BPJS Kesehatan Tetap Bertanggung Jawab kepada Presiden dalam UU Kesehatan Baru

Wahana Berita – Dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan baru yang baru disahkan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) tetap bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, dalam beberapa draf yang beredar selama pembahasan di DPR, terdapat klausul yang menyebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan berada di bawah komando Menteri Kesehatan.

Dalam salah satu draf, kewenangan baru bagi Menteri Kesehatan diatur dalam Pasal 425 RUU Kesehatan. Menurut ketentuan tersebut, BPJS Kesehatan akan berada di bawah Menteri Kesehatan dalam pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara BPJS Ketenagakerjaan akan berada di bawah Menteri Ketenagakerjaan dalam pengelolaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Namun, setelah RUU Kesehatan disahkan, tidak ada kewenangan khusus yang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk mengontrol BPJS Kesehatan.

Wacana pemindahan tanggung jawab ini sebelumnya mendapatkan tentangan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. Menurutnya, hal tersebut bisa melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. UU tersebut menyatakan bahwa Menteri tidak memiliki kendali atau wewenang untuk mengusulkan pemberhentian direksi maupun dewan pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa direksi dan dewan pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ia menekankan bahwa BPJS sebagai lembaga jaminan sosial harus berdiri sendiri secara independen.

“Ya, BPJS seperti itu (ingin tetap independen),” ujarnya saat ditemui di Komplek DPR RI, Jakarta.

Ia juga menambahkan bahwa dengan regulasi yang berlaku saat ini, kinerja BPJS Kesehatan sudah baik.

“Tanyakan saja, apakah BPJS semakin baik atau semakin buruk? Tentu masih ada masalah, masih ada hal yang perlu diperbaiki. Tapi itu bukan berarti perlu mengubah secara mendasar tanpa pertimbangan yang matang secara filosofis, yuridis, dan operasional praktis,” katanya.

Sumber : cnnindonesia.com