Mendag Dorong Pembahasan Perluasan Akses Pembiayaan UMKM di BRICS TMM

Indonesia Dorong Perluasan Akses Pembiayaan UMKM dalam Forum BRICS

Wahanaberita.com – Jaipur, India menjadi tempat berlangsungnya Pertemuan Para Menteri Perdagangan BRICS pada hari Jumat, 7 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, menyampaikan pandangannya mengenai peran vital sistem perdagangan yang berlandaskan aturan bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sistem perdagangan yang memberikan kepastian, keadilan, dan sifat inklusif diyakini sebagai pondasi kuat bagi UMKM untuk melampaui batas pasar domestik. Melalui pendekatan ini, pelaku usaha kecil dan menengah diharapkan dapat meningkatkan daya saing serta memperluas keterlibatan dalam perdagangan internasional.

Tiga Prioritas Memperluas Akses Pembiayaan

Dalam keterangan resminya yang dirilis pada Sabtu, 8 Agustus 2026, Budi menjelaskan bahwa UMKM memegang posisi strategis sebagai pilar perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Kendati demikian, hambatan struktural masih menjadi kendala serius, dengan keterbatasan akses pembiayaan sebagai tantangan paling mendasar.

“UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan yang paling mendasar,” ujar Budi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia mengajukan tiga langkah prioritas. Pertama, peningkatan literasi pembiayaan bagi pelaku UMKM. Kedua, perluasan inklusi pembiayaan berbasis digital. Ketiga, diversifikasi program pembiayaan yang bersifat adaptif dan fleksibel.

Penguatan Rantai Nilai Global

Sejalan dengan upaya pembiayaan, Indonesia juga menekankan pentingnya membangun rantai nilai global yang lebih tangguh. Usulan penguatan kualitas rantai nilai ini mencakup empat bidang utama yang saling terkait.

Pertama, konektivitas diperkuat melalui pembangunan infrastruktur transportasi, logistik, dan digital yang efisien. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha semakin terhubung dengan pasar regional maupun global. Kedua, fasilitasi perdagangan ditingkatkan melalui prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan dapat diprediksi. Dengan demikian, biaya perdagangan dapat ditekan dan partisipasi dalam jaringan produksi global menjadi lebih efektif.

“Untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan, Indonesia telah mengembangkan sistem otomatisasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Sistem tersebut memungkinkan eksportir memanfaatkan tarif preferensi berdasarkan berbagai perjanjian perdagangan Indonesia secara otomatis, sehingga produk Indonesia dapat bersaing lebih efektif di pasar internasional,” kata Budi.

Ketiga, penguatan kapasitas domestik dilakukan melalui investasi pada pengembangan keterampilan, inovasi, dan dunia usaha. Dengan pendekatan ini, perusahaan serta tenaga kerja diharapkan mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah lebih tinggi. Keempat, kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif ditegaskan melalui perluasan perjanjian perdagangan dan akses pasar. Elemen ini akan memperdalam integrasi ke dalam jaringan produksi regional maupun global sekaligus menarik investasi asing.

“Indonesia meyakini, kemajuan di keempat bidang tersebut akan membantu negara-negara berkembang membangun rantai nilai global yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan,” ungkap Budi.

Peran Teknologi dan Bangun Kembali Kepercayaan

Budi menambahkan bahwa seiring dengan semakin kompleks dan saling terhubungnya jaringan produksi global, sektor jasa, serta teknologi baru, keberadaan kecerdasan artifisial (AI) dan cloud computing pun makin berperan sebagai sumber utama penciptaan nilai dan inovasi.

Untuk mendukung perkembangan tersebut, Indonesia memandang kerja sama BRICS dalam mendorong interoperabilitas serta pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangements) sebagai suatu langkah penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi yang lebih efektif di berbagai pasar. Namun, upaya itu tetap harus selaras dengan hukum nasional dan kerangka regulasi masing-masing negara.

Di sisi lain, sistem perdagangan multilateral saat ini tengah menghadapi tantangan yang serius. Tantangan tersebut ditandai dengan semakin menurunnya kepercayaan terhadap kemampuan WTO dalam menjalankan perannya secara efektif. Perbedaan pandangan yang mendasar antara negara-negara anggota turut menjadi hambatan dalam membangun konsensus dan memperkuat sistem perdagangan multilateral.

“Membangun kembali kepercayaan terhadap WTO harus menjadi prioritas kita bersama. Upaya tersebut perlu difokuskan pada sejumlah isu utama, antara lain, penguatan fungsi perundingan, agenda pembangunan, serta terciptanya persaingan usaha yang adil,” tambah Budi.