PPP Dorong Keterwakilan Perempuan 30% Lebih di Legislatif pada Pemilu 2029
Topics Covered: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemilu 2029, dengan menargetkan angka 30 persen yang lebih tinggi di sektor legislatif. Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan perempuan memiliki peran yang lebih signifikan dalam mengarahkan kebijakan dan pembangunan nasional.
Target Keterwakilan Perempuan di Legislatif
Menurut Mardiono, kebijakan keterwakilan perempuan 30 persen dalam undang-undang adalah dasar yang baik, namun dianggap masih perlu ditingkatkan. “Kita harus mewujudkan peran perempuan yang lebih dominan di berbagai sektor organisasi dan politik,” ujar Mardiono dalam Rapimnas WPP di Tangerang, Banten, pada Jumat (17/7/2026). Ia menekankan bahwa keterwakilan perempuan bukan hanya tentang jumlah, tetapi juga kualitas kontribusi yang dihasilkan.
“Perempuan memiliki kekuatan dalam membangun ketahanan bangsa. Mereka berpengaruh dalam pengelolaan ekonomi, koordinasi logistik, hingga partisipasi dalam proses pemerintahan,” jelas Mardiono. Ia menambahkan bahwa perempuan harus lebih aktif dalam membuat keputusan strategis, sehingga perlu peningkatan signifikan di sektor legislatif.
Dalam konteks Topics Covered, Mardiono juga mengungkapkan pentingnya perempuan dalam mendorong perubahan struktural di dunia politik. “Kita ingin mengubah paradigma bahwa partai-partai besar tidak hanya dikuasai oleh laki-laki. Perempuan harus menjadi bagian utama dari proses demokrasi,” tambahnya. Langkah ini diharapkan bisa membawa dampak besar pada kebijakan publik di masa depan.
Strategi untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan
Untuk mencapai target 30 persen, Mardiono menyarankan WPP (Women’s Wing of PPP) untuk memperkuat struktur organisasi di seluruh tingkatan. “Konsolidasi internal partai akan lebih efektif jika diimbangi dengan peningkatan keterlibatan perempuan,” kata Mardiono. Ia menekankan bahwa keberhasilan partai dalam pemilu 2029 tergantung pada keterlibatan aktif seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan.
“WPP harus menjadi pilar utama dalam meraih keterwakilan perempuan. Mereka akan diisi dengan anggota yang memiliki kekuatan politik dan kapasitas kepemimpinan,” ujarnya. Mardiono juga menyebut Rapimnas sebagai awal dari perencanaan strategis menuju Pemilu 2029, di mana Topics Covered menjadi salah satu fokus utama.
Kebijakan ini sejalan dengan upaya nasional untuk memperkuat peran perempuan dalam politik. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang keterwakilan perempuan, tetapi Mardiono menilai partai harus menjadi motor penggerak utama. “Kita perlu Topics Covered dalam setiap langkah strategis, agar perempuan bisa menempati posisi yang lebih kuat di legislatif,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa ini bukan hanya kebijakan, tetapi komitmen jangka panjang PPP terhadap persamaan gender.
Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perempuan saat ini hanya menyumbang sekitar 25 persen dari total anggota legislatif di Indonesia. Angka ini dinilai masih jauh dari target yang diusulkan PPP. Dengan menargetkan 30 persen lebih, partai berharap bisa memperbaiki keseimbangan gender di dunia politik dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif.
Topics Covered juga melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perempuan dalam perpolitikan. Mardiono menyarankan adanya kampanye edukasi untuk mengubah persepsi bahwa perempuan tidak mampu memimpin atau membuat keputusan strategis. “Kita harus membangun kesadaran bahwa perempuan adalah bagian integral dari sistem demokrasi,” tegasnya.
