Doli Kurnia Sebut Partisipasi Warga Dibutuhkan untuk Pembangunan Nasional

LPM RI Periode 2025–2030 Resmi Dilantik di Bandung

Wahanaberita.com – Proses pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia untuk masa bakti 2025–2030 telah berlangsung pada hari Jumat, tanggal 7 Agustus, di Gedung Merdeka, Kota Bandung. Lembaga yang berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah ini dipimpin oleh Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai Ketua Umum. Ia didampingi oleh Ch. Idham Dalimunthe yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal serta Reza Fahlevi sebagai Bendahara Umum.

Akar Sejarah dan Transformasi Organisasi

LPM RI memiliki perjalanan sejarah yang panjang dalam konstelasi pembangunan nasional Indonesia. Awalnya, organisasi ini dikenal sebagai Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa pada masa pemerintahan Orde Baru. Perubahan signifikan terjadi melalui Deklarasi Bandung tahun 2000, yang mengubah nama dan fungsi lembaga menjadi LPM. Transformasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan top-down menuju pembangunan yang lebih partisipatif, di mana masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama.

Selama lebih dari empat puluh tahun, LPM telah menjadi mitra pemerintah dalam menggerakkan semangat gotong royong. Organisasi ini juga memfasilitasi musyawarah pembangunan dan memperkuat partisipasi masyarakat. Selain itu, LPM meningkatkan kapasitas desa dan kelurahan di berbagai daerah.

Pentingnya Partisipasi Warga dalam Pembangunan

Dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Sabtu, 8 Agustus 2026, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menekankan bahwa pembangunan nasional tidak cukup bertumpu pada pertumbuhan ekonomi makro maupun pembangunan infrastruktur. Pembangunan harus diukur dari kemampuan masyarakat meningkatkan kualitas hidup dan mengelola potensi lokal. Masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

“Pembangunan nasional tidak cukup bertumpu pada pertumbuhan ekonomi makro maupun pembangunan infrastruktur. Pembangunan harus diukur dari kemampuan masyarakat meningkatkan kualitas hidup dan mengelola potensi lokal. Masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan,” kata Doli.

Doli menegaskan desa dan kelurahan merupakan fondasi utama Indonesia. Ketika masyarakat akar rumput semakin berdaya, produktif, dan mandiri, fondasi negara semakin kokoh. Indonesia pun memiliki modal kuat untuk menjadi negara maju.

Karena itu, pemberdayaan masyarakat bukan sekadar program pelengkap pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi utama dalam membangun Indonesia dari tingkat akar rumput.

LPM Award 2026 dan Apresiasi Pemangku Kepentingan

Pelantikan DPP LPM RI dirangkaikan dengan penyelenggaraan LPM Award 2026. Acara ini bertujuan memberikan apresiasi kepada berbagai pemangku kepentingan yang telah berkontribusi. Penghargaan diberikan kepada pemimpin, kepala daerah, tokoh masyarakat, akademisi, serta pelaku usaha. Mereka dinilai berhasil mendorong pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor.

Posisi Strategis LPM RI Menurut Menko Polkam

Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan posisi strategis LPM RI. Menurutnya, LPM merupakan mitra strategis pemerintah dalam memperkuat modal sosial. LPM juga berperan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.

Dukungan tersebut mencakup pelaksanaan program pembangunan hingga tingkat desa dan kelurahan. Menurut Djamari, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri mewujudkan pembangunan yang inklusif. Keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui sinergi pemerintah dan masyarakat. Sinergi tersebut juga membutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa.

“LPM memiliki jaringan hingga akar rumput. Organisasi ini mampu menyerap aspirasi masyarakat dan memperkuat partisipasi warga. LPM juga menjaga modal sosial sekaligus menjembatani komunikasi pemerintah dan masyarakat,” kata Djamari.

Dia menjelaskan modal sosial menjadi kekuatan utama bangsa yang harus terus dipelihara. Modal sosial tersebut mencakup gotong royong, kepedulian, kepercayaan, solidaritas, dan partisipasi masyarakat.

Karena itu, keberadaan LPM dinilai sangat strategis dalam mengawal program prioritas Presiden. LPM diharapkan memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Dukungan terhadap Agenda Strategis Pemerintah

Djamari menambahkan LPM memiliki peran penting mendukung berbagai agenda strategis pemerintah. Agenda tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan nasional dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. LPM juga mendukung hilirisasi sektor pertanian dan perikanan.

Selain itu, LPM mendukung pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih dan pengentasan kemiskinan. LPM juga berperan meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga tingkat desa.

Djamari mengingatkan LPM agar senantiasa menjaga independensi dan integritas organisasi. Menurutnya, LPM harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

“Kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun golongan. Dengan demikian, LPM mampu menjadi perekat persatuan nasional,” jelasnya.

Dengan kolaborasi, partisipasi, gotong royong, dan kepercayaan, bangsa dapat menjaga stabilitas. Kita juga memperkuat persatuan serta mewujudkan Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera.