Penghapusan Alokasi Wajib Kesehatan dalam APBN Berpotensi Bebani BPJS Kesehatan

Wahana Berita – Para pakar kesehatan menyatakan kekhawatiran mereka atas penghapusan alokasi wajib sebesar 5 persen untuk kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dikhawatirkan akan memberatkan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan baru yang disahkan baru-baru ini, kewajiban alokasi tersebut telah dihapuskan.

Gindo Tampubolon, seorang pengajar Kesehatan Global di University of Manchester, menyatakan bahwa dengan adanya alokasi wajib tersebut, pelayanan kesehatan dapat dirumuskan secara terencana dan sistematis, terutama dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.

“Mereka yang berisiko mengalami penyakit serius dapat segera ditangkap dan dirawat sehingga penyakitnya tidak menjadi parah, yang pada akhirnya dapat menghabiskan anggaran kesehatan atau bahkan nyawa mereka. Tanpa alokasi anggaran tetap, anggaran yang tersedia dapat habis hanya untuk upaya penyembuhan belaka,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Tampubolon menjelaskan bahwa beberapa negara lain memiliki patokan alokasi anggaran kesehatan yang sejalan dengan penerimaan pajaknya. Misalnya, di Inggris, alokasi dana untuk program National Health Service (NHS) diatur dalam APBN.

“NHS didukung dengan 8 persen APBN Inggris sejak didirikan 75 tahun yang lalu. Layanannya mungkin tidak sempurna, tetapi menjadi tulang punggung layanan utama di Inggris. Jika BPJS Kesehatan diharapkan menjadi layanan serupa, maka penghapusan alokasi wajib ini akan sangat membebani BPJS dalam memberikan pelayanan,” ungkapnya.

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) juga mengkritik penghapusan kewajiban alokasi tersebut. Diah Satyani Saminarsih, pendiri dan CEO CISDI, mengungkapkan bahwa masih ada 58 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang alokasi anggaran kesehatannya di bawah 10 persen pada tahun 2021, dengan distribusi alokasi yang tidak merata.

“Prioritas pembangunan kesehatan nasional sulit terwujud di daerah karena keterbatasan anggaran,” katanya.

Ia menambahkan bahwa sektor kesehatan seringkali tidak menjadi prioritas dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

“Penghapusan alokasi wajib anggaran kesehatan ini menghilangkan jaminan atau komitmen untuk memperkuat sistem kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah,” tambah Diah.

Penghapusan alokasi wajib kesehatan dalam APBN memunculkan keprihatinan dari berbagai kalangan terkait dampaknya terhadap layanan kesehatan dan kesinambungan sistem kesehatan di Indonesia.

Sumber : cnnindonesia.com