Rocky Gerung Dorong Penguatan Peran Polwan Sebagai Negosiator Mitigasi Konflik
Polwan Didorong Memperkuat Peran Negosiasi dalam Pencegahan Konflik
Wahanaberita.com – Penguatan kapasitas polisi wanita dalam membangun dialog dan meredakan ketegangan sosial menjadi perhatian dalam pembekalan Peserta Didik Diktuk Bintara Polri di Gedung Widya Warapsari Sepolwan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Pengamat politik Rocky Gerung menilai peran tersebut semakin relevan ketika masyarakat berhadapan dengan tekanan ekonomi, persoalan lingkungan, serta dampak konflik global.
Dalam pandangannya, Polwan tidak cukup dipahami sebatas anggota kepolisian perempuan. Mereka juga memiliki ruang penting untuk menjalin kepercayaan dengan warga, memahami kegelisahan yang berkembang, memberi perlindungan, dan membantu mencegah persoalan meluas menjadi benturan terbuka.
“Polwan adalah perempuan yang berprofesi sebagai negosiator publik, justru karena watak 'ethics of care' itu,” kata Rocky.
Rocky menempatkan kepedulian sebagai salah satu fondasi utama tugas kepolisian. Kehadiran aparat, ia menekankan, tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan atau penegakan aturan. Polisi juga menjalankan tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan mengayomi masyarakat dalam situasi yang sering kali rumit.
Gagasan itu dipandang penting karena konflik sosial tidak selalu muncul secara tiba-tiba. Ketegangan dapat berawal dari persoalan sehari-hari, seperti beban biaya hidup, akses terhadap kebutuhan pokok, rasa tidak aman, ketidakpuasan terhadap kondisi lingkungan, atau masalah di tingkat keluarga. Ketika berbagai tekanan datang bersamaan, kemampuan membaca suasana publik menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.
“Artinya, identitas primer Polwan adalah caring, baru kemudian policing. Kendati dalam hirarki institusi ada pembeda kepangkatan, tapi secara fungsional semua polisi adalah pengasuh masyarakat. Sistem etiknya adalah ethics of care, bukan ethics of power,” ujar Rocky.
Tekanan Sosial Memerlukan Pendekatan yang Lebih Peka
Pendiri Tumbuh Institute itu menilai kondisi global dapat memengaruhi kehidupan sosial di dalam negeri. Konflik antarnegara, gangguan rantai pasok, krisis energi, dan kerusakan lingkungan berpotensi menambah tekanan ekonomi yang dirasakan rumah tangga. Dampaknya dapat merambat ke berbagai bentuk persoalan sosial apabila tidak direspons secara tepat.
Dalam situasi demikian, perempuan disebut sebagai kelompok yang kerap merasakan dampak lebih awal. Tekanan ekonomi dan persoalan domestik dapat meningkatkan kerentanan terhadap konflik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Karena itu, aparat perlu memiliki kepekaan untuk mengenali tanda-tanda ketegangan sebelum berkembang menjadi kekerasan atau konflik yang lebih besar.
Peran negosiasi menjadi penting karena ketertiban yang bertahan tidak hanya dibangun melalui instruksi atau tindakan koersif. Komunikasi yang terbuka, sikap mendengar, serta pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat dapat membantu menciptakan jalan keluar yang lebih dapat diterima oleh berbagai pihak.
“Di situ 'caring' mendahului 'power'. Pendemo harus diperlakukan sebagai 'pencari keadilan', hutan harus diterangkan sebagai 'rahim ibu bumi'. Ketertiban harus berasal dari keahlian negosiasi,” tutur Rocky.
Pernyataan tersebut menekankan perlunya melihat demonstrasi, persoalan lingkungan, maupun gejala ketidakpuasan sosial dengan perspektif yang lebih luas. Warga yang menyampaikan aspirasi tidak semata-mata dipandang sebagai pihak yang harus dikendalikan, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang perlu didengar alasan dan kegelisahannya.
Pendekatan semacam ini juga membutuhkan pemahaman terhadap kondisi psikologis manusia, kebiasaan lokal, latar budaya, dan dinamika sosial di suatu wilayah. Cara berkomunikasi yang efektif di satu daerah belum tentu menghasilkan respons yang sama di tempat lain. Kepekaan terhadap konteks menjadi modal bagi Polwan maupun seluruh personel kepolisian saat menjalankan tugas pelayanan publik.
Pendidikan Polwan dan Perspektif Peradaban
Rocky mendorong agar pendidikan Polwan tidak hanya berpusat pada aspek kewenangan dan prosedur penegakan hukum. Pembelajaran mengenai perlindungan kelompok rentan, keterampilan berunding, kepedulian terhadap manusia, serta kesadaran lingkungan dinilai perlu memperoleh porsi yang kuat.
Pengembangan kompetensi tersebut dapat membantu personel menghadapi situasi yang tidak selalu selesai dengan pendekatan hukum formal. Dalam sejumlah persoalan, kemampuan membuka percakapan, menenangkan suasana, membangun rasa aman, dan menjembatani kepentingan warga dapat menjadi langkah awal yang menentukan.
“Kurikulum Polwan haruslah menjadi kurikulum peradaban, justru ketika 'ibu bumi' disengsarakan oleh keserakahan kita,” tegas Rocky.
Gagasan kurikulum yang lebih luas itu menghubungkan tugas kepolisian dengan perubahan sosial dan tantangan lingkungan. Polwan diharapkan mampu mengambil peran aktif dalam perlindungan masyarakat tanpa kehilangan dimensi kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugasnya.
Ruang Lebih Luas bagi Perempuan di Institusi Kepolisian
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan turut menekankan pentingnya memperluas kesempatan bagi perempuan di lingkungan Polri. Selain membuka ruang partisipasi yang lebih besar, penguatan kompetensi juga diperlukan agar Polwan dapat mengemban peran yang semakin beragam.
“Penguatan tersebut juga perlu berjalan bersama pengarusutamaan gender di lingkungan kepolisian. Pendekatan ini diarahkan agar perspektif gender tidak ditempatkan sebagai isu yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, serta pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Veronika.
Pengarusutamaan gender dalam institusi kepolisian dipandang tidak berhenti pada penambahan jumlah personel perempuan. Perspektif tersebut perlu hadir dalam kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan kelompok rentan serta perbedaan pengalaman sosial warga dapat lebih diperhatikan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Kapabilitas Polwan juga tidak semata-mata diukur melalui kemampuan penegakan hukum. Keahlian bernegosiasi di ruang publik, pemahaman terhadap persoalan sosial, kepedulian kepada warga rentan, serta pengetahuan mengenai budaya dan lingkungan menjadi bekal yang relevan untuk menghadapi potensi konflik yang terus berubah.
Penguatan peran Polwan pada akhirnya diarahkan untuk memperluas kualitas pelayanan kepolisian. Ketika aparat mampu menggabungkan ketegasan dengan kepedulian, proses menjaga keamanan dapat berjalan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat dan lebih berorientasi pada pencegahan konflik.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Rocky Gerung Dorong Penguatan Peran Polwan?Rocky Gerung Dorong Penguatan Peran Polwan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Rocky Gerung Dorong Penguatan Peran Polwan matter?Rocky Gerung Dorong Penguatan Peran Polwan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.