Isu Tarif KRL Akan Naik Di Tepis Oleh Kemenhub

Wahana Berita – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan tegas menepis kekhawatiran yang muncul dari para pengamat mengenai kenaikan tarif KRL sebagai dampak dari keputusan impor 3 rangkaian KRL baru.

Juru bicara Kemenhub, Adita Irawati, menegaskan bahwa pembelian 3 rangkaian KRL baru akan dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menurutnya, KAI telah mengalokasikan dana untuk membeli rangkaian KRL baru tersebut.

“Tarif KRL akan mengikuti ketentuan yang ada. Hingga saat ini, belum ada rencana kenaikan tarif,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com pada Minggu (25/6).

“KAI yang membeli dan telah menganggarkan pembelian baru tersebut. Pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan tarif KRL. Subsidi juga akan disesuaikan dengan alokasi yang telah ditentukan,” tambah Adita.

Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengkritik keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, terkait pembelian 3 trainset KRL baru.

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menilai bahwa pembelian rangkaian baru tersebut akan menambah beban keuangan negara. Akibatnya, tarif KRL berpotensi mengalami kenaikan.

Djoko bahkan memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk memberikan subsidi tambahan dalam bentuk Public Service Obligation (PSO).

“Jika ingin membeli yang baru, itu tidak masalah asalkan pemerintah menyediakan subsidi karena pasti subsidi akan meningkat. Besar subsidi harus ditingkatkan. Subsidi kereta api saat ini sebesar Rp3,3 triliun, setara dengan subsidi transportasi di darat, laut, dan udara,” ungkap Djoko saat dikonfirmasi.

“Mungkin Bung Luhut tidak menyadari besaran subsidi tersebut. Jika tidak, tarif akan tinggi dan masyarakat akan protes,” lanjutnya.

Djoko menjelaskan dua pertimbangan utama yang menjadi beban akibat keputusan Luhut mengenai pembelian KRL baru. Pertama, alokasi subsidi atau PSO yang harus diberikan oleh pemerintah harus meningkat atau tarif KRL harus naik.

“Kedua, apakah PT Kereta Api Indonesia memiliki cukup dana? Karena mereka sudah dalam kondisi keuangan yang sulit untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Jangan sampai hal ini berdampak pada keselamatan,” tambahnya.

Namun, di sisi lain, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memilih untuk mengimpor KRL bekas dari Jepang. Luhut menyebut bahwa impor barang bekas berpotensi melanggar 3 peraturan

sekaligus, yaitu Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Kementerian Perhubungan.

Sambil menunggu KRL produksi PT Industri Kereta Api (INKA), Luhut menegaskan bahwa Indonesia akan membeli 3 trainset KRL baru. Ia menyatakan bahwa pilihan ini diambil sebagai solusi untuk mengatasi kepadatan penumpang KRL di Indonesia dan menggantikan beberapa armada yang sudah tua dan perlu digantikan.

“Kami akan mengimpor hanya 3 trainset KRL baru untuk mengatasi kepadatan, tetapi ini membutuhkan waktu 1-2 tahun. Jadi, kekritisan ini hanya dalam 2 tahun ke depan hingga 2025,” ungkap Luhut di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, pada Kamis (22/6).

Dengan langkah pembelian KRL baru ini, diharapkan pelayanan transportasi kereta api di Indonesia dapat ditingkatkan tanpa memberikan dampak negatif pada tarif yang ada. Pembelian KRL baru merupakan bagian dari inovasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi transportasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Sumber : cnnindonesia.com