RAPBD Banten 2027 Diproyeksikan Rp 9 T, Sekolah Gratis-Infrastruktur Prioritas
RAPBD Banten 2027 Diproyeksikan Rp 9 T: Sekolah Gratis Jadi Prioritas Utama
Wahanaberita.com – Proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2027 telah mencapai tahap krusial. Berdasarkan proyeksi terbaru, RAPBD Banten 2027 Diproyeksikan Rp 9 triliun, sebuah angka yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten mengonfirmasi bahwa total anggaran yang direncanakan akan melampaui angka Rp 9 triliun tersebut.
Langkah signifikan telah dicapai ketika DPRD berkolaborasi erat dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam menandatangani Nota Kesepakatan Kerangka Umum Anggaran dan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-PPAS). Penandatanganan penting ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, menandai dimulainya fase pembahasan lebih mendalam mengenai alokasi dana.
Sektor Pendidikan dan Infrastruktur Mendapat Alokasi Terbesar
Rifky Hermiansyah, yang menjabat sebagai Juru Bicara Banggar DPRD Banten, menjelaskan secara rinci bahwa fokus utama alokasi dana tahun depan tertuju pada dua sektor vital, yaitu pendidikan dan infrastruktur. Program sekolah gratis serta pembangunan jalan menjadi agenda yang mendapat perhatian khusus dalam pembahasan anggaran. Hal ini sejalan dengan visi Gubernur Banten, Andra Soni, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata.
"Prioritas Gubernur seperti sekolah gratis, jalan, dan program pembangunan lainnya akan terus kita tingkatkan anggarannya," jelas Rifky saat memberikan keterangan pers pada Jumat (14/8/2026).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyusunan RAPBD tidak sekadar menaikkan nominal anggaran untuk program prioritas. Aspek keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh penjuru wilayah Banten juga menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembahasan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi komitmen bersama seluruh pihak terkait.
Tahapan Menuju Penetapan APBD Resmi 2027
Setelah proses penandatanganan KUA-PPAS selesai, pembahasan RAPBD akan berlanjut hingga mencapai tahap penetapan APBD resmi. Rifky menegaskan bahwa prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kepentingan masyarakat tetap menjadi landasan dalam setiap tahap pembahasan. Banggar DPRD Banten berkomitmen untuk terus mengawasi proses penyusunan anggaran dengan ketat.
"Tahapan selanjutnya akan diarahkan pada pembahasan hingga penetapan APBD dengan tetap mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kepentingan masyarakat," tuturnya.
Dengan proyeksi anggaran mencapai lebih dari Rp 9 triliun, DPRD Banten menargetkan agar pengelolaan anggaran tahun 2027 mampu mempercepat laju pembangunan sekaligus memberikan dampak positif bagi seluruh warga di Provinsi Banten. Setiap rupiah yang dialokasikan diharapkan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
FAQ: Informasi Penting tentang RAPBD Banten 2027
Berapa total proyeksi anggaran RAPBD Banten 2027? RAPBD Banten 2027 Diproyeksikan Rp 9 triliun, dengan fokus utama pada sektor pendidikan dan infrastruktur.
Kapan penandatanganan KUA-PPAS dilakukan? Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS dilaksanakan pada hari Jumat, 14 Agustus 2026.
Apa saja program prioritas dalam RAPBD Banten 2027? Program prioritas meliputi sekolah gratis, pembangunan jalan, dan berbagai program pembangunan lainnya sesuai arahan Gubernur Banten.
Siapa yang memimpin proses penyusunan RAPBD Banten 2027? Proses penyusunan dipimpin oleh Banggar DPRD Banten dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Banten.
Bagaimana komitmen transparansi dalam pengelolaan anggaran? Transparansi dan akuntabilitas menjadi komitmen bersama, dengan pengawasan ketat dari Banggar DPRD Banten untuk memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan RAPBD Banten 2027, pembaca dapat mengunjungi [halaman berita ekonomi detik.com](https://news.detik.com/berita/ekonomi-bisnis) secara berkala.