Sistem Proporsional Tertutup Balik di Pemilu 2024?

Wahana Berita – Sistem proporsional tertutup dikabarkan akan kembali pada Pemilu 2024 mendatang. Saat ini, publik sedang menanti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Gugatan yang teregistrasi dengan nomor 114/PPU/XX/2022 itu menyoal Pasal 168 tentang sistem pemilu

Melalui gugatan itu, enam pemohon, yakni Demas Brian Wicaksono yang merupakan kader PDI-P, lalu Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono, meminta MK mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Belakangan, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengabarkan, MK bakal mengabulkan gugatan tersebut dan mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. 

Denny mengatakan, ia mendapatkan informasi kalau MK bakal memutuskan gugatan Nomor 114/PPU/XX/2022 terkait sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup

Denny mengungkapkan, putusan itu diambil setelah adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK. Sayangnya, Denny Indrayana tidak membeberkan identitas sosok yang memberikannya informasi tersebut. Ia hanya memastikan sumbernya kredibel.

Tanggapan Golkar Soal Sistem Proporsional Tertutup

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya memohon agar MK tetap konsisten memutus bahwa sistem pemilu tetap proporsional terbuka. 

Golkar juga yakin bahwa MK masih memiliki hati nurani dalam memutuskan perkara uji materi Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang saat ini mendapat sorotan publik. 

“Kalau Golkar tegas dari awal, sejak bulan Desember lalu, pada saat ada berapa orang yang mengajukan judicial review, kita memohon kepada MK untuk tetap konsisten ya. Bahwa pemilu tahun 2024 itu sebaiknya menggunakan sistem yang sekarang sedang eksisting, yang salah satunya ada sistem pemilu sistem proporsional terbuka,” ujar Doli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6/2023). 

Ketika disinggung bagaimana sikap Golkar jika MK memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, Doli tak ingin berandai-andai. Ia tetap meyakini sembilan orang hakim MK masih memiliki hati nurani dan mampu berpirkir jernih sehingga dapat memutus secara objektif. 

“MK sudah pernah memutuskan hal yang sama ya dan waktu itu dijawab oleh MK ini proporsional terbuka dan itu produk pemilu 2009, 2014, 2019 itu produknya putusan MK tahun 2008 gitu loh dan kita lihat sekarang kalau dilihat dari aspirasi itu di DPR ada delapan partai lho,” kata Doli. 

“Jadi, kalau dikonversi dengan suara rakyat, konstituennya berapa juta. Kemudian, 17 pihak yang terkait di dalam sidang di MK itu cuma satu yang (setuju) tertutup. Itu juga mewakili masyarakat seberapa juta. Jadi saya kira pastilah MK itu mendengarkan aspirasi mayoritas rakyat yang inginkan mereka terlibat langsung di dalam pemilu,” tandasnya. 

Sumber: Kompas.com