Komisi IV DPR Ungkap PR Besar BPGMN Pulihkan Gambut agar Tak Ada Lagi Karhutla
BPGMN Diharapkan Perkuat Pemulihan Gambut dan Pencegahan Karhutla
Wahanaberita.com – Pelantikan Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Manggrove Nasional (BPGMN) membuka harapan baru bagi penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut. Lembaga tersebut diharapkan tidak hanya bergerak ketika kebakaran terjadi, tetapi juga mempercepat pemulihan ekosistem agar risiko api berulang dapat ditekan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10) siang. Dalam pelantikan yang sama, Mayjen Sriyanto ditetapkan sebagai wakil kepala BPGMN. Pembentukan badan ini merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 43M Tahun 2026 tentang Badan Pengelolaan Gambut dan Magrove Nasional.
Komisi IV DPR RI menilai badan baru tersebut memikul pekerjaan besar. Pengelolaan gambut berkaitan langsung dengan upaya menjaga kelembapan lahan, memulihkan kondisi area yang terdegradasi, serta mengurangi dampak asap ketika musim kering meningkatkan ancaman kebakaran.
Target dan Tugas Akan Dibahas DPR
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyatakan DPR akan meminta penjelasan terperinci mengenai tugas, fungsi, sasaran, serta strategi kerja BPGMN. Pembahasan dijadwalkan setelah masa reses DPR berakhir dan masa sidang kembali dibuka.
“Saat ini DPR sedang reses, saat pembukaan masa sidang akan kami agendakan rapat untuk mendalami target dan upaya untuk mencapainya dari badan tersebut,” ujar Alex, Jumat (16/10/2026).
Alex menekankan, kerja restorasi gambut sebelumnya telah menghasilkan capaian melalui Badan Restorasi Gambut. Karena itu, BPGMN diharapkan dapat melanjutkan dan meningkatkan upaya yang telah berjalan dengan pengelolaan yang lebih menyeluruh.
“Faktanya bahwa Badan Restorasi Gambut berhasil dalam melakukan restorasi gambut. Harapan kami tentu badan baru ini bisa lebih sempurna lagi dalam mengelola gambut,” kata Alex.
Rapat dengan BPGMN nantinya dipandang penting untuk mengukur arah kerja lembaga sejak awal. DPR ingin memperoleh gambaran tentang indikator yang akan dipakai, prioritas pemulihan lahan, dan langkah yang disiapkan untuk mencapai target jangka pendek maupun jangka panjang.
“Kita akan minta laporan lengkap tupoksi serta target badan baru tersebut saat rapat nanti,” sambung Alex.
Pemadaman Gambut Memerlukan Cara Khusus
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyambut pembentukan kembali lembaga yang berfokus pada pengelolaan gambut. Ia berharap BPGMN segera bekerja untuk memperkuat penanganan kebakaran, terutama pada lahan gambut yang membutuhkan metode berbeda dibandingkan kebakaran di permukaan tanah biasa.
“Alhamdulillah terima kasih dan lega karena lembaga yang begitu penting akhirnya terbentuk kembali, dan selamat kepada Bapak Satyawan Pudyatmoko yang baru dilantik sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Manggrove Nasional (BPGMN) dan bisa segera bergerak memaksimalkan upaya pemadaman di lahan gambut,” ujar Daniel Johan.
Daniel menilai penanganan api di kawasan gambut tidak cukup mengandalkan water bombing. Api dan bara dapat berada di dalam lapisan gambut, sehingga pembasahan perlu menjangkau titik-titik lahan yang terbakar secara langsung. Pendekatan itu memerlukan sumber daya besar, tetapi dinilai penting untuk memastikan api benar-benar padam.
“Strateginya harus lebih ekstra dan tidak bisa dengan cara-cara biasa seperti water bombing saja. Gambut harus dibasahi dengan menyuntikkan air langsung ke lahan-lahan yang terbakar,” katanya.
Ia mengakui kebutuhan biaya untuk langkah tersebut tidak kecil. Namun, pemadaman yang tuntas dinilai diperlukan agar asap dapat diminimalkan dan bara tidak kembali memicu kebakaran setelah penanganan awal dilakukan.
“Biayanya tentu besar, tetapi demi meminimalkan asap, langkah ini harus dilakukan dalam jangka pendek sampai api dan bara padam total,” lanjut Daniel.
Pemulihan Ekosistem Menjadi Pekerjaan Jangka Panjang
Tantangan BPGMN tidak berhenti pada pemadaman. Daniel mengingatkan potensi El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027 dapat meningkatkan tekanan terhadap lahan yang telah mengering. Kondisi tersebut membuat pemulihan ekosistem gambut menjadi bagian penting dari pencegahan karhutla.
Gambut yang terjaga kelembapannya lebih aman dari risiko terbakar. Sebaliknya, ketika lahan mengering, api dapat menyebar dan sulit ditangani karena pembakaran bisa berlangsung di bawah permukaan. Karena itu, penguatan infrastruktur pengelolaan air dan perbaikan area yang rusak menjadi perhatian utama.
“PR besarnya adalah memulihkan kembali ekosistem gambut yang sudah rusak, segera pulihkan 70 persen sekat kanal yang rusak dan 60 persen lahan gambut yang saat ini mengering di bawah batas aman,” tutur Daniel.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pemulihan dan penjagaan kawasan gambut. Keterlibatan warga dibutuhkan agar perlindungan lahan berjalan seiring dengan pendekatan ekonomi serta kepentingan lingkungan. Dengan begitu, pemulihan tidak hanya menjadi program kelembagaan, melainkan juga bagian dari pengelolaan ruang hidup di sekitar kawasan gambut.
Daniel berharap BPGMN mampu menunjukkan hasil yang nyata, baik dalam respons cepat saat kebakaran maupun dalam pencegahan yang berkelanjutan.
“BPGMN tidak cukup bekerja biasa-biasa saja, tetapi menunjukkan hasil optimal. Targetnya, untuk jangka pendek kebakaran lahan gambut padam total, dan untuk jangka panjang tidak ada lagi kebakaran di lahan gambut,” ucapnya.
Terkait kewenangan dan susunan organisasi BPGMN, Daniel belum memberikan penilaian lebih jauh. Ia menyebut belum mempelajari isi Keppres yang menjadi landasan pembentukan badan tersebut. DPR pun akan menelaah aspek itu dalam pembahasan mendatang untuk melihat apakah struktur dan kewenangannya memadai dalam menjawab kebutuhan mendesak penanganan gambut.
“Soal Keppres. Terus terang kami belum membaca dan belum mengetahui isi Keppres tentang BPGMN ini, sehingga belum bisa berkomentar mengenai kewenangan maupun struktur kelembagaannya, harapannya bisa menjawab hal urgent di atas,” pungkasnya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Komisi IV DPR Ungkap PR Besar?Komisi IV DPR Ungkap PR Besar is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Komisi IV DPR Ungkap PR Besar matter?Komisi IV DPR Ungkap PR Besar matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.