Wahyu Muryadi Menanggapi Kritik Ekspor Pasir Laut Dari Anies Baswedan

Wahana Berita – Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Muryadi, memberikan tanggapan atas kritik yang dilontarkan oleh bakal calon presiden (Bacapres) 2024, Anies Baswedan, mengenai ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut tidak semata-mata berkaitan dengan ekspor. Wahyu Muryadi menegaskan bahwa ada pemanfaatan pasir laut untuk pembangunan infrastruktur di ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

“Ekspor memang dimungkinkan, tetapi bukan pasir laut seperti pada rezim pertambangan. Ekspor yang diizinkan adalah pasir hasil sedimentasi di laut yang diatur dengan prinsip transparansi dan hati-hati. Artinya, ekspor hanya akan dilakukan jika kebutuhan domestik yang begitu banyak telah terpenuhi,” jelas Wahyu kepada CNNIndonesia.com pada Minggu (25/6).

Ia menyebut bahwa KKP akan lebih fokus memenuhi kebutuhan domestik daripada melakukan ekspor. Wahyu menekankan bahwa penggunaan pasir untuk reklamasi hanya boleh menggunakan hasil sedimentasi di laut yang diatur secara ketat.

Menurutnya, saat ini reklamasi belum diatur dengan baik sehingga asal usul pasir yang digunakan tidak jelas. Bahkan, ia menduga bahwa banyak reklamasi yang dilakukan saat ini menggunakan pasir laut secara ilegal.

“Menurut pendapat kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang merusak ekosistem laut seperti terumbu karang, padang lamun, dan kekerangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembersihan dengan menggunakan teknologi dan metode yang ramah lingkungan,” tutupnya.

Di sisi lain, Anies Baswedan berpendapat bahwa kebijakan baru Presiden Jokowi tidak konsisten dengan upaya pemerintah dalam melawan krisis iklim. Terlebih lagi, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir menghadapi abrasi.

Anies mempertanyakan aspek keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah seharusnya berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan penduduk pesisir.

“Namun, jika kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita menciptakan kebijakan yang konsisten dalam merespons krisis iklim ini? Kita membutuhkan kebijakan yang konsisten,” kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Sabtu (24/6).

“Kita perlu memiliki solusi yang berpihak kepada seluruh masyarakat, bukan menjadikan ini sebagai pintu masuk bagi kepentingan komersial yang parsial. Kita harus menciptakan solusi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tambah Anies.

Anies bukan satu-satunya yang mengkritik kebijakan Jokowi mengenai ekspor pasir laut. Aktivis lingkungan dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, juga mengeluarkan kritik serupa.

Hal ini dikarenakan keputusan Presiden Jokowi dalam kebijakan tersebut melanggar pelarangan ekspor pasir laut selama 20 tahun sejak masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pada masa itu, Presiden Megawati melarang ekspor pasir laut melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Penghentian ekspor pasir laut dilakukan demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, terutama tenggelamnya pulau-pulau kecil. Penghentian ekspor tersebut dijanjikan akan dievaluasi setelah disusun program pencegahan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sumber : cnnindonesia.com