Meeting Results: Waka Komisi IX DPR Setuju Kantin Sekolah Kelola MBG: Cegah Keracunan

Hasil Rapat: Waka Komisi IX DPR Setuju Kantin Sekolah Kelola MBG untuk Cegah Keracunan

Meeting Results - Hasil rapat Komisi IX DPR menunjukkan dukungan kuat dari Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, terhadap rencana melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pertemuan yang berlangsung beberapa hari lalu, Yahya menyatakan bahwa model ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya operasional karena sekolah memiliki akses yang lebih mudah ke sumber daya lokal dan pengelolaan yang lebih efisien. Ini menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas MBG di lingkungan pendidikan.

Kehadiran kantin sekolah dalam MBG juga dianggap sebagai upaya untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan. Yahya menjelaskan bahwa dengan melibatkan sekolah, seluruh proses distribusi dan penyajian dapat dipantau lebih langsung, sehingga mengurangi risiko kontaminasi yang sering terjadi di luar lingkungan sekolah. "Pelibatan sekolah akan memperkuat pengawasan dari pihak orang tua terhadap kualitas dan keamanan makanan, sehingga kasus keracunan bisa diminimalkan," tegas Yahya, Jumat (17/7/2026), dalam wawancara dengan media.

Rapat Komisi IX DPR: Keterlibatan Sekolah sebagai Solusi Efisien

Dalam pertemuan Komisi IX DPR tersebut, Yaya Zaini menekankan bahwa model kantin sekolah tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga meningkatkan keterlibatan komunitas sekitar. Ia menjelaskan bahwa sekolah yang memiliki ruang dapur dan infrastruktur yang memadai bisa menjadi pusat distribusi makanan yang lebih terjangkau dan lebih mudah diawasi. "Sekolah yang sanggup bisa diberi kesempatan, sedangkan yang kurang bisa diberi penyesuaian," tambahnya, menyoroti perlunya pemetaan kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan.

Kehadiran kantin sekolah dalam MBG juga dianggap sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah. Yahya menyatakan bahwa sistem ini bisa mengurangi ketergantungan pada yayasan atau pihak eksternal, sehingga lebih cocok untuk daerah dengan anggaran terbatas. "Biaya investasinya lebih murah dibanding yang dikelola yayasan," imbuhnya, menyoroti efisiensi yang bisa dicapai melalui keterlibatan sekolah.

Dalam penjelasannya, Yahya juga menyinggung pentingnya evaluasi skema pendanaan. Ia menjelaskan bahwa program MBG yang dikelola kantin sekolah perlu memiliki perhitungan biaya yang jelas, termasuk pengalokasian dana untuk perawatan dan pengadaan bahan baku. "Perlu dikaji mengenai skema pembiayaan untuk dapur yang dikelola sekolah. Apakah skemanya sama dengan yang dikelola yayasan atau tidak," lanjutnya, dalam wawancara usai rapat.

Persiapan Implementasi MBG Melalui Kantin Sekolah

Yahya Zaini mengungkapkan bahwa hasil rapat tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan diskusi dengan pihak terkait. Ia menyebutkan bahwa keterlibatan kantin sekolah dalam MBG akan dijalankan secara bertahap, dengan penyesuaian berdasarkan kapasitas masing-masing lembaga. "Pemilihan skema yang lebih murah, seperti melibatkan kantin sekolah, diharapkan bisa meningkatkan efisiensi," ujarnya, menyoroti kebutuhan adaptasi model yang lebih fleksibel.

Menurut Yahya, kebijakan ini juga bisa mendorong partisipasi orang tua dalam memastikan keamanan makanan. "Pelibatan sekolah akan memperkuat pengawasan dari pihak orang tua terhadap kualitas dan keamanan makanan, sehingga kasus keracunan bisa diminimalkan," kata Yahya. Ia menambahkan bahwa dengan model ini, orang tua bisa lebih aktif mengawasi proses produksi dan distribusi makanan, termasuk penggunaan bahan baku yang segar dan higienis.

Hasil rapat Komisi IX DPR ini juga mendapat sambutan positif dari pihak BGN (Badan Keuangan Negara). Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo mengizinkan evaluasi opsi alternatif MBG, termasuk melibatkan kantin sekolah. "Pak Presiden tadi mengatakan 'silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh'," kata Agustina, Rabu (15/7/2026), usai rapat terbatas di Istana.

Keterlibatan kantin sekolah dalam MBG diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi masalah pengelolaan program pangan yang sering dikeluhkan masyarakat. Dengan mengandalkan sumber daya lokal, biaya produksi bisa dikurangi, sekaligus meningkatkan rasa percaya terhadap kebersihan dan kualitas makanan. "Model ini bisa menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin keberlanjutan MBG," ujar Agustina, menyoroti kerja sama antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah.