Waka Komisi X DPR: Pencatutan Nama di Paper ‘Nobel MBG’ Pelanggaran Serius
Waka Komisi X DPR: Pencatutan Nama di Paper 'Nobel MBG' Pelanggaran Serius
Wahanaberita.com – Kemendiktisaintek mengonfirmasi bahwa salah satu penulis makalah yang mengajukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk nominasi Nobel Perdamaian 2026 telah mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto tanpa izin. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius.
Lalu awalnya memberikan apresiasi kepada Kemendiktisaintek karena melakukan investigasi secara cepat. Menurutnya, langkah tersebut sangat diperlukan untuk menjaga integritas akademik. "Proses ini penting untuk menjaga integritas akademik sekaligus memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran etika publikasi diselesaikan secara objektif, profesional, dan berbasis fakta," kata Lalu saat dihubungi, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, jika benar penulis mencatut nama Presiden Prabowo, maka hal itu merupakan pelanggaran serius. "Apabila benar terdapat pencantuman nama seseorang sebagai penulis tanpa persetujuan, maka hal tersebut tentu merupakan pelanggaran serius terhadap etika akademik dan tata kelola publikasi ilmiah," lanjut dia.
Pelanggaran Hukum dan Akademik
Lalu juga menyebutkan bahwa penulis dapat melakukan pelanggaran hukum jika terbukti memalsukan data atau menggunakan identitas tanpa hak. "Selain berpotensi menimbulkan sanksi akademik maupun administratif sesuai ketentuan yang berlaku, aspek hukumnya juga perlu didalami apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, seperti pemalsuan data, penggunaan identitas tanpa hak, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana," ucap dia.
Lalu meminta Kemendiktisaintek terus mengusut temuan tersebut agar tidak hanya berdasarkan asumsi. "Intinya saya mendorong agar investigasi dilakukan secara tuntas dan transparan, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola etika riset dan publikasi ilmiah," ujar dia.
"Kredibilitas dunia akademik merupakan aset nasional yang harus dijaga, sehingga setiap pelanggaran harus ditindak secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," sambungnya.
Investigasi Kemendiktisaintek
Kasus ini tengah menjadi perbincangan publik setelah beredarnya makalah yang mengusulkan program MBG masuk nominasi Nobel Perdamaian 2026 dan mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulisnya. Mendiktisaintek Brian Yuliarto telah membentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran dan investigasi secara menyeluruh sejak 4 Agustus 2026.
"Berdasarkan hasil koordinasi dengan sejumlah pihak yang namanya tercantum dalam paper tersebut, diperoleh keterangan bahwa mereka tidak mengetahui, tidak pernah dimintai persetujuan, dan tidak terlibat dalam proses penyusunan maupun pengunggahan paper dimaksud," bunyi keterangan tertulis Kemendiktisaintek yang dikirim langsung oleh Brian Yuliarto lewat pesan singkat kepada detikcom, Jumat (7/8/2026).
Kemendiktisaintek juga menelusuri kampus penulis utama makalah tersebut yang berinisial DD. Hasilnya, DD telah membuat surat pernyataan dan menyampaikan permohonan maaf terkait peristiwa tersebut. "Tim juga telah menelusuri status penulis utama tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran sementara, DD belum menyandang jabatan akademik guru besar dan tidak terafiliasi sebagai dosen pada perguruan tinggi," jelas Kemendiktisaintek.
"Berdasarkan informasi yang diperoleh, yang bersangkutan baru menjalani sidang promosi doktor beberapa waktu yang lalu," lanjutnya.
Dia juga menegaskan bahwa kasus tersebut tidak boleh digeneralisasi sebagai cerminan kualitas akademisi Indonesia. Menurut dia, ribuan dosen dan peneliti lain di Tanah Air telah bekerja dengan integritas tinggi dan menghasilkan karya ilmiah yang diakui di tingkat nasional maupun internasional. "Karena itu, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum harus diproses secara tegas tanpa mengurangi kepercayaan publik terhadap dunia akademik Indonesia secara keseluruhan," tuturnya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Waka Komisi X DPR?Waka Komisi X DPR is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Waka Komisi X DPR matter?Waka Komisi X DPR matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.