Komisi I DPR Sesalkan Deepfake Vulgar di Kalbar, Minta Komdigi Bertindak
Meeting Results – Mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) di Pontianak, Kalimantan Barat, dikenal sebagai RY, menggunakan teknologi deepfake untuk mengedit foto teman-temannya, menghasilkan konten yang terkesan vulgar. Tindakan ini menimbulkan kecaman dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menilai kejadian tersebut merendahkan martabat perempuan dan menyebarkan kegundahan di masyarakat.
Respons DPR dan Kebutuhan Regulasi
“Komisi I DPR RI menyesalkan praktik penyalahgunaan digital yang dilakukan oleh RY, yang dianggap mencoreng nilai-nilai etika dan moral,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono kepada detikKalimantan, Jumat (15/5/2026).
Dave menekankan bahwa deepfake, meski menjadi alat inovasi teknologi, juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat jika digunakan untuk tujuan tidak senonoh. Ia menambahkan bahwa pemakaian deepfake tanpa izin dapat menjadi alat untuk menyebarkan hoaks, memperlebar dampak negatif pada korban, serta mengganggu kenyamanan publik. Dalam meeting results, Komisi I DPR menyoroti perlunya regulasi lebih ketat agar teknologi ini tidak dimanfaatkan secara sembarangan.
“Dalam meeting results yang dilakukan, kami sepakat bahwa Komdigi harus segera menyusun aturan yang memadai untuk mengendalikan penggunaan deepfake di ruang digital,” imbuh Dave.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi masyarakat tentang cara mengenali dan mengantisipasi risiko deepfake. “Dengan pemahaman yang baik, masyarakat bisa lebih waspada terhadap konten yang tidak benar,” jelas Dave. Selain itu, pihaknya meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku penyalahgunaan teknologi ini.
Langkah Kampus dan Dampak Sosial
Universitas Tanjungpura (Untan) telah mengambil langkah konkret dalam menangani kasus deepfake ini. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) melakukan investigasi terhadap RY dan rekan-rekannya. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa praktik pengeditan foto telah terjadi sejak beberapa hari sebelumnya.
“Kasus ini telah ditelusuri dan sedang dalam proses penyelesaian,” kata Ketua Satgas PPKPT Untan, Emilya Kalsum, saat diwawancara detikKalimantan.
Emilya menyebutkan bahwa kampus memberikan peringatan keras kepada RY, termasuk meminta penjelasan lebih lanjut dan mengevaluasi tindakan pencegahan di masa depan. “Kami ingin memastikan bahwa ruang digital di kampus tetap aman dan tidak merugikan hak-hak individu,” tambahnya. Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi institusi pendidikan lainnya untuk lebih sigap merespons isu deepfake.
Kronologi dan Persepsi Korban
Kasus deepfake ini bermula dari praktikum mata kuliah Sistematika Mikroba pekan lalu. Salah satu korban, S, mengungkap bahwa RY meminjam ponsel temannya untuk keperluan dokumentasi. Setelah pengambilan gambar selesai, S menemukan beberapa foto perempuan dalam galeri ponsel yang telah diubah menjadi konten vulgar.
“Foto-foto itu menampilkan pacar RY seolah sedang berciuman dengan pria lain. Saya tidak tahu persis bagaimana prosesnya, tapi hasilnya membuat saya terkejut,” cerita S kepada detikKalimantan.
Video dan foto yang diubah tersebut kemudian beredar di media sosial dan grup diskusi mahasiswa, menimbulkan reaksi cepat dari publik. Banyak orang menyebut tindakan RY sebagai bentuk kejahatan digital yang memanfaatkan teknologi untuk menghina dan menyebarkan kebohongan. Kebocoran konten ini juga memicu diskusi tentang tanggung jawab individu dalam penggunaan deepfake.
Perluasan Masalah dan Solusi Sementara
Kasus deepfake di Kalbar ini tidak hanya menjadi sorotan di lingkungan kampus, tetapi juga memicu perhatian publik luas. Banyak warga Kalimantan Barat mengkritik cara penggunaan teknologi tersebut, terutama dalam konteks kehidupan sosial dan hubungan interpersonal. Sejumlah mahasiswa menyebut bahwa ini adalah bagian dari tren kejahatan digital yang semakin marak di Indonesia.
“Deepfake menjadi alat yang mudah digunakan untuk memanipulasi gambar, tapi dampaknya bisa sangat besar jika tidak dikendalikan,” tambah aktivis digital dari Kalbar, Lina Febriana, saat diwawancara.
Sementara itu, dalam meeting results yang dilakukan Komisi I DPR, disepakati bahwa langkah-langkah sementara seperti pelatihan penggunaan teknologi, pembatasan akses ke aplikasi deepfake, dan penegakan hukum bagi pelaku bisa diterapkan sebagai solusi jangka pendek. Pihak Komdigi diminta untuk segera melakukan audit teknologi yang relevan dan merumuskan peraturan yang jelas agar kejadian serupa tidak terulang.
Potensi Konsekuensi dan Peran Komdigi
Komisi I DPR menilai bahwa deepfake yang digunakan RY dan temannya bisa berdampak luas, terutama dalam mengganggu kredibilitas individu dan menimbulkan keresahan sosial. “Kami ingin Komdigi menjadi mitra yang aktif dalam melindungi masyarakat dari eksploitasi teknologi ini,” kata Dave Laksono. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ini sebagai bagian dari meeting results yang diadakan.
Dalam wawancara tambahan, Dave mengungkapkan bahwa kasus di Kalbar menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi. “Kita tidak boleh membiarkan teknologi ini menjadi senjata untuk merendahkan martabat perempuan,” ujarnya. Pihak Komdigi diharapkan bisa segera mengeluarkan pedoman penggunaan deepfake, termasuk prosedur pelaporan dan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan.
“Dalam meeting results, kami menekankan pentingnya
