Eks Direktur Kementan Didakwa Bikin Perjadin Fiktif, Rugikan Negara Rp 5 M
Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif Seret Mantan Pejabat Kementan
Wahanaberita.com – Mantan Direktur Pembiayaan Pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Indah Megahwati, didakwa dalam perkara dugaan rekayasa perjalanan dinas fiktif. Perkara tersebut disebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.094.034.779.
Dakwaan dibacakan jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa, 15 September 2026. Indah diduga menjalankan perbuatan itu bersama Deny Suryawan Kussadono, mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kementerian Pertanian.
“Memperkaya diri Terdakwa Dr. Ir. Indah Megahwati sebesar Rp4.125.766.693,” kata jaksa dalam persidangan.
Jaksa juga menyebut Deny Suryawan Kussadono diduga memperoleh Rp968.268.086 dari rangkaian perbuatan yang didakwakan. Total nilai yang disebut dalam surat dakwaan mencapai lebih dari Rp5 miliar.
Anggaran Perjadin Periode 2020-2024
Perkara ini berkaitan dengan anggaran kegiatan perjalanan dinas pada rentang 2020 hingga 2024. Dalam uraian jaksa, Indah disebut meminta Deny mengambil dana dari anggaran tersebut. Dokumen laporan pertanggungjawaban kemudian diduga disusun seolah kegiatan perjalanan dinas benar-benar berlangsung.
Deny disebut menyiapkan dan mengubah berbagai dokumen pendukung agar pencairan dana dapat dilakukan. Setelah dana perjalanan dinas dicairkan, uang itu disebut kemudian diserahkan kepada Indah.
“Seolah-olah perjalanan dinas tersebut benar-benar dilaksanakan,” ujar jaksa.
Modus yang dipaparkan mencakup penambahan nama pegawai dalam Surat Perintah Tugas atau SPT serta Surat Perjalanan Dinas atau SPD. Sebagai gambaran, apabila sebuah perjalanan seharusnya diikuti tiga orang, dokumen pertanggungjawaban disebut dapat memuat dua nama tambahan sehingga jumlah peserta tampak menjadi lima orang.
Perbedaan antara jumlah pelaksana yang sebenarnya dan nama yang tercantum dalam dokumen keuangan menjadi bagian penting dari dugaan tersebut. Dalam administrasi perjalanan dinas, SPT dan SPD lazim digunakan untuk menunjukkan penugasan serta perjalanan yang dilakukan. Karena itu, keakuratan identitas peserta, tanggal tugas, dan rincian biaya menjadi unsur yang relevan dalam proses pertanggungjawaban anggaran.
Peminjaman Nama Pegawai
Jaksa menguraikan bahwa Deny diduga aktif mengumpulkan nama pegawai tetap maupun tidak tetap di lingkungan Kementerian Pertanian untuk dicantumkan dalam dokumen perjalanan dinas. Para pegawai yang namanya dipakai disebut dijanjikan kompensasi Rp100.000 per hari atau untuk setiap perjalanan dinas.
Mereka juga disebut diminta tidak melakukan presensi di kantor pada tanggal ketika namanya tercatat seolah sedang menjalankan tugas ke luar daerah. Jaksa menyatakan Deny menjelaskan bahwa sisa dana hasil pencairan akan dipakai untuk kebutuhan operasional Indah, dan para pegawai yang namanya digunakan menyetujui penjelasan tersebut.
“Untuk tidak melakukan presensi kantor” pada tanggal perjalanan dinas yang tercantum, kata jaksa.
Selain nama pegawai Kementerian Pertanian, jaksa menyebut terdapat pula nama orang-orang yang digambarkan sebagai pegawai kementerian, padahal pada kenyataannya bukan bagian dari lingkungan instansi tersebut. Nama-nama itu diduga dimasukkan ke dalam dokumen administratif untuk pengajuan pencairan dana.
Dokumen dan Bukti Penginapan Diduga Direkayasa
Setelah daftar nama disiapkan, Deny disebut mengurus kelengkapan administrasi. Berkas yang disebut dalam persidangan meliputi surat perintah tugas, surat perjalanan dinas, surat perintah bayar, rincian biaya perjalanan dinas, daftar pengeluaran riil, serta pernyataan pembayaran lebih atau kurang.
Jaksa menyatakan dokumen-dokumen itu memuat nama pegawai yang tidak melakukan perjalanan, peserta perjalanan yang uangnya diduga dipotong, serta orang yang bukan pegawai Kementerian Pertanian namun dicantumkan seakan-akan bekerja di instansi tersebut.
Bukti pendukung penginapan juga diduga dimanipulasi. Invoice dan kuitansi hotel yang digunakan dalam pertanggungjawaban disebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak pernah diterbitkan oleh pihak hotel atau penginapan terkait.
Dalam mekanisme yang diuraikan jaksa, dokumen pencairan tidak diserahkan kepada Lis Khaeruman selaku Kepala Subbagian Tata Usaha untuk diverifikasi. Berkas itu disebut langsung diberikan kepada Indah dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK.
Arti Dakwaan dalam Proses Hukum
Dakwaan merupakan uraian tuduhan dari penuntut umum yang akan diuji di persidangan. Tahap ini belum menjadi putusan akhir atas perkara. Jaksa akan berupaya membuktikan uraian dakwaan melalui alat bukti dan keterangan di pengadilan, sementara terdakwa memiliki hak untuk memberikan tanggapan serta pembelaan sesuai proses hukum.
Persidangan selanjutnya akan menjadi ruang untuk menguji rangkaian dokumen, aliran dana, peran masing-masing pihak, dan keterangan para saksi. Perkara ini menyoroti pentingnya pengawasan atas belanja perjalanan dinas, terutama pada pemeriksaan dokumen penugasan, daftar peserta, kehadiran pegawai, dan bukti biaya penginapan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Eks Direktur Kementan Didakwa Bikin Perjadin?Eks Direktur Kementan Didakwa Bikin Perjadin is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Eks Direktur Kementan Didakwa Bikin Perjadin matter?Eks Direktur Kementan Didakwa Bikin Perjadin matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.