Pemerintah Serahkan DIM RUU Pengaturan Reforma Agraria ke Baleg DPR
Pemerintah Serahkan DIM RUU Reforma Agraria kepada Baleg DPR
Wahanaberita.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria memasuki tahap lanjutan setelah pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM kepada Badan Legislasi DPR. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan tingkat I antara DPR dan pemerintah sebelum rancangan aturan itu dibawa menuju pengambilan keputusan.
Penyerahan DIM berlangsung dalam rapat kerja Baleg DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 16 September 2026. Rapat dipimpin Ketua Baleg DPR Bob Hasan, sedangkan pemerintah diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, yang juga dikenal sebagai Eddy Hiariej.
Reforma agraria dan tujuan keadilan pertanahan
Sebelum menyerahkan dokumen DIM, Eddy memaparkan pandangan pemerintah terhadap RUU Pengaturan Reforma Agraria. Ia menilai inisiatif legislasi tersebut memiliki arti penting dalam upaya menangani berbagai persoalan agraria yang masih dihadapi.
“Inisiatif ini merupakan bagian penting dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah,” ucap Eddy.
Pemerintah menyampaikan apresiasi atas inisiatif Baleg DPR dalam menyusun RUU tersebut. Dalam pandangannya, pengaturan reforma agraria diharapkan dapat mendorong penyelesaian persoalan pertanahan secara lebih efektif, sekaligus memperkuat prinsip keadilan dalam penguasaan hingga pemanfaatan tanah.
Isu reforma agraria berkaitan dengan tata kelola tanah, termasuk bagaimana tanah dikuasai, dimiliki, digunakan, dan dimanfaatkan. Karena itu, pembahasan RUU ini tidak hanya menyangkut penyusunan norma hukum, melainkan juga arah kebijakan untuk merespons persoalan agraria yang terus menjadi perhatian.
Eddy berharap pembahasan RUU dapat segera dilakukan hingga tercapai persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR. Setelah menyampaikan pandangan tersebut, ia menyerahkan DIM pemerintah kepada Bob Hasan sebagai pimpinan Baleg.
Jadwal pembahasan dibuat padat
Setelah menerima DIM, Bob Hasan menjelaskan bahwa tahapan berikutnya adalah penyepakatan jadwal rapat pembahasan tingkat I. Ia merujuk pada Pasal 153 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, yang mengatur perlunya kesepakatan jadwal pembahasan RUU serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM dalam rapat kerja bersama menteri yang mewakili presiden.
Karena DIM pemerintah telah disampaikan, Baleg dan pemerintah selanjutnya tinggal menetapkan rangkaian agenda pembahasannya. Pembahasan daftar inventarisasi masalah dijadwalkan dimulai pada Kamis, 17 September 2026, pukul 13.00 WIB.
Bob menargetkan pembahasan DIM dapat dirampungkan pada Jumat, 18 September. Namun, ia membuka kemungkinan rapat dilanjutkan pada Sabtu apabila masih terdapat materi yang belum selesai dibahas. Setelah itu, pembahasan direncanakan masuk ke tahap tim perumus dan tim sinkronisasi pada Senin, 21 September.
“Hari Jumat bila mana belum selesai, hari Sabtu kita selesaikan,” tutur Bob.
Menurut jadwal yang dipaparkan dalam rapat, Senin, 21 September 2026, ditetapkan sebagai waktu rapat kerja pleno untuk pengambilan keputusan. Pada tahap itu, fraksi-fraksi juga diminta menyiapkan pandangan mini masing-masing.
Apabila seluruh agenda berjalan sesuai target, RUU Pengaturan Reforma Agraria direncanakan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Selasa, 22 September 2026. Usulan jadwal tersebut kemudian mendapat persetujuan dari peserta rapat.
“Tanggal 22 sudah disahkan di paripurna,” kata Bob saat memaparkan target pembahasan.
Fungsi DIM dalam pembahasan RUU
DIM merupakan dokumen yang memuat daftar poin, catatan, dan sikap pemerintah atas materi yang terdapat dalam rancangan undang-undang. Dalam proses legislasi, dokumen ini membantu mempertemukan pandangan DPR dan pemerintah terhadap setiap bagian yang akan dibahas.
Pembahasan DIM memungkinkan para pihak menelaah materi RUU secara lebih terperinci. Tahap ini juga menjadi ruang untuk menyelaraskan rumusan, mengidentifikasi hal-hal yang masih memerlukan pendalaman, serta mencari kesepakatan atas substansi yang akan dimasukkan ke dalam naskah akhir.
Dengan jadwal yang disusun cukup singkat, pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria akan menjadi fokus Baleg DPR dan pemerintah dalam beberapa hari ke depan. Target penyelesaian pada 21 September menunjukkan keinginan kedua pihak untuk mempercepat tahapan legislasi sebelum rancangan aturan itu diajukan ke sidang paripurna.
Persetujuan paripurna nantinya menjadi tahap penting dalam perjalanan RUU tersebut. Namun, tahapan sebelum paripurna tetap menentukan karena substansi pengaturan reforma agraria akan dibahas melalui DIM, perumusan, sinkronisasi, serta pengambilan keputusan dalam rapat kerja pleno.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Pemerintah Serahkan DIM RUU Pengaturan Reforma?Pemerintah Serahkan DIM RUU Pengaturan Reforma is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Pemerintah Serahkan DIM RUU Pengaturan Reforma matter?Pemerintah Serahkan DIM RUU Pengaturan Reforma matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.