Anggota DPR Dukung Gagasan Jenderal Suyudi ‘Polri Bersama Masyarakat’
Dukungan DPR untuk Arah “Polri Bersama Masyarakat”
Wahanaberita.com – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto di Polri. Ia menilai gagasan “Polri Bersama Masyarakat” dapat menjadi arah penting bagi penguatan peran kepolisian yang dekat dengan warga, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Rudianto menempatkan gagasan tersebut dalam kerangka tugas konstitusional Polri. Baginya, kepolisian tidak semata menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga harus hadir sebagai institusi yang melindungi, mengayomi, dan memberi pelayanan kepada masyarakat.
“Polri bersama masyarakat sebagai gagasan arah kepolisian yang secara substantif azali derivasinya berakar pada ruh Pancasila dan mandat UUD NRI 1945. Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana yang termaktub pada Pasal 30 Ayat (4) konstitusi, Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, melainkan sebagai mitra karib rakyat dalam menjaga ketertiban umum,” kata Rudianto kepada wartawan, Minggu (4/10/2026).
Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 memuat posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi serta mengayomi masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan. Dalam konteks itu, pendekatan yang mengutamakan kedekatan dengan warga dipandang relevan dengan mandat dasar institusi Polri.
Rakyat Didorong Menjadi Mitra Utama
Legislator NasDem itu memandang konsep yang dibawa Kapolri baru menegaskan orientasi pelayanan publik dalam kerja kepolisian. Masyarakat, kata dia, perlu ditempatkan sebagai pihak yang terlibat aktif dalam penciptaan keamanan, bukan sekadar penerima kebijakan atau objek penanganan aparat.
“Kepemimpinan Kapolri baru Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, dengan gagasan dan ide 'Polri Bersama Masyarakat', menegaskan positioning tugas polisi berorientasi publik ( community policing) yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dan pusat pelayanan. Di saat yang sama, kepemimpinan baru Polri dihadapkan pada tugas ganda yang tidak ringan, satu, menterjemahkan visi Asta Cita Presiden ke dalam langkah konkret. Kedua, menjaga rel Institusi Polri agar tetap setia pada koridor reformasi dan konstitusi,” ucapnya.
Ia menilai dua tanggung jawab tersebut berjalan bersamaan. Kepemimpinan baru dituntut menerjemahkan visi Asta Cita Presiden menjadi program yang bisa dirasakan masyarakat, sambil tetap memastikan institusi berjalan sejalan dengan agenda reformasi serta ketentuan konstitusi.
Dalam praktiknya, orientasi publik berarti kualitas pelayanan tidak cukup diukur melalui narasi kebijakan. Warga perlu melihat proses yang mudah diakses, respons yang jelas atas laporan, serta perlakuan yang adil ketika berhadapan dengan aparat. Hal-hal tersebut menjadi bagian penting dalam membangun rasa aman di tingkat sehari-hari.
Keterbukaan dan Kepercayaan Publik
Rudianto menilai keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tidak dapat diwujudkan hanya melalui pendekatan satu arah. Ia menekankan perlunya semangat gotong royong, termasuk ruang bagi warga untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan penilaian atas layanan kepolisian.
“Keterbukaan terhadap masukan publik dan transparansi pelayanan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan ( public trust ), guna mewujudkan keadilan sosial serta rasa aman yang merata bagi masyarakat ( social secure and walfare ),” tambahnya.
Kepercayaan publik memiliki arti besar dalam hubungan antara aparat dan masyarakat. Ketika warga merasa didengar dan memperoleh penjelasan yang memadai, kerja sama untuk menjaga lingkungan dapat tumbuh lebih kuat. Sebaliknya, pelayanan yang tertutup atau penanganan keluhan yang tidak jelas berpotensi memperlebar jarak antara masyarakat dan institusi.
Rudianto kemudian menguraikan sejumlah unsur yang ia pandang substansial dalam gagasan “Polri Bersama Masyarakat”. Salah satunya adalah penegasan bahwa warga harus menjadi mitra utama dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan nasional.
“Satu, rakyat sebagai subjek utama (bukan objek). Masyarakat ditempatkan sebagai mitra utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Keamanan nasional tidak lagi dicapai dengan pola represif top-down, melainkan melalui kerja sama dan dialog aktif di seluruh lini kewilayahan,” kata Rudianto.
Budaya Humanis dan Responsif
Selain partisipasi warga, Rudianto menekankan perlunya pembenahan budaya pelayanan di tubuh kepolisian. Ia berharap setiap laporan, kritik, dan masukan dari masyarakat sipil, kalangan akademik, maupun warga biasa diperlakukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
“Penguatan budaya kepolisian yang humanis dan responsif. Menjadikan setiap laporan, kritik, serta masukan dari civil society, akademisi maupun warga sebagai kompas perbaikan pelayanan publik. Penegakan hukum diarahkan agar humanis, transparan, dan akuntabel guna merekonstruksi stigma Polri ke arah yang positif serta memulihkan kepercayaan publik,” tambahnya.
Penegakan hukum yang humanis tidak berarti mengurangi ketegasan terhadap pelanggaran. Penekanan itu justru berkaitan dengan cara hukum diterapkan: terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, tidak sewenang-wenang, serta menghormati posisi masyarakat sebagai pihak yang berhak mendapatkan pelayanan yang setara.
Menurut Rudianto, penguatan integritas personel dan transformasi sumber daya manusia menjadi syarat utama agar gagasan tersebut dapat berjalan. Satuan yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat dalam layanan hukum menjadi area penting untuk dibenahi secara menyeluruh.
“Pada akhirnya, 'Polri Bersama Masyarakat' dapat terwujud apabila ada keberanian untuk membenahi integritas personel secara menyeluruh, khususnya pada satuan-satuan krusial Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam pelayanan hukum,” ujar Rudianto.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya penanganan aduan secara cepat, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Bagi masyarakat, pengalaman ketika membuat laporan atau meminta perlindungan sering kali menjadi ukuran paling nyata atas hadir tidaknya institusi kepolisian.
“Kunci keberhasilan visi Kapolri baru ini tidak diukur dari seberapa baik narasi yang disampaikan, melainkan dari seberapa konsisten dan adil setiap anggota Polri bertindak di tengah-tengah kehidupan masyarakat,” imbuhnya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Anggota DPR Dukung Gagasan Jenderal Suyudi?Anggota DPR Dukung Gagasan Jenderal Suyudi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Anggota DPR Dukung Gagasan Jenderal Suyudi matter?Anggota DPR Dukung Gagasan Jenderal Suyudi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.