New Policy: Taiwan Protes Kantornya Ditutup di Port Moresby, China Dukung Papua Nugini

New Policy: Taiwan Protes Penutupan Kantor di Port Moresby, China Dukung PNG

Latar Belakang dan Penutupan Kantor

New Policy yang baru saja diterapkan oleh Tiongkok memicu reaksi dari pihak Taiwan setelah kantor perwakilannya di Port Moresby, Papua Nugini ditutup. Keputusan ini diambil dalam rangka memperkuat posisi politik dan ekonomi Tiongkok di kawasan Pasifik. Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya, sehingga membatasi partisipasi pulau tersebut dalam berbagai forum internasional dan hubungan diplomatik dengan negara lain.

Papua Nugini (PNG) mempertahankan hubungan resmi dengan Tiongkok, tetapi secara simbolis memberikan ruang bagi Taiwan untuk memiliki kantor perwakilan di ibu kota Port Moresby. Kebijakan New Policy ini dianggap sebagai langkah strategis Tiongkok untuk menekan upaya Taiwan dalam memperluas pengaruhnya di kawasan. Sejak beberapa minggu terakhir, kantor perwakilan Taiwan di PNG diberitahu akan ditutup, yang menjadi perhatian utama dalam pernyataan resmi.

"Kementerian Luar Negeri Taiwan menyampaikan protes tegas terhadap New Policy yang menyebabkan penutupan kantor perwakilannya di Port Moresby, tanpa konsultasi sebelumnya dengan pihak mereka," tulis lembaga tersebut dalam pernyataan terbaru.

Pengaruh pada Hubungan Internasional

Pengambilan keputusan berdasarkan New Policy ini diperkirakan akan memengaruhi hubungan diplomatik Taiwan dengan negara-negara lain, terutama di Asia Tenggara. Sejumlah negara, seperti Brunei dan Filipina, memiliki kemitraan diplomatik dengan Tiongkok, sehingga kemungkinan besar akan mendukung tindakan penutupan kantor tersebut. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan sedang mencari dukungan dari negara-negara yang lebih terbuka terhadap isu kemerdekaan dan identitas politiknya.

Berita penutupan kantor perwakilan Taiwan di PNG juga menimbulkan reaksi dari kementerian luar negeri negara-negara lain. Di antara mereka, Indonesia mengecam tindakan Tiongkok, menganggap New Policy sebagai bentuk tekanan terhadap Taiwan dalam upaya mengisolasi pulau tersebut. Pihak Taiwan, sementara itu, berharap negara-negara yang tergabung dalam organisasi seperti APEC dan ASEAN dapat mempertimbangkan kebijakan mereka untuk mempertahankan hubungan yang lebih inklusif.

"New Policy ini mencerminkan keinginan Tiongkok untuk memperkuat dominasi politiknya di kawasan Pasifik, yang menjadi langkah penting dalam menegakkan prinsip 'Satu Tiongkok' secara global," jelas analis internasional dalam wawancara dengan AFP.

Respons dari Papua Nugini

Papua Nugini, yang mempertahankan hubungan diplomatik dengan Tiongkok sejak 1975, menegaskan bahwa penutupan kantor perwakilan Taiwan di ibu kota Port Moresby adalah keputusan yang tepat dalam konteks New Policy. Menteri Luar Negeri Justin Tkatchenko menyatakan bahwa negara tersebut terus berkomitmen pada kebijakan 'Satu Tiongkok' dan akan melanjutkan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok, termasuk dalam proyek eksportir gas alam cair PNG, PNG LNG.

Tkatchenko menambahkan bahwa New Policy ini tidak mengganggu kontrak bisnis antara Taipei dan PNG, yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Namun, keputusan penutupan kantor perwakilan dianggap sebagai sinyal kuat Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di negara-negara dengan jumlah populasi kecil tetapi potensi ekonomi tinggi. Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah PNG dalam menerapkan New Policy, sebagai bagian dari kebijakan yang selaras dengan visi regional.

"Kami percaya New Policy ini akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi Papua Nugini, terutama dalam memperkuat ekonomi dan kedaulatan negara," kata juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok, Lin Jian, dalam konferensi pers mingguan.

Konteks Kebijakan 'Satu Tiongkok'

New Policy ini sejalan dengan kebijakan 'Satu Tiongkok' yang telah lama diadopsi oleh pemerintah Tiongkok. Prinsip ini menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, sehingga semua hubungan diplomatik dengan negara lain harus memprioritaskan kemitraan dengan Beijing. Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok, menjadi contoh nyata bahwa New Policy dapat berdampak signifikan pada dinamika hubungan internasional.

Kebijakan New Policy ini juga dipertimbangkan dalam konteks keterlibatan Tiongkok di kawasan Pasifik. Dengan menutup kantor perwakilan Taiwan di PNG, Tiongkok berusaha memperluas jaringan diplomatiknya di negara-negara kepulauan yang strategis. Pihak Taiwan, sementara itu, berharap bahwa New Policy akan terus diperdebatkan di forum internasional, seperti Dewan Keamanan PBB, sebagai upaya memperjuangkan posisi politiknya.

"New Policy ini bukan hanya tentang hubungan bilateral, tetapi juga tentang mengubah persepsi internasional terhadap status Taiwan," kata peneliti dari lembaga pemerintah, menambahkan bahwa banyak negara di kawasan Asia Tenggara terus mempertimbangkan kebijakan mereka untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan identitas politik.

Upaya Tanggapan dari Taiwan

Sebagai respons terhadap New Policy, Kementerian Luar Negeri Taiwan meminta negara-negara mitra untuk meninjau kembali kebijakan mereka terkait hubungan diplomatik. Pihak Taiwan menekankan bahwa penutupan kantor di PNG adalah langkah yang diambil tanpa konsultasi yang cukup, sehingga menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan. Langkah ini dikhawatirkan akan mengurangi akses Taiwan terhadap pasar ekonomi kawasan Pasifik.

Taiwan juga berharap bahwa New Policy akan memicu protes dari negara-negara seperti Australia, yang telah memperkenalkan kantor perwakilan Taipei sebagai bentuk pengakuan. Australia menganggap kebijakan Tiongkok ini sebagai ancaman terhadap keberagaman diplomatik dan keterbukaan politik. Dengan demikian, New Policy tidak hanya memengaruhi hubungan Tiongkok-PNG, tetapi juga mengubah dinamika hubungan internasional di kawasan.

"New Policy ini memperlihatkan pergeseran kebijakan Tiongkok dalam menegakkan dominasi politiknya, tetapi juga menguji konsistensi negara-negara lain dalam mendukung Taiwan," kata seorang diplomat dari negara anggota APEC.