KPPU Meminta 7 Maskapai Untuk Tidak Naikkan Harga Tiket

Wahana Berita – Mendekati hari Lebaran, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I telah mengajukan permintaan kepada tujuh maskapai agar tidak melakukan kenaikan harga tiket pesawat. Permintaan tersebut disampaikan oleh KPPU kepada tujuh maskapai yang merupakan pihak terlapor dalam kasus Nomor 15/KPPU-I/2019, yang melibatkan dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri (Kartel Tiket). Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa, menegaskan bahwa pihak terlapor diminta untuk tidak menaikkan harga tiket tanpa alasan yang beralasan, serta untuk memberitahukan kepada KPPU sebelum mengambil keputusan terkait kenaikan harga tiket kepada konsumen.

Tujuh maskapai tersebut meliputi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi. Permintaan ini sejalan dengan keputusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada tahun 2023.

Dalam kasus kartel tiket yang diputus oleh KPPU pada 23 Juni 2020, KPPU berhasil membuktikan bahwa para pihak terlapor secara kolektif hanya menyediakan tiket subclass dengan harga yang tinggi, dan mengabaikan penjualan beberapa subclass dengan harga tiket yang lebih rendah. Hal ini mengakibatkan terbatasnya pilihan konsumen untuk mendapatkan tiket dengan harga yang lebih terjangkau.

Selain itu, para pihak yang terlibat juga meningkatkan jumlah pembatalan penerbangan yang dilakukan setelah terjadinya kartel sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi pasokan. Peningkatan signifikan dalam pembatalan rencana penerbangan terjadi sebelum dan sesudah bulan November 2018, seperti yang terdokumentasikan dalam permohonan pengurangan frekuensi dan/atau pencabutan rute maskapai kepada Kementerian Perhubungan.

Tindakan bersama untuk menurunkan pasokan merupakan metode efektif yang digunakan untuk menjaga penawaran tiket subclass dengan harga tinggi yang diterapkan secara bersama-sama, terutama saat musim sepi terjadi.

Keseragaman tindakan para pihak ini sangat berhasil dalam memanipulasi kinerja pasar, mengingat dominasi pasar oleh para pihak terlibat mencapai lebih dari 95 persen secara keseluruhan. Dalam keputusannya, KPPU memberikan sanksi berupa perintah kepada para pihak terlibat untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berdampak pada dinamika persaingan usaha, harga tiket yang dibebankan kepada konsumen, dan masyarakat, selama dua tahun, sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Sumber : tvonenews.com