Ketua KPU Langkat Diberhentikan Sementara, Diduga Gelapkan Mobil Pemkab

Ketua KPU Langkat Dicopot Sementara: Mobil Dinas Pemkab Hilang Hampir Delapan Bulan

Wahanaberita.com – Sebuah insiden yang seharusnya menjadi urusan administratif biasa justru berujung pada pemberhentian sementara seorang penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten. Husni Mustofa, yang hingga beberapa waktu lalu menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kini tidak lagi memimpin lembaga tersebut. Ia diberhentikan sementara dari kursi ketuanya setelah diduga tidak mampu mempertanggungjawabkan satu unit kendaraan dinas yang dipinjamkan Pemerintah Kabupaten Langkat kepada KPU Langkat.

Kendaraan itu bukan sekadar aset logistik. Bagi sebuah kantor penyelenggara pemilu di daerah, mobil dinas yang dipinjamkan oleh pemerintah daerah menjadi tulang punggung mobilitas operasional—mulai dari distribusi logistik pemilu, kunjungan ke kecamatan-kecamatan terpencil, hingga koordinasi dengan pemerintah desa. Ketika kendaraan tersebut menghilang dari kantor selama berbulan-bulan tanpa penjelasan yang dapat diterima, konsekuensinya melampaui sekadar kehilangan satu unit kendaraan.

Kronologi: Dari Pinjaman Menjadi Dugaan Penggelapan

Pemkab Langkat meminjamkan satu unit mobil kepada KPU Langkat untuk keperluan operasional lembaga. Kendaraan itu kemudian digunakan langsung oleh Husni Mustofa dalam kapasitasnya sebagai ketua. Namun sejak Agustus 2025, mobil tersebut tidak lagi terlihat di area kantor KPU Langkat. Selama hampir delapan bulan, Husni tidak mampu menunjukkan keberadaan kendaraan itu ketika diminta pertanggungjawaban.

Ketua KPU Sumatera Utara, Agus Arifin, mengonfirmasi pemberhentian sementara tersebut pada Senin, 31 Agustus 2026. Ia menjelaskan bahwa dugaan penggelapan merujuk pada mobil milik Pemkab yang dipinjamkan ke KPU Langkat dan digunakan oleh Husni secara pribadi.

“Dugaan menggelapkan mobil dari Pemkab yang dipinjamkan ke KPU Langkat, dipakai sama dia, hampir 8 bulan nggak bisa ditunjukkan (mobil) di kantor.”

Agus menegaskan bahwa keputusan pemberhentian sementara bukan langkah impulsif. Prosesnya melewati mekanisme internal yang telah ditetapkan: KPU Sumut terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kinerja dan administrasi KPU Langkat. Hasil pemeriksaan itulah yang kemudian menjadi dasar rapat pleno untuk mengambil keputusan.

Mekanisme Formal: Surat KPU RI dan Rapat Pleno

Pemberhentian sementara Husni Mustofa ditopang oleh surat resmi KPU RI bernomor 231 tahun 2026, tertanggal 6 Juli 2026. Dokumen ini menjadi landasan hukum bagi tindakan administratif yang diambil. Rapat pleno yang menghasilkan keputusan tersebut dilaksanakan setelah KPU Sumut menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap KPU Langkat.

Langkah ini menunjukkan bahwa hierarki pengawasan dalam struktur KPU bekerja secara berjenjang. KPU kabupaten tidak berdiri sendiri; setiap keputusan besar di tingkat kabupaten harus mendapat persetujuan atau setidaknya sepengetahuan KPU provinsi dan KPU RI. Dalam kasus Langkat, ketiga level tersebut terlibat secara langsung.

Pelaksana Tugas: Imran Lubis Mengisi Kekosongan

Setelah Husni Mustofa diberhentikan sementara, kursi kepemimpinan KPU Langkat kini dipegang oleh Imran Lubis sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Penunjukan Plt merupakan mekanisme standar dalam organisasi KPU ketika seorang anggota atau ketua tidak dapat menjalankan tugasnya sementara waktu. Imran Lubis akan memimpin seluruh operasional KPU Langkat hingga ada keputusan final mengenai status Husni—baik pemulihan jabatan maupun pemberhentian tetap.

Kehadiran Plt menjadi penting mengingat KPU Langkat tetap memiliki tanggung jawab administratif dan teknis yang tidak bisa dibiarkan vakum. Persiapan tahapan pemilu, pengelolaan data pemilih, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta pengelolaan anggaran berjalan terus tanpa jeda.

Arah Selanjutnya: Aduan ke DKPP

Kasus ini tidak berhenti pada pemberhentian sementara. Agus Arifin menyampaikan bahwa KPU RI telah mendengar perkembangan perkara ini. Lebih jauh lagi, KPU RI bersama KPU Sumut sedang menyusun aduan resmi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

DKPP merupakan lembaga independen yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jika aduan tersebut diterima dan terbukti, sanksi yang dijatuhkan dapat berkisar dari teguran tertulis, pencopotan dari jabatan, hingga pemberhentian tetap dari keanggotaan KPU. Proses di DKPP bersifat terpisah dari mekanisme administratif internal KPU, sehingga Husni Mustofa berpotensi menghadapi dua jalur pemeriksaan secara paralel.

Konteks dan Implikasi

Langkat adalah salah satu kabupaten di pesisir timur Sumatera Utara dengan wilayah yang cukup luas dan tersebar. KPU di daerah seperti ini sangat bergantung pada kendaraan dinas untuk menjangkau seluruh kecamatan, terutama yang aksesnya terbatas. Kehilangan satu unit mobil selama berbulan-bulan bukan hanya soal aset, tetapi juga soal kemampuan lembaga menjalankan fungsi publiknya secara merata.

Bagi masyarakat Langkat, kasus ini mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu juga terikat pada prinsip akuntabilitas dan tata kelola aset publik. Mobil dinas yang dipinjamkan antar-lembaga negara tetap merupakan milik publik dan harus dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya kapan saja. Ketika seorang pejabat tidak mampu menunjukkan aset tersebut selama delapan bulan, pertanyaan tentang penggunaan dan pengelolaan menjadi tak terhindarkan.

Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada dua hal: pertama, apakah mobil tersebut akan ditemukan dan dikembalikan ke Pemkab Langkat; kedua, bagaimana hasil pemeriksaan DKPP akan membentuk nasib akhir Husni Mustofa dalam struktur KPU. Hingga kedua pertanyaan itu terjawab, Imran Lubis akan melanjutkan roda operasional KPU Langkat dalam kapasitasnya sebagai pelaksana tugas, memastikan bahwa proses demokrasi di tingkat kabupaten tidak terhenti oleh persoalan internal satu individu.