Jelang Musim Tanam, Satgas PRR Kebut Pemulihan Lahan Sawah di Aceh

Satgas PRR Akselerasi Pemulihan Lahan Pertanian Aceh Menuju Musim Tanam

Wahanaberita.com – Upaya percepatan rehabilitasi lahan pertanian di Aceh tengah berjalan intensif. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menargetkan penyelesaian pemulihan sekitar 57 ribu hektare sawah yang terdampak bencana hidrometeorologi. Strategi yang diterapkan mencakup penyelesaian lahan rusak ringan dan sedang pada tahun 2026, serta penyediaan solusi permanen berbasis kajian ilmiah untuk area dengan kerusakan berat.

Capaian Keuangan dan Optimalisasi Lahan

Realisasi anggaran menunjukkan tren positif di berbagai wilayah. Di Kabupaten Aceh Barat, hingga 6 Agustus 2026, penyerapan dana Kementerian Pertanian mencapai Rp 4,53 miliar atau setara 75,3 persen dari pagu Rp 6,019 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mengoptimalkan 1.308 hektare lahan rusak ringan di delapan kecamatan dengan melibatkan 96 kelompok tani.

Tingkat provinsi mencatatkan realisasi Rp 253,5 miliar dari total pagu Rp 515,2 miliar atau 49,2 persen. Rincian alokasi meliputi optimalisasi lahan rusak ringan sebesar Rp 85,6 miliar, rehabilitasi lahan sedang Rp 63,7 miliar, kegiatan irigasi Rp 100,2 miliar, serta pembangunan jalan usaha tani Rp 3,9 miliar. Distribusi benih padi juga telah menjangkau 26.177 hektare, dengan 10.416 hektare di antaranya sudah ditanami.

Data Kerusakan dan Progress Teknis

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pertanian, Sistem Pengairan, dan Daerah Aliran Sungai yang digelar di Kota Banda Aceh pada Jumat (7/8/2026), komposisi kerusakan sawah terdampak adalah sebagai berikut:

• Rusak ringan: 27.483 hektare
• Rusak sedang: 13.404 hektare
• Rusak berat: 16.283 hektare
• Sawah hilang: 125,2 hektare

Dari total tersebut, 6.706 hektare lahan rusak ringan telah dioptimalisasi dan 4.393 hektare lahan rusak sedang telah direhabilitasi. Progress perencanaan melalui pelaksanaan detail design review dan survei, investigasi, serta desain (SID) telah mencapai 39.409 hektare atau 75 persen dari target 52.394 hektare per 5 Agustus 2026. Sementara itu, pekerjaan konstruksi telah selesai pada 16.780 hektare atau 32 persen.

Penanganan Khusus untuk Lahan Rusak Berat

Pemerintah menerapkan pendekatan yang lebih cermat dan tidak seragam untuk menangani sawah rusak berat. Di Aceh Utara, misalnya, luas lahan rusak berat mencapai sekitar 4.679 hektare. Beberapa lokasi mengalami tertimbun lumpur setinggi 1,5 hingga 2 meter serta perubahan struktur tanah yang signifikan. Kondisi ini menuntut pengambilan sampel sedimen, penelitian kesuburan tanah, dan penetapan metode penanganan yang tepat sebelum pekerjaan dimulai.

Alternatif solusi yang disiapkan mencakup rehabilitasi lahan, pencetakan sawah baru sebagai pengganti, atau pengalihan terbatas menjadi lahan pertanian kering dan kebun dengan komoditas yang sesuai. Keterlibatan perguruan tinggi juga ditekankan untuk mempercepat proses SID dan memastikan setiap keputusan pemulihan didasarkan pada kondisi ilmiah serta kebutuhan petani di lapangan.

Harmonisasi Program dan Percepatan Anggaran

Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Safrizal ZA menyatakan bahwa FGD tersebut menjadi ruang penyelarasan program pertanian, pengairan, dan pemulihan daerah aliran sungai. Tujuannya agar penanganan di setiap kabupaten dan kota dapat berjalan lebih cepat dan saling mendukung. Satgas PRR mendorong Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, kelompok tani, dan TNI untuk menyatukan langkah.

Kami meminta proses SID tidak lagi memakan waktu lebih dari dua bulan sehingga konstruksi bisa lebih cepat dimulai. Kementerian Pertanian juga sudah menyiapkan anggarannya,” ujar Safrizal dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/8/2026).

Penanganan lahan tidak dapat dipisahkan dari pemulihan jaringan irigasi, normalisasi sungai, penyediaan sumber air, serta perbaikan saluran primer, sekunder, dan tersier. Faktor-faktor ini menentukan apakah sawah yang telah direhabilitasi dapat kembali ditanami.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menegaskan bahwa percepatan realisasi anggaran harus menjadi perhatian bersama, terutama menjelang masa tanam.

Realisasi belum sampai setengah dari Rp515 miliar. Kita belum secara maksimal memanfaatkan anggaran itu. Saya minta, sebelum masuk masa musim tanam, pemulihan lahan ini secepat mungkin dilakukan,” tutup Imran.