Ijtima Ulama PKB Sampaikan Rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto
Wahanaberita.com – Acara penting dalam dunia keagamaan dan politik Indonesia kembali digelar ketika Ijtima Ulama PKB Sampaikan Rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berlangsung di Jakarta Convention Center pada Kamis, 23 Juli 2026. Para ulama dan pemuka agama dari berbagai daerah berkumpul untuk menyampaikan aspirasi dan usulan mereka terkait arah pembangunan nasional.
KH Muhyidin Al-Manafi, pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syifaa dari Simpang, Sumedang, Jawa Barat, hadir sebagai salah satu perwakilan utama dalam acara tersebut. Ia menjelaskan bahwa para ulama telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai dinamika yang mempengaruhi perkembangan negara. Dengan pengalaman dan keilmuan yang dimiliki, mereka merasa bertanggung jawab untuk memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah.
Rekomendasi Pertama: Penguatan Kedaulatan dan Ketahanan Nasional
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian para ulama adalah penguatan kedaulatan dan ketahanan nasional. Ijtima Ulama PKB Sampaikan Rekomendasi yang menekankan pentingnya Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, dan sejahtera. Mereka mendukung berbagai langkah strategis yang telah diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi bangsa di kancah internasional.
Yang pertama, menguatkan negara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju dan sejahtera. Ijtima Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi.
Para ulama juga menekankan aspek ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Mereka menginginkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pengembalian arah pembangunan nasional sesuai amanat Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi prioritas utama untuk mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.
Rekomendasi Kedua: Negara dalam Koridor Konstitusi
Rekomendasi kedua yang disampaikan berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan yang konstitusional. Ijtima Ulama PKB Sampaikan Rekomendasi dengan menegaskan bahwa negara yang kuat harus tetap berjalan sesuai koridor konstitusi, keadilan, dan tata kelola yang baik. Mereka mengingatkan bahwa kekuatan negara merupakan instrumen untuk mencapai tujuan, bukan tujuan akhir itu sendiri.
Yang kedua, memastikan negara yang kuat tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan dan tata kelola yang baik. Ijtima Ulama mengingatkan bahwa kekuatan negara adalah instrumen, bukan tujuan. Karena itu percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan penguatan institusi, penghormatan terhadap konstitusi, supremasi hukum.
Kelompok ulama juga berharap pemerintah membuka ruang partisipasi dan kritik konstruktif dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka mendorong seluruh penyelenggara negara untuk menjunjung meritokrasi, memberantas korupsi, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat. Negara yang kuat harus melahirkan institusi yang kuat, menghadirkan kesejahteraan dan membangun kepercayaan publik.
Rekomendasi Ketiga: Memperbaiki Nahdlatul Ulama
Rekomendasi ketiga yang menjadi sorotan adalah komitmen untuk memperbaiki Nahdlatul Ulama. Ijtima Ulama PKB Sampaikan Rekomendasi dengan menyebut NU yang sehat sebagai modal strategis bangsa. Mereka akan terus menjalankan amanah amar makruf nahi mungkar, memperkuat ukhuwah, dan menjaga persatuan umat Islam di Indonesia.
Ijtima Ulama akan terus menjalankan amanah amar makruf nahi mungkar, memperkuat ukhuwah, menjaga persatuan serta memberikan dukungan, nasihat dan koreksi yang konstruktif agar penyelenggaraan negara senantiasa berada dalam koridor konstitusi, keadilan, dan kemaslahatan.
KH Muhyidin menambahkan bahwa semakin sehat dan kuat Nahdlatul Ulama, semakin besar kontribusinya bagi umat. Hal ini juga akan memperkuat persatuan bangsa serta membuat negara lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dokumen rekomendasi yang telah disusun kemudian langsung diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk penghormatan dan komitmen bersama menuju Indonesia yang lebih baik.
