Jadi Tersangka, Dadan cs Diduga Terafiliasi Yayasan SPPG hingga Markup Pengadaan Motor
Penyidikan Korupsi dalam Pengelolaan Program MBG
Topics Covered – Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) sedang berjalan. Penyidikan ini dimulai setelah menerima surat perintah penyelidikan pada 29 Mei 2026. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan kebijakan yang dikelola oleh sejumlah pejabat dan diduga terkait dengan markup harga barang.
Markup Harga dan Afiliasi Yayasan SPPG
Dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026), Syarief menjelaskan bahwa tiga individu, yaitu DH, SS, dan LP, telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan dua alat bukti yang cukup. Keseluruhan kasus dianggap menyangkut Topics Covered yang mencakup pengadaan barang dan jasa serta penggunaan yayasan SPPG dalam mempercepat keputusan.
“Setelah melalui pemeriksaan tersebut, Saudara DH, SS, dan LP—sebagai saksi—ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis,” ujar Syarief. Ia menegaskan bahwa markup harga dalam pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi menjadi salah satu fokus penyelidikan, karena diduga mengurangi kualitas distribusi.
Penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa di BGN menjadi sorotan. Ketiga tersangka dinyatakan tidak memperhatikan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Hal ini berdampak pada kerugian negara yang mencapai angka besar, terutama dalam pengadaan motor listrik dengan total 21.801 unit senilai Rp 1 triliun. Selain itu, 32 ribu pasang sepatu dan 31 ribu tablet juga disebut tidak sesuai dengan ketentuan.
Topics Covered menyebutkan bahwa Dadan cs diduga memanfaatkan afiliasi dengan yayasan SPPG untuk menguntungkan diri sendiri. Menurut Syarief, yayasan tersebut dianggap mendapatkan insentif keuangan miliaran rupiah setiap hari. Keterlibatan dengan yayasan disangka menjadi salah satu cara untuk menutupi proses pengadaan yang tidak transparan. Kejagung mengungkap bahwa markup harga tidak hanya terjadi pada motor, tetapi juga terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.
Dalam penyelidikan, tim Kejagung juga menemukan adanya intervensi dalam verifikasi SPPG. Proses ini disebut tidak berjalan secara mandiri, sehingga memicu dugaan kesengajaan dalam menyalahgunakan kepercayaan. Pemimpin organisasi, seperti Dadan, Sony, dan Lodewyk, diduga mempercepat keputusan agar keuntungan bisa tercapai. Prabowo Subianto, yang menyebutkan kejanggalan ini, telah mencopot ketiga individu tersebut dari jabatan mereka.
“Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur,” tegas Prabowo dalam arahan kepada peserta rapat konsolidasi program MBG di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (3/6/2026). Pemecatan dilakukan setelah mendapat laporan tentang perubahan harga dan pengaruhnya pada anggaran.
Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas program MBG, khususnya dalam konteks Topics Covered yang mencakup markup harga dan keterlibatan yayasan. Ia menekankan bahwa kualitas kepemimpinan menjadi penentu utama keberhasilan sebuah organisasi. Selain itu, penyelidikan ini juga menyoroti peran kelembagaan dalam memastikan kejujuran dan transparansi dalam pemberdayaan masyarakat.
Kasus korupsi dalam pengelolaan program MBG ini menjadi contoh nyata bagaimana Topics Covered dapat mencakup penyimpangan di berbagai aspek. Penyidikan lanjutan diharapkan mampu mengungkap lebih banyak detail terkait afiliasi, proses pengadaan, dan insentif yang diberikan kepada yayasan. Perluasan penyelidikan juga diharapkan menutup celah kebijakan yang bisa menimbulkan kerugian negara secara signifikan.
