DPR Menyetujui 68 RUU Perubahan Prolegnas Prioritas 2026, Daftar Rinciannya
Meeting Results – Dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menerima perubahan terhadap RUU Prioritas Prolegnas dan RUU Prolegnas 2025-2029. Total, 68 usulan perubahan menjadi fokus pembahasan di tahun 2026.
Persetujuan ini terjadi pada Rabu, 20 Mei 2026, dengan Saan Mustopa memimpin sidang. Sebelumnya, laporan perubahan RUU Prolegnas disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan.
“Kami sampaikan terima kasih kepada Ketua Baleg yang telah menguraikan laporan. Selanjutnya, kami bertanya kepada sidang Dewan apakah perubahan kedua RUU Prolegnas Prioritas 2026 dapat disahkan?”
Saan Mustopa mengajukan pertanyaan tersebut kepada forum. Forum langsung memberikan respons setuju.
“Persetujuan rapat paripurna ini akan dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku,”
Saan Mustopa menyampaikan penegasan bahwa proses selanjutnya akan dijalani sesuai mekanisme resmi.
Daftar 68 RUU Perubahan Prolegnas Prioritas 2026
1. RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara 2. RUU tentang Penyiaran 3. RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum 4. RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 5. RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 6. RUU tentang Perampasan Aset (terkait Tindak Pidana) 7. RUU tentang Jabatan Hakim 8. RUU tentang Hukum Acara Perdata 9. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika 10. RUU tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 11. RUU tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 12. RUU tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 13. RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 14. RUU tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 15. RUU tentang Kawasan Industri 16. RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji 17. RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 18. RUU tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 19. RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 20. RUU tentang Keuangan Negara 21. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan 22. RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 23. RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 24. RUU tentang Profesi Kurator 25. RUU tentang Komoditas Strategis 26. RUU tentang Pertekstilan 27. RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 28. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga 29. RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 30. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 31. RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 32. RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri 33. RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 34. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah 35. RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 36. RUU tentang Satu Data Indonesia 37. RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 38. RUU tentang Transportasi Online 39. RUU tentang Pekerja Lepas / RUU tentang Pekerja Platform Indonesia / RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG 40. RUU tentang Perlelangan 41. RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 42. RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan 43. RUU tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 44. RUU tentang Penge
