Data Desil Warga Tak Sesuai, Mensos Minta Mutakhirkan ke Kelurahan-Aplikasi

Warga Bisa Perbaiki Data Desil Lewat Lima Jalur Resmi, Mensos Tekankan Transparansi

Wahanaberita.com – Isu ketidaktepatan sasaran bantuan sosial kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan sejumlah jalur resmi bagi warga yang merasa klasifikasi desil mereka tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks upaya konsolidasi data sosial-ekonomi nasional yang kini berada di bawah kendali penuh Badan Pusat Statistik (BPS), sebuah langkah yang menurut Gus Ipul merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

Lima Kanal Pemutakhiran Data yang Dibuka untuk Publik

Gus Ipul menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu menunggu atau merasa terhalang birokrasi ketika ingin mengoreksi posisi desil mereka. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan infrastruktur layanan yang mencakup pusat komando (command center) dengan nomor telepon khusus, layanan WhatsApp center, aplikasi digital Cek Bansos, serta kehadiran operator data di tingkat kelurahan dan desa yang mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Desa (SIKS-NG).

“Bisa datang, bisa melakukan pemutakhiran sekali lagi ya lewat command center. Ada itu nomornya. Kemudian ada WA center, ada aplikasi Cek Bansos, atau datang ke kelurahan dan desa masing-masing. Di sana ada operator data desa, disiapkan aplikasinya aplikasi SIKS-NG.”

Pernyataan tersebut diutarakan Gus Ipul menjelang pelaksanaan rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (31/8/2026). Ia menekankan bahwa seluruh kanal itu dirancang agar warga yang kehilangan akses bantuan akibat pergeseran desil dapat segera memperbaiki statusnya tanpa hambatan administratif yang berarti.

Desil sebagai Mekanisme Pengelompokan Kebutuhan

Untuk memahami mengapa isu ini penting, perlu dicatat bahwa sistem desil (desil satu hingga desil enam) merupakan klasifikasi internal yang digunakan pemerintah untuk mengelompokkan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan. Semakin rendah nomor desil, semakin tinggi prioritas penerima bantuan sosial maupun subsidi. Kesalahan penempatan dalam klasifikasi ini berimplikasi langsung: warga yang seharusnya masuk desil rendah justru terpinggirkan dari program bantuan, sementara pihak yang tidak berhak malah memperoleh alokasi.

Gus Ipul mengakui bahwa keluhan semacam itu terus mengalir dari masyarakat. Ia menyebut contoh konkret keluhan warga yang merasa ditempatkan pada desil enam padahal kondisi ekonominya jauh lebih rentan, atau sebaliknya.

“Jadi kalau sekarang ada keluhan-keluhan, ‘Saya kok di desil 6 padahal saya seperti ini, saya kok di desil ini, saya di desil ini,’ itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran.”

Konsolidasi Data di Bawah Kendali BPS

Di balik upaya pemutakhiran individual tersebut, terdapat agenda struktural yang lebih besar. Sejak tahun 2025, pemerintah memulai proses penggabungan seluruh data sosial-ekonomi yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga ke dalam satu basis terpadu. BPS ditunjuk sebagai satu-satunya entitas pengendali data tersebut, sementara kementerian dan lembaga lain berperan sebagai pemasok data mentah untuk keperluan pemutakhiran berkala.

“Jadi yang pertama-tama perlu saya sampaikan, 2025 pertama kali seluruh data itu dikumpulkan menjadi satu dan satu-satunya pengelola adalah BPS.”

Gus Ipul, yang juga dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, menjelaskan bahwa langkah konsolidasi ini bukan sekadar reorganisasi administratif, melainkan respons terhadap keluhan publik yang selama dua tahun terakhir terus menyoroti masalah ketidaktepatan sasaran bantuan sosial dan subsidi.

“Sejak 2 tahun terakhir ini, kita ingin menindaklanjuti arahan Presiden dan keluhan-keluhan masyarakat di mana sering disampaikan data tidak tepat sasaran, data kurang tepat sasaran, data diterima oleh mereka yang tidak berhak, apakah itu bantuan sosial maupun subsidi sosial.”

Komitmen Tindak Lanjut Setiap Laporan

Mensos menegaskan bahwa setiap laporan mengenai kesalahan klasifikasi atau ketidaktepatan sasaran akan ditindaklanjuti tanpa pengecualian. Ia menolak narasi bahwa pemerintah bersikap defensif terhadap kritik publik terkait distribusi bantuan.

“Kalau misalnya ada keliruan, ketidaktepatan sasaran, kita segera perbaiki, ya. Pokoknya prinsipnya kita terbuka, sangat terbuka.”

Ia juga menyebut bahwa Program Bantuan Langsung (PBI) mendapat perlakuan serupa: pemerintah telah mengambil langkah-langkah agar penerima yang benar-benar memenuhi syarat dapat mengakses haknya tanpa hambatan.

“Jadi semua sudah kita siapkan berbagai saluran supaya masyarakat bisa segera memperbaiki. PBI juga begitu, kita sudah lakukan berbagai langkah supaya mereka yang berhak benar-benar bisa menerima.”

Implikasi bagi Warga dan Daerah

Bagi masyarakat di tingkat akar rumput, pembukaan kanal-kanal ini berarti bahwa koreksi data tidak lagi bergantung pada satu pintu tunggal atau satu periode tertentu. Kehadiran operator SIKS-NG di kelurahan dan desa menurunkan hambatan geografis dan digital, terutama bagi warga lansia atau mereka yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi seluler. Di sisi lain, integrasi data di bawah BPS diharapkan mengurangi duplikasi dan tumpang-tindih antarprogram, sehingga satu rumah tangga tidak lagi tercatat ganda di beberapa basis data sekaligus.

Bagi pemerintah daerah, instruksi pemutakhiran berkala menuntut kesiapan infrastruktur data di tingkat desa dan kelurahan. Operator data desa yang disebut Gus Ipul menjadi titik sentral dalam rantai verifikasi, karena merekalah yang melakukan pencocokan lapangan sebelum data dikirim ke tingkat pusat. Ketepatan kerja operator ini akan menentukan apakah konsolidasi data benar-benar menghasilkan perbaikan sasaran atau sekadar perpindahan data dari satu basis ke basis lain tanpa koreksi substansial.

Dengan demikian, pesan utama yang disampaikan Gus Ipul pada kesempatan tersebut bukan sekadar daftar kanal layanan, melainkan penegasan bahwa akurasi data merupakan prasyarat mutlak bagi setiap program perlindungan sosial. Tanpa data yang benar, kata dia, sebaik apa pun desain program, bantuan tidak akan sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

“Ini penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak.”