Mendagri Dorong Pemanfaatan Data BPS untuk Tekan Backlog Perumahan

Tito Karnavian: Data BPS Kunci Penurunan Backlog Perumahan Nasional

Wahanaberita.com – Kantor Pusat Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta menjadi tempat berlangsungnya acara peluncuran Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 pada Kamis (13/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan dukungannya terhadap pemanfaatan data statistik tersebut. Ia menilai informasi yang terukur dari lembaga statistik nasional dapat menjadi landasan kuat bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merancang kebijakan dan menentukan alokasi anggaran hunian.

Pemahaman Konsep Backlog Perumahan

Backlog perumahan menggambarkan ketidakseimbangan antara kebutuhan kepemilikan rumah yang layak dengan jumlah unit yang tersedia. Kondisi ini terbagi menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama mencakup keluarga yang belum memiliki rumah sendiri, sementara kelompok kedua meliputi keluarga yang sudah memiliki hunian namun kondisinya belum layak huni.

Publikasi statistik yang dirilis BPS memberikan gambaran komprehensif mengenai situasi perumahan masyarakat. Data ini memungkinkan pemantauan perkembangan backlog secara berkala dan menjadi acuan dalam merumuskan strategi penanganan yang lebih tepat sasaran.

Optimisme Terhadap Penurunan Angka Backlog

Tito mengungkapkan rasa senangnya terhadap capaian yang terukur secara kuantitatif. Menurutnya, jumlah masyarakat tanpa rumah mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, angka keluarga dengan rumah tidak layak huni juga menunjukkan tren positif.

Saya jujur merasa senang karena ada angka yang cukup bagus, yang terukur secara kuantitatif. Backlog masyarakat yang tidak punya rumah itu berkurang dibanding sebelumnya. Nah, kemudian masyarakat yang punya rumah tapi tidak layak juga berkurang.

Dukungan Terhadap Program Perumahan Nasional

Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan rakyat kecil, termasuk sektor perumahan. Kementerian Dalam Negeri mendukung inisiatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan program tiga juta rumah. Fokus utama meliputi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pemerintah juga telah memperluas definisi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Tito menambahkan bahwa kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk sektor perumahan mengalami peningkatan. Ia menilai hal ini tidak terlepas dari peran aktif Menteri Perumahan Maruarar Sirait yang sering turun langsung ke daerah. Kehadiran menteri tersebut memicu para kepala daerah untuk lebih giat bekerja.

Kami harapkan ini bisa mendukung program perumahan ini. Dan kami lihat tadi dari APBD, sumbangsihnya juga meningkat di bidang perumahan. Ini juga saya yakin karena Menteri Pak Ara Sirait sangat aktif sekali turun ke bawah, sehingga men-trigger para kepala-kepala daerah untuk bekerja.

Keterlibatan Sektor Swasta dan Peran Daerah

Selain memperkuat peran pemerintah daerah, Tito mendukung upaya Menteri PKP dalam membangun ekosistem yang melibatkan sektor swasta. Menurutnya, swasta memiliki kontribusi signifikan dalam mempercepat penyediaan hunian sehingga backlog dapat ditekan secara lebih optimal. Ke depan, kementerian dalam negeri akan terus mendukung intensifikasi pembangunan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki hunian melalui berbagai skema yang tersedia, termasuk program bedah rumah.

Tito juga mengimbau para kepala daerah memanfaatkan data statistik perumahan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah hunian di wilayah masing-masing. Alokasi APBD untuk sektor perumahan menjadi salah satu instrumen penting yang dapat dimanfaatkan.

Dampak Luas Terhadap Pembangunan

Penanganan sektor perumahan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memberikan dampak terhadap berbagai indikator pembangunan nasional. Ketika persoalan perumahan dapat diatasi, angka kemiskinan cenderung menurun dan Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan. Selain itu, perbaikan di sektor perumahan berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah.

Di samping juga tentu sektor perumahan yang bagus, iklim perumahan yang bagus, akan membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang juga menjadi indikator kinerja kepala daerah.

Acara peluncuran publikasi tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Heru Pudyo Nugroho.