Main Agenda: Ombudsman Pantau Sekolah Rakyat dan Beri Saran Pengelolaan
Main Agenda menjadi prioritas utama dalam inspeksi yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Anggota Ombudsman, Nuzran Joher, melakukan evaluasi langsung ke dua unit Sekolah Rakyat, yaitu Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 9 Bandung dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 11 Bandung, di Jawa Barat. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman sebelumnya terkait tata kelola, sarana prasarana, serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Sekolah Rakyat. Nuzran menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada pemantauan yang terus dilakukan.
Tata Kelola dan Sarpras yang Perlu Diperbaiki
Dalam kunjungan tersebut, Ombudsman menyoroti beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan Sekolah Rakyat. Nuzran Joher mengungkapkan bahwa sistem tata kelola masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. “Kita ingin melihat bagaimana efektivitas kebijakan Presiden Prabowo terwujud dalam praktik di lapangan,” kata Nuzran. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan sarana prasarana yang lebih optimal agar bisa mendukung kebutuhan belajar siswa.
Salah satu fokus utama Ombudsman adalah pengelolaan SDM di Sekolah Rakyat. Nuzran mengatakan bahwa kualitas guru dan tenaga pendidik menjadi penentu utama kinerja program ini. “Kami menyarankan agar ada mekanisme perekrutan yang lebih ketat untuk memastikan SDM mampu menghadapi tantangan pendidikan masa depan,” ujarnya. Selain itu, Ombudsman juga meninjau langsung lingkungan belajar, termasuk ruang kelas, asrama, serta fasilitas pendukung, guna mengevaluasi kesiapan sekolah dalam menyambut siswa baru.
Rekomendasi untuk Membangun Sekolah Rakyat yang Lebih Efektif
Setelah mengevaluasi berbagai aspek, Nuzran Joher menyampaikan rekomendasi tambahan untuk memperkuat kemampuan Kemensos dalam mengelola program Sekolah Rakyat. “Dalam beberapa waktu ke depan, sekitar 30 ribu siswa akan bergabung, sehingga sistem pengelolaan harus lebih siap,” katanya. Salah satu rekomendasi utama adalah peningkatan proses rekrutmen tenaga pendidik yang lebih terstruktur. Nuzran juga menyarankan penggunaan model lahan bertingkat sebagai solusi untuk kesulitan mendapatkan ruang belajar yang luas di kota besar.
Dalam kesempatan tersebut, Nuzran menekankan bahwa kebijakan Sekolah Rakyat bertujuan mengakhiri keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat ekonomi lemah. “Program ini dirancang untuk menyediakan pendidikan berkualitas secara gratis, sehingga tidak ada lagi hambatan bagi anak-anak yang kurang beruntung,” jelasnya. Ia juga menyampaikan saran untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, agar hasil program lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kemensos, melalui Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Afrizon Tanjung, menyambut baik rekomendasi Ombudsman. “Kami telah melakukan beberapa perbaikan berdasarkan masukan mereka, terutama dalam hal manajemen sumber daya manusia dan penggunaan infrastruktur,” katanya. Afrizon menambahkan bahwa penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat, sehingga mampu menciptakan generasi yang lebih unggul.
Dalam wawancara dengan media, Nuzran Joher juga memaparkan tantangan yang masih dihadapi Sekolah Rakyat. “Beberapa masalah seperti kurangnya perencanaan jangka panjang dan keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan,” katanya. Ia berharap pemerintah dan Kemensos dapat mengevaluasi ulang strategi pembangunan Sekolah Rakyat, agar program ini tidak hanya berjalan sesuai target, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Inspeksi ini menunjukkan komitmen Ombudsman dalam memastikan kebijakan utama pemerintah dapat berjalan secara optimal. Dengan berbagai rekomendasi yang disampaikan, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi pusat pendidikan yang efektif, terakreditasi, dan layak untuk anak-anak dari berbagai latar belakang. “Main Agenda adalah tugas yang sangat strategis, karena sekolah rakyat menjadi sarana penting untuk memutus siklus kemiskinan,” pungkas Nuzran, menegaskan pentingnya keberlanjutan program ini.
