Latest Program: Menteri PU Sentil Pejabat Bikin Sekolah Rakyat Setengah Mangkrak

Menteri PU Ungkap Keterlambatan Program Sekolah Rakyat

Latest Program yang diharapkan menjadi pilar pengembangan pendidikan nasional mengalami hambatan signifikan. Proyek Sekolah Rakyat, yang seharusnya rampung sejak awal tahun ajaran Juli 2026, hanya mencapai kemajuan 58-59% per 20 Mei 2026. Hal ini memicu pernyataan tajam dari Menteri Pekerjaan Umum Dody, yang mengkritik tindakan tidak optimal para pejabat yang mengawasi proyek tersebut.

Keterlambatan Akibat Penanganan Internal yang Kurang Efektif

Dody menyoroti bahwa sejumlah hambatan teknis dalam pembangunan Sekolah Rakyat sebenarnya sudah terselesaikan sejak Januari-Februari 2026. Namun, keterlambatan terus terjadi karena pengelolaan yang kurang tepat waktu. Menurutnya, para pejabat di tingkat internal kementerian terkadang melupakan fokus utama program ini, yang bertujuan mempercepat akses pendidikan terhadap masyarakat pedesaan.

“Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat sehingga proyek ini, boleh saya bilang, setengah mangkrak. Saya sudah ingatkan dari awal tahun, tapi tidak pernah dihiraukan,” ujar Dody saat media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Dalam menyikapi situasi ini, Dody mengatakan bahwa beberapa pejabat harus dicopot dari jabatan mereka karena gagal mengelola proyek secara efektif. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Latest Program tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada koordinasi dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dody menyoroti bahwa keterlambatan ini berpotensi mengganggu rencana peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil.

Program Prioritas Pemerintah Tetap Berjalan Meski Ada Hambatan

Menurut Dody, meski ada hambatan di dalam kementerian, Latest Program tetap harus berjalan optimal. Salah satu tujuan utama program ini adalah memastikan akses air bersih dan infrastruktur pendidikan yang layak bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar belum memiliki fasilitas sekolah yang memadai. Dody juga menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong swasembada pangan pada tahun 2026.

“Jadi jangan khawatir. Walaupun semuanya kena, tapi program prioritas pemerintah di bidang sumber daya air, khususnya untuk mampu men-support swasembada pangan di tahun 2026, tetap wajib dan harus bisa terlaksana dengan maksimal,” jelasnya.

Dody menambahkan bahwa pihaknya sedang melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mempercepat proses penyelesaian proyek. Ia berharap pengelolaan yang lebih baik dapat dilakukan oleh tim baru, sehingga progres Latest Program bisa segera mengejar ketertinggalan. Selain itu, Dody juga menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan tidak ada pejabat yang terulang kesalahan serupa.

Upaya Memastikan Efektivitas dan Efisiensi Proyek

Menteri PU berkomitmen untuk memastikan semua proyek prioritas berjalan dengan efektivitas dan efisiensi. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus dijalankan secara optimal, menghasilkan dampak besar kepada masyarakat dengan biaya yang minimal. Dody menegaskan bahwa Latest Program akan menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah mampu menyelesaikan proyek besar meski ada tantangan di lapangan.

“Program prioritas pemerintah wajib dan harus sukses at any cost, tetap dengan memperhatikan keefektivitasan dan keefisiensiannya. Harapannya semua infrastruktur yang kita kerjakan bisa dikerjakan semakin efektif, semakin efisien, sehingga dengan biaya produksi seminim-minimnya, tapi domino effect kepada masyarakat itu menjadi super maksimal. Dan bangunan infrastruktur yang kita bangun itu bisa bertahan lebih lama,” tutupnya.

Keterlambatan dalam Latest Program juga menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan pengelolaan proyek-proyek serupa di masa depan. Dody menyarankan bahwa ada kebutuhan untuk melibatkan pihak eksternal, seperti akademisi dan LSM, dalam evaluasi kinerja pejabat agar tidak ada penyesalan di akhir tahun. Ia juga berharap masyarakat dapat memberikan masukan langsung melalui kanal pengaduan online yang telah disediakan.