Mendagri Ungkap Prabowo Setujui Tambah Anggaran untuk NTT: Kabupaten Rp 20 M, Provinsi Rp 40 M
Tambahan Dana Bencana untuk NTT Disetujui Presiden
Wahanaberita.com – Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran untuk membantu penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui peningkatan alokasi belanja tidak terduga bagi delapan kabupaten di Flores serta pemerintah provinsi.
Setiap kabupaten yang masuk dalam cakupan bantuan akan memperoleh Rp 20 miliar. Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 40 miliar. Dana tersebut dimaksudkan untuk memperkuat respons pemerintah daerah dalam menghadapi kebutuhan setelah bencana gempa.
Pengumuman itu disampaikan Tito saat acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di sebuah hotel di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 17 September 2026. Ia menjelaskan bahwa usulan awal yang diajukan nilainya lebih rendah sebelum Presiden meminta agar jumlahnya dinaikkan dua kali lipat.
“Kemarin kita sudah perjuangkan itu untuk yang di Flores untuk delapan kabupaten tambahan belanja tidak terduga dari Bapak Presiden, masing-masing Rp 20 miliar,” kata Tito.
Usulan Awal Dinaikkan Dua Kali Lipat
Tito mengungkapkan bahwa pada mulanya ia mengajukan tambahan dana Rp 10 miliar untuk masing-masing kabupaten. Untuk tingkat provinsi, angka yang diajukan sebesar Rp 20 miliar. Presiden kemudian memberikan arahan agar nominal tersebut digandakan.
“Sebenarnya usulan saya Rp 10 miliar, beliau bilang dobel, Rp 20 miliar. Dan untuk provinsi sebenarnya saya sampaikan, ‘Pak, Rp 20 miliar untuk provinsi’, ‘Enggak, dobel, Rp 40 miliar juga,’” ucap Tito.
Kenaikan tersebut membuat dukungan anggaran bagi delapan kabupaten di Flores mencapai Rp 160 miliar secara keseluruhan. Jika digabung dengan tambahan Rp 40 miliar untuk pemerintah provinsi, nilai alokasi yang disebut Tito untuk penanganan gempa di NTT mencapai Rp 200 miliar.
Belanja tidak terduga merupakan instrumen anggaran daerah yang dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak, termasuk keadaan bencana. Dalam situasi seperti gempa, ketersediaan dana ini penting agar pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat sesuai kebutuhan penanganan di wilayah terdampak.
Nilainya Sejalan dengan Bantuan Setelah Gempa Agustus
Nominal tambahan yang disetujui kali ini sama dengan bantuan Presiden yang sebelumnya telah disalurkan setelah gempa melanda sejumlah wilayah di NTT pada pertengahan Agustus. Pada tahap tersebut, masing-masing kabupaten terdampak memperoleh Rp 20 miliar, sedangkan pemerintah provinsi menerima Rp 40 miliar.
Kesamaan nilai bantuan menunjukkan adanya kesinambungan dukungan anggaran bagi daerah terdampak. Pemerintah kabupaten dan provinsi memiliki peran yang berbeda dalam penanganan bencana, sehingga alokasi pada dua tingkatan pemerintahan tersebut dapat menopang kebutuhan respons di lapangan maupun koordinasi yang lebih luas.
Bagi masyarakat, tambahan dana bencana pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah menjalankan penanganan pascagempa. Penggunaannya tetap perlu diarahkan pada kebutuhan nyata di wilayah terdampak serta dilaksanakan melalui mekanisme anggaran yang berlaku.
Gempa dapat menimbulkan kebutuhan yang berubah dari waktu ke waktu. Pada tahap awal, perhatian biasanya tertuju pada keselamatan warga dan penanganan kondisi darurat. Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah daerah juga perlu menyesuaikan langkahnya dengan kebutuhan pemulihan yang muncul di masing-masing wilayah.
Dukungan Karhutla untuk Kalimantan dan Sumatera
Selain membahas penanganan gempa di NTT, Tito juga menyampaikan adanya tambahan anggaran untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Bantuan tersebut ditujukan kepada tujuh provinsi terdampak, yang terdiri atas empat provinsi di Kalimantan dan tiga provinsi di Sumatera.
Tambahan belanja tidak terduga itu juga mencakup 35 kabupaten dan kota. Total anggaran yang disebutkan Tito untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan mencapai Rp 760 miliar.
“Untuk kebakaran hutan lahan, 7 provinsi ditambah 4 di Kalimantan, 3 di Sumatera, dan 35 kabupaten/kota, belanja tidak terduga tambahan dari Bapak Presiden totalnya Rp 760 miliar untuk penanganan karhutla,” ujarnya.
Penambahan dana bagi wilayah yang menghadapi karhutla memperlihatkan bahwa pemerintah menempatkan penanganan bencana sebagai kebutuhan yang memerlukan dukungan lintas daerah. Kalimantan dan Sumatera menjadi wilayah yang disebut dalam alokasi tersebut, dengan cakupan bantuan hingga level kabupaten dan kota.
Dalam konteks anggaran pemerintah daerah, kesiapan pendanaan menjadi salah satu unsur yang menentukan kecepatan respons ketika terjadi keadaan darurat. Dukungan dari pemerintah pusat dapat membantu daerah memperkuat kapasitas penanganan, terutama ketika kebutuhan bencana melampaui kemampuan anggaran yang telah tersedia.
Alokasi bagi NTT dan daerah terdampak karhutla itu menegaskan fokus pemerintah pada penyediaan dana tambahan untuk kondisi bencana. Bagi delapan kabupaten di Flores, tambahan Rp 20 miliar per daerah serta Rp 40 miliar bagi pemerintah provinsi menjadi bagian dari upaya penanganan gempa yang terus membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Mendagri Ungkap Prabowo Setujui Tambah Anggaran?Mendagri Ungkap Prabowo Setujui Tambah Anggaran is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Mendagri Ungkap Prabowo Setujui Tambah Anggaran matter?Mendagri Ungkap Prabowo Setujui Tambah Anggaran matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.