Tinjau NTT, Satgas Galapana DPR Atensi Kebutuhan Dasar hingga Huntap Korban Gempa
Tinjau NTT, Satgas Galapana DPR Atensi Huntap
Wahanaberita.com – Tinjau NTT Satgas Galapana DPR Atensi menjadi sorotan utama ketika Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan arahan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak gempa berkekuatan hingga M 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Arahan itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar pada Minggu (16/8/2026), sekaligus menjadi bagian dari peninjauan langsung lokasi bencana oleh Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) DPR RI. Fokus utama pembahasan adalah memastikan tidak ada satu pun pengungsi yang tertinggal tanpa akses terhadap kebutuhan pokok maupun jalan pulang ke rumah.
Pemenuhan Kebutuhan Dasar 4.000 Pengungsi
Saan Mustopa menyoroti kondisi sekitar 4.000 pengungsi yang hingga kini masih bergantung pada dapur umum dan distribusi bantuan darurat di sejumlah posko. Menurutnya, seluruh kebutuhan harian—makanan, air bersih, selimut, serta layanan kesehatan dasar—wajib terpenuhi tanpa jeda sampai warga memperoleh kepastian untuk kembali ke tempat tinggal masing-masing.
"Nah, tapi ada satu hal yang penting terkait dengan pengungsi. 4.000 pengungsi ini kan penting penanganannya terkait dengan soal kebutuhan sehari-hari. Tadi memang sudah ada dapur umum. Nah ini penting juga karena semua kebutuhan dasar mereka ini kan harus terpenuhi sampai mereka nanti bisa dipastikan lebih cepat kembali ke hunian mereka masing-masing, kan lebih cepat lebih baik."
Ia menambahkan bahwa keberadaan dapur umum yang sudah berjalan merupakan langkah awal yang positif, namun distribusi logistik harus diperluas agar tidak ada posko yang kekurangan pasokan. Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah disebutnya sebagai kunci agar rantai pasok tidak terputus di tengah kondisi infrastruktur pascagempa.
Pemetaan Kerusakan Rumah dan Tenggat Waktu Kepulangan
Salah satu poin paling krusial yang ditekankan Saan adalah percepatan pendataan tingkat kerusakan rumah warga, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat. Dengan klasifikasi tersebut, pemerintah dapat menentukan skala prioritas pembangunan huntap sekaligus mengurangi jumlah pengungsi di posko secara bertahap.
"Nah makanya tadi mana yang rusak ringan, sedang, berat, sehingga pelan-pelan dari 4.000 (pengungsi) ini kan pelan-pelan bisa berkurang."
Selain pemetaan kerusakan, Saan menegaskan perlunya penetapan tenggat waktu yang jelas bagi seluruh korban untuk meninggalkan posko pengungsian dan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Tanpa batas waktu yang tegas, ia khawatir kondisi pengungsian berkepanjangan justru memperpanjang trauma psikologis warga.
"Sehingga kita harus udah punya tanggap waktu sampai kapan mereka bener-bener memang bisa kembali semuanya ke rumahnya masing-masing. Nah ini penting menurut saya. Tapi selama di pengungsian itu, itu yang harus kita pastikan kebutuhan dasarnya itu semua terpenuhi."
Dalam konteks Tinjau NTT Satgas Galapana DPR Atensi kali ini, rekomendasi tenggat waktu tersebut akan diteruskan kepada pemerintah daerah sebagai acuan operasional. Setiap desa dan kecamatan diminta melaporkan progres pembangunan huntap secara mingguan agar satgas dapat memantau kepatuhan jadwal.
Pejabat yang Hadir dalam Rakor
Rapat koordinasi di NTT itu dihadiri jajaran pimpinan DPR dan kementerian terkait. Di antaranya Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. Kehadiran lintas lembaga ini dimaksudkan untuk memastikan tidak ada tumpang-tindih kewenangan dalam fase pemulihan.
Latar Belakang Satgas Galapana
Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Mandat utamanya mencakup pengawasan kebijakan politik anggaran pemulihan wilayah bencana, koordinasi antar-kementerian, serta pendampingan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana aksi pascagempa. Sebelumnya, satgas yang sama telah mengawal proses penanganan pascabencana di Sumatera pada akhir tahun lalu, sehingga pengalaman operasional tersebut menjadi rujukan metodologis untuk misi di NTT.
FAQ: Tinjau NTT Satgas Galapana DPR Atensi
Apa itu Satgas Galapana dan apa tugasnya di NTT?
Satgas Galapana (Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana) adalah mekanisme pengawasan DPR yang memastikan anggaran dan kebijakan pemulihan bencana berjalan tepat sasaran. Di NTT, tugas utamanya meliputi percepatan pembangunan huntap, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, serta penetapan tenggat waktu kepulangan warga.
Berapa jumlah pengungsi yang menjadi fokus penanganan?
Hingga pelaksanaan rakor pada 16 Agustus 2026, sekitar 4.000 pengungsi masih berada di posko dan bergantung pada dapur umum serta bantuan darurat. Targetnya adalah mengurangi angka tersebut secara bertahap seiring selesainya pembangunan huntap.
Kapan warga diharapkan kembali ke rumah masing-masing?
Saan Mustopa menegaskan pentingnya penetapan tenggat waktu yang jelas. Angka spesifik belum diumumkan dalam rakor tersebut; pemerintah daerah diminta menyusun jadwal berdasarkan hasil pemetaan kerusakan ringan, sedang, dan berat pada setiap rumah terdampak.