Bamsoet Tekankan Stabilitas Nasional dan Pemerataan Pembangunan Papua
Wahanaberita.com – Penguatan stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional perlu berjalan bersamaan dengan kebijakan yang memperluas kesejahteraan masyarakat, terutama di Papua. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menilai arah tersebut penting untuk menopang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Bamsoet setelah menghadiri Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wantimpres RI di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober. Dalam keterangannya pada Kamis, 22 Oktober 2026, ia menyoroti perlunya koordinasi antarlembaga agar setiap kebijakan pemerintah memberi manfaat yang nyata.
“Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang tepat sasaran dan terkoordinasi. Khusus Papua, pendekatan kemanusiaan, dialog, dan pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama agar masyarakat semakin merasakan kehadiran negara serta memperoleh kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera,” ujar Bamsoet.
Papua dan Efektivitas Dana Otonomi Khusus
Bamsoet memandang Papua membutuhkan perhatian yang menyeluruh, bukan hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga lewat layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Pendekatan kemanusiaan serta ruang dialog dengan warga dinilai menjadi bagian penting dalam membangun rasa percaya dan menciptakan suasana yang kondusif.
Ia menyebut pemerintah telah memiliki sejumlah dasar untuk mempercepat pembangunan di Papua. Kebijakan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, serta upaya memperkuat pelayanan publik menjadi instrumen yang telah dijalankan. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, alokasi dana otonomi khusus ditingkatkan hingga 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional.
Namun, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pengelolaan yang dapat diukur hasilnya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat kemiskinan di Papua Pegunungan pada September 2025 mencapai 27,21 persen. Angka tersebut memperlihatkan bahwa pemerataan manfaat pembangunan masih menjadi pekerjaan penting, khususnya bagi wilayah terpencil dan kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau pelayanan dasar.
Pengawasan yang berorientasi pada hasil diperlukan agar dana otonomi khusus benar-benar menghasilkan perbaikan konkret. Prioritasnya mencakup peningkatan mutu sekolah, perluasan akses layanan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat adat, dan penyediaan infrastruktur dasar di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
“Langkah pemerintah membangun Papua perlu terus diperkuat dengan memastikan setiap program benar-benar dirasakan masyarakat. Dana otonomi khusus harus semakin efektif untuk memperbaiki sekolah, memperluas layanan kesehatan, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan ekonomi lokal. Dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat Papua juga perlu diperluas. Dengan begitu, keamanan, kepercayaan masyarakat, dan kesejahteraan dapat tumbuh bersama,” jelas Bamsoet.
Kesejahteraan dan Kepastian Hukum
Ketua MPR RI ke-15 itu menekankan bahwa penguatan kesejahteraan di Papua harus disertai perlindungan terhadap masyarakat sipil dan penegakan hukum yang profesional. Stabilitas tidak cukup dibangun melalui pengamanan, melainkan juga melalui rasa keadilan serta keyakinan warga bahwa negara hadir memberikan perlakuan yang setara.
Dalam konteks ini, pembangunan dan penegakan hukum saling berkaitan. Ketika masyarakat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, akses terhadap kebutuhan dasar, dan kepastian dalam proses hukum, kepercayaan kepada institusi negara berpeluang tumbuh lebih kuat. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial bagi terciptanya keamanan yang berkelanjutan.
“Stabilitas politik dan keamanan akan semakin kuat ketika masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Karena itu, langkah pemerintah memperkuat reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik perlu terus didukung dengan pengawasan yang terukur. Kita perlu memastikan setiap kebijakan menghasilkan perubahan nyata, mulai dari pelayanan yang lebih cepat, kepastian hukum, hingga meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada negara,” jelas Bamsoet.
Ancaman Siber dan Perlindungan Infrastruktur Strategis
Selain isu Papua, Bamsoet juga mengingatkan perlunya kesiapan nasional dalam menghadapi ancaman siber. Perkembangan teknologi membuat sistem elektronik yang mendukung pelayanan publik dan infrastruktur penting perlu memiliki perlindungan yang semakin kuat.
Ia mendorong peningkatan standar keamanan bagi sistem elektronik vital, pelaksanaan audit secara berkala, serta koordinasi yang erat antara Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, Polri, TNI, dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kerja bersama antarlembaga dipandang penting untuk mempercepat deteksi dan respons ketika muncul potensi gangguan.
Keamanan siber berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan publik, kegiatan ekonomi, serta perlindungan infrastruktur strategis. Karena itu, pengelolaan ancaman digital perlu terhubung dengan upaya menjaga pasokan energi, stabilitas pangan, dan ketahanan sistem penting lainnya.
“Pemerintah perlu semakin memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap berbagai ancaman nasional. Keamanan siber, ketersediaan energi, stabilitas pangan, dan perlindungan infrastruktur strategis harus dikelola secara terpadu. Dengan pembagian tugas yang jelas dan dukungan teknologi, pemerintah dapat mencegah gangguan sejak awal serta menjaga pelayanan publik dan kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik,” imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut menilai koordinasi, pengawasan yang terukur, dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga stabilitas nasional. Bagi Papua, keberhasilan pembangunan akan terlihat ketika layanan dasar semakin mudah diakses, ruang dialog semakin terbuka, dan manfaat kebijakan benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari warga.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Bamsoet Bicara Stabilitas Nasional Dorong Pemerataan?
Bamsoet Bicara Stabilitas Nasional Dorong Pemerataan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Bamsoet Bicara Stabilitas Nasional Dorong Pemerataan matter?
Bamsoet Bicara Stabilitas Nasional Dorong Pemerataan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.