Waka DPRD soal Konsep TransJakarta di Kep Seribu: Tak Tunggu Kapal Penuh
TransJakarta Kepulauan Seribu: Kapal Beroperasi Rutin Tanpa Tunggu Penumpang Penuh
Wahanaberita.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merancang layanan transportasi baru yang menghubungkan daratan ibu kota dengan Kepulauan Seribu. Berbeda dari layanan konvensional, konsep ini memanfaatkan kapal sebagai moda transportasi utama dengan sistem operasional yang menyerupai bus TransJakarta di darat.
Dukungan DPRD DKI Jakarta
Basri Baco, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. Ia menekankan bahwa pengembangan konektivitas transportasi dari Jakarta menuju kepulauan menjadi prioritas bagi pemerintah daerah.
Memang terkait dengan transportasi dari darat ke Pulau Seribu menjadi salah satu concern kami Pemerintah DKI Jakarta, dan kami mendukung rencana tersebut," kata Baco dalam keterangan, Sabtu (15/8/2026).
Konsep Operasional Kapal
Menurut penjelasan Baco, istilah TransJakarta dalam rencana ini merujuk pada pola layanan, bukan jenis kendaraannya. Kapal-kapal yang akan beroperasi tidak akan menunggu hingga kapasitas penumpang terisi penuh sebelum berangkat. Jadwal keberangkatan akan tetap berjalan sesuai rute yang telah ditetapkan.
Artinya itu kapal muter-muter aja, intinya itu. Dia bolak-balik aja, ada penumpang atau nggak ada penumpang, dia bolak-balik aja, dia jalan aja terus," ujarnya.
Sistem ini meniru cara kerja bus TransJakarta yang beroperasi secara konsisten, baik ketika jumlah penumpang sedikit maupun saat kapal penuh. Masyarakat di kepulauan pun tidak perlu menunggu kapal mencapai kapasitas maksimal untuk mendapatkan layanan transportasi.
Kayak TransJakarta kan, ada penumpang, nggak ada penumpang, sedikit penumpang, atau penuh kan dia muter aja terus," ungkapnya.
Klarifikasi Moda Transportasi
Baco menegaskan bahwa layanan ini tidak berarti bus akan digunakan untuk perjalanan laut. Nama TransJakarta dipilih agar masyarakat tidak keliru mengira bahwa kendaraan darat akan beroperasi di perairan.
Wacana Pak Gubernur adanya TransJakarta, namanya TransJakarta, bukan bus ya. Karena nanti masyarakat berpikirnya itu bus," lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa yang dimaksud bukanlah bus yang dibuatkan jembatan untuk melaut, melainkan kapal yang beroperasi dengan pola seperti TransJakarta.
Yang pasti bukan bus ke laut, bukan bus-nya dibuatin jembatan, tapi ini kapal yang muter kayak TransJakarta kira-kira gitu," imbuhnya.
Regulasi Pengelolaan Layanan
Terkait pihak yang akan mengelola layanan ini, Baco menjelaskan bahwa masih diperlukan pembahasan lebih lanjut. DPRD DKI akan meninjau regulasi yang paling sesuai untuk menentukan bentuk pengelolaannya. Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan, yaitu layanan di bawah PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) atau Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Pasti nanti akan kami cari regulasi yang paling baik, atau paling betul. Apakah di bawah PT TransJakarta atau di bawah Dishub," tuturnya.
Dukungan dalam Kapasitas Bapera
Selain sebagai Wakil Ketua DPRD, Baco juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Pemprov DKI dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Bapera DKI Jakarta. Dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda), ia menegaskan posisi Bapera sebagai organisasi kemasyarakatan yang mendukung pemerintahan dalam menjalankan program untuk masyarakat.
Rakerda DPD Bapera DKI Jakarta kali ini juga diarahkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat RW, dengan target struktur organisasi tersebut terbentuk sampai akhir tahun. Selain itu, Bapera mendorong kadernya terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk membantu warga yang terdampak bencana kebakaran.
Baco berharap hasil Rakerda dapat disampaikan kepada DPP Bapera dan pemerintah daerah sebagai bahan membangun kerja sama antara organisasi dan Pemprov DKI Jakarta.
Harapannya akan ada kolaborasi simbiosis mutualisme antara Bapera DKI Jakarta dengan Pemerintah DKI Jakarta," pungkasnya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Waka DPRD soal Konsep TransJakarta di Kep?Waka DPRD soal Konsep TransJakarta di Kep is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Waka DPRD soal Konsep TransJakarta di Kep matter?Waka DPRD soal Konsep TransJakarta di Kep matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.