Ibam Kini Dihukum Bayar Rp 5 M, Sebelumnya Tak Dibebani Uang Pengganti

Hukuman Ibam Diperberat Jadi 5 Tahun, Ditambah Kewajiban Bayar Rp 5 Miliar

Wahanaberita.com – Putusan banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah secara signifikan nasib hukum Ibrahim Arief, yang lebih dikenal dengan nama Ibam, dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook dan sistem Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek. Hakim banding tidak hanya memperpanjang masa kurungan dari empat tahun menjadi lima tahun, tetapi juga untuk pertama kalinya membebankan kewajiban membayar uang pengganti senilai lima miliar rupiah—sebuah komponen hukuman yang sama sekali tidak muncul dalam vonis tingkat pertama.

Keputusan itu dibacakan pada Senin, 31 Agustus 2026, di ruang sidang Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berlokasi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Perubahan ini menandai pergeseran sikap peradilan terhadap peran Ibam dalam skandal pengadaan yang merugikan negara hingga Rp 2,1 triliun tersebut.

Amar Putusan Banding: Penjara Lebih Panjang dan Beban Finansial Baru

Hakim banding menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun kepada Ibam, ditambah denda sebesar Rp 500 juta. Apabila denda tersebut tidak dilunasi, maka akan dikonversi menjadi pidana kurungan pengganti selama 140 hari. Angka ini lebih tinggi dibanding subsider 120 hari yang tercantum dalam putusan pengadilan negeri sebelumnya.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ibrahim alias Ibam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta.”

Yang paling mencolok dari putusan banding ini adalah penambahan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar. Hakim menegaskan bahwa jika Ibam tidak mampu melunasi jumlah tersebut, maka seluruh harta bendanya akan disita negara dan dilelang untuk menutupi kewajiban. Dalam situasi di mana nilai harta yang tersedia tetap tidak mencukupi, sisa kewajiban akan dikonversi menjadi pidana penjara tambahan selama empat tahun.

“Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar.”

Hakim juga menjelaskan mekanisme proporsionalitas: apabila Ibam hanya mampu membayar sebagian dari total kewajiban uang pengganti, maka jumlah yang telah dibayarkan akan diperhitungkan secara proporsional terhadap lamanya pidana penjara pengganti yang tersisa.

“Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Dan apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.”

Perbedaan Fundamental dengan Vonis Tingkat Pertama

Perlu dipahami bahwa pada sidang vonis di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa 13 Mei 2026, majelis hakim tingkat pertama sama sekali tidak membebankan uang pengganti kepada Ibam. Alasannya cukup tegas: hakim menilai bahwa Ibam tidak menikmati keuntungan pribadi—baik berupa uang, barang, maupun fasilitas—dari proses pengadaan Chromebook dan CDM pada era kepemimpinan Nadiem Anwar Makarim sebagai Mendikbudristek. Tuntutan jaksa agar Ibam dibebani pembayaran uang pengganti pun tidak dikabulkan pada tahap itu.

Putusan banding yang kini berlaku mengubah kalkulasi tersebut. Dengan membebankan Rp 5 miliar sebagai uang pengganti, pengadilan tingkat kedua pada dasarnya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan kausal antara tindakan Ibam dan kerugian negara yang timbul, meskipun secara langsung ia tidak menerima aliran dana. Penambahan ini juga berarti bahwa total beban pidana Ibam kini jauh lebih berat dibanding vonis awal: lima tahun penjara plus potensi empat tahun tambahan jika harta benda tidak cukup untuk melunasi kewajiban finansial.

Latar Belakang Kasus dan Posisi Hukum Ibam

Ibrahim Arief alias Ibam menjabat sebagai Konsultan Teknologi Informasi di Kemendikbudristek ketika proyek pengadaan laptop Chromebook dan platform CDM dijalankan. Proyek pengadaan yang berlangsung pada masa Nadiem Anwar Makarim menjabat Mendikbudristek itu disebut-sebut menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 2,1 triliun. Ibam dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dikaitkan dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang pembantuan.

Perkara ini tidak hanya menjerat Ibam. Sejumlah pejabat lain di Kemendikbudristek turut menjadi terdakwa dan telah menerima vonis. Berikut ringkasan hukuman penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam perkara pengadaan Chromebook:

Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, divonis 10 tahun penjara. Ibam kini menjalani hukuman 5 tahun penjara setelah putusan banding. Sri Wahyuningsih, mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, menerima vonis 4 tahun penjara. Sementara itu, Mulyatsyah, mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek, dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara.

Implikasi Putusan Banding bagi Proses Hukum Korupsi Pendidikan

Perubahan vonis dari empat menjadi lima tahun, ditambah pengenaan uang pengganti Rp 5 miliar, mengirimkan sinyal bahwa pengadilan banding memandang peran konsultan teknologi dalam pengadaan tersebut lebih substansial daripada penilaian tingkat pertama. Bagi pembaca yang mengikuti perkembangan kasus korupsi di sektor pendidikan, putusan ini menunjukkan bahwa mekanisme banding dapat memperluas cakupan tanggung jawab finansial terdakwa, bahkan ketika vonis awal secara eksplisit mengesampingkan komponen tersebut.

Keberadaan uang pengganti dalam putusan banding juga berimplikasi praktis: negara kini memiliki dasar hukum untuk menelusuri dan menyita aset milik Ibam apabila kewajiban tidak dipenuhi secara sukarela. Konversi sisa kewajiban menjadi pidana penjara tambahan—hingga empat tahun—berarti total durasi hukuman yang berpotensi dijalani Ibam dapat mencapai sembilan tahun, jauh melampaui vonis awal empat tahun yang dijatuhkan pada Mei lalu.

Putusan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dalam perkara korupsi pengadaan, tanggung jawab tidak selalu terbatas pada pejabat yang menandatangani kontrak. Peran konsultan, perencana teknis, maupun pihak yang memfasilitasi proses pengadaan dapat menjadi dasar pengenaan sanksi pidana dan finansial, sebagaimana tercermin dalam perubahan sikap peradilan terhadap Ibam dalam perkara Chromebook ini.