New Policy MPR Dorong Pemerataan Bahan Bacaan di Daerah Terpencil
New Policy – Dalam rangka mendorong kebijakan baru yang bertujuan memperluas akses bahan bacaan ke pelosok negeri, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat upaya pemerataan literasi di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang masih sulit mendapatkan materi bacaan berkualitas.
Permasalahan Literasi yang Mengemuka
“Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan tingkat literasi, terutama di wilayah terpencil,” ujar Lestari Moerdijat dalam pernyataan tertulis, Sabtu (30/5/2026). Ia menjelaskan, keterbatasan akses ke bahan bacaan menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, minat baca masyarakat yang masih rendah juga berkontribusi pada stagnasinya perkembangan literasi nasional.
Langkah Kolaboratif Pemerintah
Kebijakan baru ini menjadi bagian dari inisiatif pemerintah yang lebih luas, termasuk kerja sama antara Perpusnas dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam kerangka kolaborasi ini, program iPusnas, yang merupakan platform digital untuk pelayanan perpustakaan, dianggap sebagai salah satu solusi strategis. Meski telah berhasil menjangkau ribuan pengguna, kebijakan baru ini menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus diperkuat dengan langkah-langkah lebih intensif.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku literasi harus diperkuat melalui tindakan nyata agar tujuan nasional tercapai,” tambah Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat. Ia menekankan bahwa sinergi antara berbagai pihak adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerataan literasi.
Berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dirilis Perpusnas pada Maret 2026, skor literasi nasional Indonesia berada di angka 40,6, termasuk dalam kategori rendah. Angka ini, menurut Rerie, menunjukkan bahwa upaya pemerataan bahan bacaan belum cukup memadai untuk mencapai target literasi pada 2045. Data yang dirilis juga menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia hanya membaca 129 jam setahun, jauh lebih rendah dibandingkan India (352 jam) dan Amerika Serikat (357 jam).
Kebijakan Baru untuk Solusi Jangka Panjang
Menurut Lestari Moerdijat, kebijakan baru ini bertujuan mengubah paradigma literasi dengan menekankan pendekatan holistik. Dalam kesempatan ini, ia menyebutkan bahwa peningkatan akses bahan bacaan harus diiringi penguatan kemampuan digital dan kebiasaan membaca yang sehat. “Kebijakan ini bukan hanya tentang penyediaan bahan bacaan, tetapi juga memastikan masyarakat mampu mengakses dan memanfaatkannya secara optimal,” jelasnya.
Dalam wawancara terpisah, Rerie menambahkan bahwa keberhasilan pemerataan bahan bacaan tidak bisa tercapai hanya melalui teknologi. Ia menekankan perlunya pendidikan literasi yang lebih luas dan terjangkau, serta pelibatan komunitas lokal dalam proses transformasi ini. “Kebijakan baru ini harus diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari tingkat sekolah hingga tingkat desa,” pungkas Rerie.
Langkah strategis lainnya termasuk pengembangan infrastruktur digital yang lebih inklusif. Kementerian Komunikasi dan Digital, bersama Perpusnas, berkomitmen untuk memperluas jaringan internet di daerah-daerah yang belum terlayani. Selain itu, program literasi digital akan ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan yang lebih aktif. “Kebijakan baru ini adalah kesempatan untuk mempercepat peningkatan literasi digital Indonesia,” ujar Rerie.
