Bahtra Banong Raih ‘Legislator Aspiratif Bidang Keadilan Sosial-Agraria’ detiktimur Awards 2026
Bahtra Banong Raih Legislator Aspiratif di detiktimur Awards 2026
Wahanaberita.com – Bahtra Banong Raih Legislator Aspiratif Bidang Keadilan Sosial-Agraria dalam ajang detiktimur Awards 2026. Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini resmi menerima penghargaan atas dedikasinya dalam mengawal aspirasi masyarakat terkait isu agraria, sengketa lahan, serta pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU). Penghargaan ini juga mencerminkan perjuangannya dalam melindungi nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah kebijakan efisiensi nasional.
Upacara penyerahan penghargaan berlangsung pada malam Jumat, 7 Agustus 2026, di Grand Ballroom Trans Hotel Jakarta. Bahtra, kader Partai Gerindra, menerima trofi langsung dari Abdul Aziz, Direktur Utama detikcom. Melalui ajang ini, detikSulsel ingin menghargai kontribusi berbagai pihak yang telah menghadirkan inovasi dan program nyata untuk kemajuan masyarakat Indonesia bagian timur.
Komitmen Mengawal Konflik Agraria di Sulawesi
Komisi II DPR RI telah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan mengenai permasalahan agraria dan konflik lahan. Sebagai respons, komisi tersebut menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada hari Selasa, 19 Mei 2026.
"Kami ingin memastikan seluruh keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara serius," ungkap Bahtra saat berada di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta.
Bahtra menjelaskan bahwa pihaknya juga menerima aspirasi dari koalisi masyarakat Sulawesi Tengah terkait sengketa agraria yang melibatkan pengelolaan lahan oleh Bank Tanah di lima desa. Masyarakat menilai adanya penetapan sepihak lahan menjadi wilayah Bank Tanah tanpa mempertimbangkan hak masyarakat adat maupun tanah ulayat.
"Pengaduan masyarakat yang kami terima hari ini menjadi indikasi kuat bahwa persoalan ini membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah memastikan aturan ditegakkan, masyarakat dilindungi, dan investasi tetap berjalan sesuai koridor hukum," tegasnya sebagaimana dilansir detikSulsel.
Menurut Bahtra, tujuan rapat tersebut adalah untuk mendapatkan penjelasan komprehensif dari panitia khusus perkebunan DPRD Sumatera Selatan serta koalisi masyarakat Sulawesi Tengah mengenai fakta dan bukti yang ada. Selain itu, Komisi II DPR RI juga ingin mendengar langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut.
Perjuangan Memperjuangkan Hak PPPK
Selain isu agraria, Bahtra juga menyoroti nasib guru dan tenaga kesehatan yang berstatus PPPPK di tengah kebijakan efisiensi. Ia mengusulkan agar gaji PPPPK ditanggung oleh pemerintah pusat guna mengurangi beban fiskal pemerintah daerah.
"Mudah-mudahan ke depan bisa ditindaklanjuti lebih jauh dan bisa diselesaikan," kata Bahtra di kompleks parlemen, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara pada hari Selasa, 7 Juli 2026.
Usulan tersebut muncul setelah banyak pemerintah daerah menyampaikan keluhannya mengenai keterbatasan kemampuan fiskal dalam membiayai PPPPK. Pemerintah daerah juga berharap anggaran transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2027 dapat ditingkatkan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Tergantung nanti di Banggar, apakah ada kesepakatan untuk menaikkan anggaran atau tidak," ujarnya.
Merespons keluhan pemerintah daerah, DPR dan pemerintah telah melakukan pertemuan hingga mencapai kesepakatan bahwa tidak akan ada pemotongan gaji ASN maupun pemecatan PPPPK. Bahtra menambahkan bahwa Kemendagri akan memberikan pendampingan untuk memaksimalkan keuangan pemerintah daerah.
"Sebenarnya kita meminta Kemendagri untuk terus melakukan efisiensi, karena begini ya. Banyak sekali program-program OPD di daerah itu kan tidak berbasis efisiensi. Nah, kami meminta pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri dan ada beberapa daerah ternyata setelah dilakukan efisiensi, misalnya Lahat bupatinya ya Pak Cik Ujang, berhasil misalnya melakukan efisiensi kurang lebih Rp 420 miliar sekian," ujar Bahtra pada hari Selasa, 4 Agustus 2026.
Menurutnya, efisiensi program memungkinkan anggaran dialihkan ke hal-hal yang lebih penting. Daerah yang mengalami kesulitan keuangan akan dibantu oleh pemerintah pusat untuk membayar gaji ASN dan PPPPK.
"Artinya kan banyak sekali sebetulnya yang bisa dioptimalkan, terus kemudian bisa dialihkan ke yang lain. Tetapi memang ada sebagian daerah, kalau saya nggak salah ya, kurang lebih 39 daerah yang memang kesulitan untuk kemudian bagaimana soal kelangsungan pembayaran gaji ASN dan PPPPK," pungkasnya.
Frequently Asked Questions
Apa itu detiktimur Awards 2026? detiktimur Awards 2026 adalah ajang penghargaan yang menghargai kontribusi berbagai pihak dalam menghadirkan inovasi, kepemimpinan, serta program-program nyata untuk kemajuan masyarakat Indonesia bagian timur.
Siapa Bahtra Banong? Bahtra Banong adalah Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan kader Partai Gerindra yang dikenal aktif dalam mengawal isu agraria dan hak PPPPK.
Apa saja isu yang diperjuangkan Bahtra Banong? Isu-isu utama yang diperjuangkan meliputi konflik agraria di Sulawesi, pengelolaan HGU, sengketa lahan Bank Tanah, serta perlindungan hak PPPPK di tengah kebijakan efisiensi.
Berapa daerah yang mengalami kesulitan keuangan? Menurut Bahtra Banong, kurang lebih 39 daerah mengalami kesulitan dalam kelangsungan pembayaran gaji ASN dan PPPPK.