Latest Program Jadi Sorotan Usai Dadan Cs Ditahan, Golkar Minta BGN Evaluasi
Latest Program kembali menjadi topik utama pembahasan publik setelah Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengkritik adanya praktik korupsi dalam penyelenggaraan program MBG. Ia menilai tindakan penahanan Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Kepala BGN menunjukkan adanya kerusakan dalam implementasi program yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi generasi muda.
Kerusakan dalam Pelaksanaan MBG
“Latest Program memiliki tujuan mulia untuk mendorong pemberdayaan anak-anak. Jika dijalankan dengan baik, dampaknya sangat signifikan. Namun, kini kita melihat adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam penyaluran dana,” kata Sarmuji kepada wartawan pada Jumat (5/6/2026).
Kritik Sarmuji mengarah pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dianggap tidak terpisahkan dari kebijakan MBG. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar program ini tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga efisien. “Kita tidak boleh membiarkan pihak tertentu mengambil alih kebijakan ini secara asal-asalan,” imbuhnya.
Langkah Evaluasi yang Diusulkan
Menurut Sarmuji, BGN (Badan Nasional Pengamanan Keluarga) harus segera mempercepat evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses penyaluran MBG. Ia menekankan perlunya peninjauan terhadap mekanisme distribusi, sistem pengawasan, serta rantai pelaksanaan agar kebijakan bisa diterapkan secara tepat sasaran. “Dengan evaluasi yang jelas, kita dapat memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar sampai kepada siswa yang membutuhkan,” jelasnya.
Evaluasi ini, menurut Sarmuji, juga penting untuk mengungkap apakah ada praktik jual beli dalam penunjukan mitra BGN. Ia mengingatkan bahwa kejadian penahanan Dadan cs adalah bukti adanya ketidakpatuhan dalam mengelola dana publik. “Jika tidak ada perbaikan, risiko kerugian finansial akan semakin besar, dan hak anak-anak akan terabaikan,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Latest Program menjadi percontohan nasional yang seharusnya dijaga kepercayaannya. Meski program ini dinilai inisiatif luar biasa, kini adanya dugaan korupsi membuat publik menjadi skeptis. Sarmuji berharap evaluasi yang dilakukan BGN tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi konkret.
Kontroversi dalam Penyaluran Dana
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga eks pejabat BGN sebagai tersangka, termasuk Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya serta Lodewyk Pusung. Mereka diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi mitra BGN untuk memastikan yayasan tertentu lolos meskipun tidak memenuhi kriteria. Hal ini memicu kecurigaan bahwa dana ratusan miliar rupiah per hari tidak dialokasikan secara proporsional.
Kejagung juga mengungkap adanya praktik markup anggaran dalam beberapa pengadaan. Contohnya, pembelian motor listrik sebanyak 21.801 unit dan sepatu 32 ribu pasang dengan nilai total Rp 1 triliun. Sarmuji menilai hal ini menjadi bukti adanya ketidakseimbangan antara tujuan program dan realisasi dalam lapangan. “Latest Program harus menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, bukan alat untuk menyalurkan keuntungan pribadi,” ujarnya.
Kontroversi yang muncul menunjukkan bahwa adopsi program ini memerlukan pengawasan yang ketat. Sarmuji menyarankan adanya sistem audit independen untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. “Evaluasi ini bukan hanya untuk menindak pelaku korupsi, tetapi juga untuk memperkuat kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
