Nakes Bakal Mogok Kerja Jika RUU Kesehatan Disahkan

Wahana Berita – Para tenaga kesehatan (nakes) bakal melancarkan aksi mogok kerja jika RUU Kesehatan disahkan menjadi Undang-Undang. Ketua Umum IDI Adib Khumaidi mengatakan, pilihan mogok kerja tenaga kesehatan merupakan upaya di luar dari upaya advokasi lainnya.

“Opsi mogok tetap jadi satu pilihan yang akan mungkin bisa kami lakukan. Itu sebuah hal yang saya kira perlu jadi perhatian,” kata Adib kepada awak media di kantor pusat IDI, Senin (19/6).

Menurutnya, aksi yang dilakukan pihaknya bukan atas kepentingan pribadi maupun profesi. Akan tetapi, kata dia, tindak penolakan yang sejauh ini dilakukan berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Ia menuturkan, pihaknya merasa kecewa. Sebab, hingga kini pihaknya masih belum menerima draft pasti dari RUU Kesehatan yang sedang dibahas. “Dan apabila saat nanti ada hal yang jadi pilihan untuk tetap melanjutkan dalam sebuah bentuk aksi tadi, cuti pelayanan-pelayanan kesehatan, bukan tidak mungkin itu bisa dilakukan,” tutur dia.

Nakes Bakal Layangkan Judicial Review ke MK

Selain itu, Adib menjelaskan IDI dan empat organisasi kesehatan lain juga berencana melayangkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah tersebut akan diambil jika RUU Kesehatan berlanjut ke tingkat dua dan langsung disahkan menjadi Undang-Undang.

“Dan apabila ini nanti berlanjut kepada tingkat II dan disahkan pada tingkat II, maka kami akan siapkan proses juddcial review di Mahkamah Konstitusi,” jelas Adib.

Adapun lima organisasi yang siap mengajukan judicial review ke MK. Di antaranya ialah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadillah mengatakan, pihaknya juga akan melakukan aksi mogok nasional. Ia mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai konsolidasi mendukung hal itu.

“Saya kira, kita pasti rencanakan ke arah sana. Bahkan PPNI kemarin rapat nasional, memutuskan kita secara kolektif bisa lakukan mogok kerja, cuti pelayanan dalam konteks untuk memberikan perlawanan proses atas RUU Kesehatan,” kata Harif.

Sumber: Republika