Waka Komisi IX DPR Usul Dapur MBG Pemicu Keracunan Harus Ditutup Permanen
Dorongan Evaluasi Ketat MBG Menguat Usai Dugaan Keracunan di Cirebon
Wahanaberita.com – Dugaan keracunan setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon kembali memicu sorotan terhadap pengawasan keamanan pangan dalam program tersebut. Jumlah orang yang terdampak tercatat mencapai 270 orang hingga Rabu (21/10) siang, dengan mayoritas korban merupakan anak-anak.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyatakan keprihatinan sekaligus kemarahannya atas kejadian yang berulang. Ia menilai keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak, harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan MBG.
“Saya sangat prihatin sekaligus marah melihat kasus dugaan keracunan MBG terus berulang. Kali ini di Cirebon, jumlah korban dilaporkan mencapai 270 orang. Sampai kapan anak-anak kita harus menjadi korban sebelum pemerintah benar-benar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini?” kata Charles, Kamis (22/10/2026).
Program MBG dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi anak. Namun, Charles mengingatkan bahwa tujuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari jaminan keamanan makanan yang disajikan. Penyaluran dalam jumlah besar tidak boleh membuat proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian makanan luput dari pengawasan.
Penutupan Permanen bagi Dapur yang Terbukti Lalai
Charles meminta tindakan yang lebih tegas terhadap dapur MBG apabila terbukti menjadi penyebab keracunan massal. Ia tidak setuju jika penghentian operasional hanya dilakukan untuk sementara, lalu fasilitas tersebut kembali diizinkan beroperasi tanpa konsekuensi yang memadai.
“Dapur MBG yang terbukti menyebabkan keracunan harus ditutup secara permanen, bukan sekadar dihentikan sementara lalu diizinkan beroperasi kembali. Harus ada konsekuensi nyata ketika kelalaian dalam penyediaan makanan membahayakan kesehatan anak-anak,” ucapnya.
Penegasan tersebut menyoroti pentingnya pertanggungjawaban dalam rantai penyediaan makanan. Dapur yang menangani makanan untuk banyak penerima manfaat memegang peran penting, sebab satu persoalan dalam proses produksi dapat berdampak pada banyak orang dalam waktu singkat.
Charles sebelumnya telah menyampaikan peringatan agar pelaksanaan MBG memberikan perhatian penuh pada aspek kesehatan dan keselamatan. Ia menilai ambisi memenuhi target distribusi tidak boleh mengorbankan ketentuan keamanan pangan.
“Jangan sampai ambisi mengejar target penyaluran MBG justru mengabaikan standar keamanan pangan,” imbuhnya.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa kualitas pelaksanaan program bukan hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan atau banyaknya penerima. Kondisi bahan pangan, kebersihan peralatan, pengolahan makanan, serta ketepatan penanganan setelah makanan siap disajikan merupakan unsur yang sama pentingnya.
270 Orang Terdampak, Anak-anak Menjadi Kelompok Terbesar
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria, menyampaikan bahwa angka terdampak dugaan keracunan mencapai 270 orang. Rinciannya, 231 orang merupakan anak-anak dan 39 orang lainnya adalah orang dewasa.
“Data tadi siang, itu masih di 270. Yang terdampak 270, terdiri dari 231 anak dan ada 39 itu dewasa,” kata Siti Maria di Kota Cirebon.
Para korban mendapat penanganan medis di sejumlah rumah sakit di Kota Cirebon. Penanganan tersebut melibatkan delapan rumah sakit, termasuk RS Siloam Putera Bahagia, RS Ciremai, dan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati.
Besarnya jumlah anak yang terdampak membuat peristiwa ini menjadi perhatian serius. Anak-anak adalah sasaran utama program pemenuhan gizi, sehingga makanan yang diberikan semestinya tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi.
Dalam situasi seperti ini, penanganan medis bagi korban tentu menjadi kebutuhan mendesak. Di sisi lain, evaluasi terhadap proses penyediaan makanan diperlukan untuk memastikan persoalan yang diduga memicu kejadian dapat ditelusuri dan tidak berulang di tempat lain.
Usulan MBG Berbasis Sekolah
Charles kembali mendorong evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan MBG. Ia juga mengusulkan agar pendekatan berbasis sekolah dipertimbangkan dalam pelaksanaannya. Gagasan tersebut diarahkan agar pengawasan terhadap distribusi dan konsumsi makanan dapat dilakukan lebih dekat dengan penerima manfaat.
“Jangan sampai pemerintah hanya sibuk mengejar jumlah penerima manfaat, sementara persoalan mendasar terkait keamanan pangan terus terabaikan. Tujuan MBG adalah memperbaiki gizi anak-anak kita, bukan justru membuat mereka masuk rumah sakit,” tegas dia.
Evaluasi program dapat mencakup berbagai tahapan, mulai dari pemilihan dan penanganan bahan pangan, standar kebersihan dapur, kapasitas pengolahan, sampai pengawasan saat makanan dibagikan. Setiap tahapan perlu berjalan secara konsisten karena keamanan pangan tidak dapat dijaga hanya pada satu titik proses.
Kasus di Cirebon juga memperlihatkan bahwa keberhasilan program makanan bagi anak memerlukan pengawasan yang sebanding dengan cakupan penerimanya. Ketika makanan disiapkan dan didistribusikan untuk kelompok besar, standar operasional harus mampu mencegah risiko kesehatan sedini mungkin.
Bagi keluarga dan sekolah, keamanan makanan menjadi bagian tak terpisahkan dari manfaat program gizi. Makanan yang bernilai gizi tinggi tetap harus dipastikan layak konsumsi. Karena itu, tuntutan evaluasi dan penegakan konsekuensi terhadap kelalaian menjadi bagian penting agar tujuan MBG benar-benar melindungi kesehatan anak-anak.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Waka Komisi IX DPR Usul Dapur?Waka Komisi IX DPR Usul Dapur is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Waka Komisi IX DPR Usul Dapur matter?Waka Komisi IX DPR Usul Dapur matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.