New Policy: Andre Rosiade: Komisi VI DPR Dukung Penuh Langkah Prabowo Bentuk BUMN Ekspor SDA
Andre Rosiade: DPR Komisi VI Penuh Dukung Kebijakan Baru Prabowo Bentuk BUMN Ekspor SDA
New Policy - Dalam kebijakan baru yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus untuk ekspor Sumber Daya Alam (SDA). Ia menilai kebijakan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola keuangan negara, terutama di sektor ekspor yang selama ini dikritik karena dianggap mengalami kebocoran pendapatan.
"Kebijakan pembentukan BUMN ekspor SDA adalah bagian dari kebijakan baru yang ingin diterapkan. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan dari komoditas strategis Indonesia dan memastikan transparansi dalam proses ekspor," jelas Andre dalam pernyataannya, Jumat (22/6/2026).
Analisis Masalah Ekspor SDA
Andre menyoroti masalah kebocoran pendapatan yang terjadi dalam sektor SDA. Menurutnya, praktik under invoicing dan transfer pricing menjadi penyebab utama kerugian negara. Kebocoran ini terjadi ketika perusahaan memperkecil nilai transaksi ekspor agar mengurangi pajak yang dibayarkan, sehingga pendapatan negara tidak optimal.
"Presiden Prabowo sudah menunjukkan kepedulian terhadap isu ini. Data menunjukkan kerugian mencapai 150 miliar dolar AS per tahun. Dengan kebijakan baru, kita bisa meminimalkan aliran dana ke luar negeri," tegas Andre, yang juga menjadi anggota DPD Partai Gerindra Sumbar.
Menurut Andre, pembentukan BUMN ekspor akan menjadi solusi untuk mengawasi proses ekspor SDA secara lebih ketat. Ia menjelaskan, institusi ini akan bertugas memastikan seluruh transaksi ekspor masuk ke sistem keuangan nasional, sehingga mengurangi praktik penyimpangan yang sering terjadi.
Langkah Strategis untuk Stabilitas Ekonomi
Kebijakan baru ini, yang dikenal sebagai "New Policy," dianggap sebagai langkah strategis untuk menstabilkan perekonomian. Andre menekankan bahwa BUMN ekspor akan menjadi pilar dalam memperkuat cadangan devisa dan nilai tukar rupiah. Dengan mengembalikan dana hasil ekspor ke dalam negeri, kebijakan ini diharapkan mampu memberi dampak langsung pada ekonomi nasional.
"Selama ini, dana ekspor SDA banyak 'parkir' di luar negeri. Kebijakan ini akan mengubah kondisi tersebut, memastikan manfaat maksimal untuk rakyat Indonesia," ujarnya.
Andre menambahkan, pembentukan BUMN ekspor juga sejalan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan bahwa kekayaan alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ia mengatakan, langkah ini tidak hanya mengoptimalkan pendapatan negara, tetapi juga memberikan jaminan bahwa hasil ekspor benar-benar dikembalikan ke sumber daya masyarakat.
Di sisi lain, Andre Rosiade juga menyebutkan bahwa kebijakan baru ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, DPR, dan lembaga terkait. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat, ia berharap praktik ekspor yang tidak transparan dapat diminimalkan. "New Policy ini harus dijalankan secara konsisten dan terukur agar mampu mencapai tujuannya," tambahnya.
Kebijakan pembentukan BUMN ekspor SDA tidak hanya menjadi isu penting dalam kebijakan ekonomi, tetapi juga membuka peluang baru bagi kestabilan nilai tukar rupiah. Dengan mengurangi aliran dana ke luar negeri, cadangan devisa Indonesia diharapkan bisa tumbuh, yang berdampak langsung pada kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.