Perubahan Tarif Kelas BPJS Kesehatan 1,2,3 Mulai Juni 2025: Berapa Iurannya?

Wahana BeritaBPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan lembaga yang bertugas mengurus program jaminan sosial di Indonesia, yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah program yang menawarkan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia, memungkinkan mereka untuk mendapat layanan kesehatan tanpa membayar di muka. Program ini memiliki tiga kelas yang berbeda, yakni kelas I, kelas II, dan kelas III, masing-masing menawarkan layanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta.

Pemerintah dan BPJS Kesehatan saat ini sedang meninjau Standar Kelas Rawat Inap (KRIS) yang akan menggantikan kelas-kelas BPJS Kesehatan sebelumnya, namun masih dalam tahap pengujian. Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menyatakan bahwa mereka telah sesuai dengan pedoman pemerintah dan masih menunggu keputusan terbaru. BPJS Kesehatan juga masih menunggu hasil kajian dari pemerintah terkait kebijakan yang akan diambil di beberapa rumah sakit.

Dengan fokus pada peningkatan tempat tidur, pemerintah berencana mengganti iuran BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 dengan sistem KRIS JKN yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Meskipun demikian, masih ada dua masalah yang perlu diatasi, yaitu kekurangan stok oksigen dan toilet di rumah sakit. Azhar Jaya, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, mengakui bahwa masih banyak rumah sakit yang kurang fasilitas.

Menurut Azhar, tidak semua ruang rawat inap dapat memenuhi standar KRIS dan masih belum jelas berapa tarif yang akan dikenakan. BPJS Kesehatan menekankan bahwa prinsip kesejahteraan sosial tetap menjadi prioritas utama dalam sistem jaminan kesehatan, walaupun tidak ada batasan resmi terkait harga KRIS.

Pemerintah dan BPJS Kesehatan sedang memperhatikan Standar Kelas Rawat Inap (KRIS) untuk menggantikan kelas-kelas BPJS Kesehatan sebelumnya, namun masih dalam tahap uji coba sebelum diterapkan secara luas. Oleh karena itu, perubahan tarif BPJS Kesehatan perlu terus dipantau, dan implementasi KRIS masih dalam tahap uji coba dan menunggu keputusan pemerintah.

Meskipun masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan, seperti kekurangan stok oksigen dan fasilitas toilet di rumah sakit, prinsip kesejahteraan sosial dan gotong royong tetap menjadi fokus utama dalam sistem jaminan kesehatan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta BPJS Kesehatan di Indonesia.

 

Sumber : umsu.ac.id