada presiden,” ujarnya.

Sebelumnya, berembus kabar adanya perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto setelah 17 Agustus mendatang. Sejumlah petinggi parpol hingga Istana merespons isu tersebut. Dihimpun detikcom, Sabtu (8/8/2026), informasi yang diterima menyebutkan reshuffle akan dilakukan setelah 17 Agustus 2026. Kabar menyebut kocok ulang kabinet ini bersifat kecil-kecilan alias sekadar mengisi jabatan yang saat ini kosong.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, menyikapi isu penyegaran kabinet atau reshuffle usai 17 Agustus. Mardani mendukung jika Presiden Prabowo Subianto mau merekrut orang baru di kabinet dengan kapasitas yang mumpuni.

“Belum dapat kabar. Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan,” kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).

Mardani mengatakan perlu ada reformasi birokrasi di pemerintah. Ia menyinggung Presiden Prabowo memiliki tugas yang berat, mengingat hasil dari sejumlah survei belakangan ini yang dinilai kinerja pemerintah belum maksimal.

“Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun,” kata dia.

Anggota Komisi II DPR RI ini mendukung jika pemerintah mau rekrut orang baru di Kabinet Merah Putih. Mardani memberi catatan untuk memprioritaskan seseorang yang memiliki integritas, tak harus berpatokan dari orang partai.

“Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas,” ujarnya.

FAQ: Pertanyaan Umum Soal Isu Reshuffle

Kapan reshuffle kabinet akan dilakukan? Reshuffle kabinet diperkirakan akan dilakukan setelah 17 Agustus 2026, sesuai dengan informasi yang dihimpun detikcom.

Apakah reshuffle hanya untuk mengisi jabatan kosong? Ya, kabar menyebut kocok ulang kabinet ini bersifat kecil-kecilan alias sekadar mengisi jabatan yang saat ini kosong.

Apakah menteri harus berasal dari partai politik? Tidak harus. Mardani Ali Sera menekankan bahwa merit system perlu jadi pertimbangan dan profesional tidak harus orang partai.

Apa yang menjadi fokus PD soal Isu Reshuffle? Partai Demokrat menekankan bahwa keputusan mengenai reshuffle serta penentuan figur menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.