Pemprov DKI Siapkan Obligasi Rp 5,6 T, Terbit Bertahap di 2027 dan 2028

Pemprov DKI Siapkan Obligasi Rp 5,6 Triliun untuk Pembiayaan Infrastruktur

Wahanaberita.com – Pemprov DKI Siapkan Obligasi Rp 5,6 triliun sebagai langkah strategis dalam membiayai berbagai program pembangunan di ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun rencana penerbitan obligasi daerah yang akan dilaksanakan secara bertahap selama dua tahun ke depan. Tahapan penerbitan ini dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027 dan 2028, dengan alokasi dana yang disesuaikan kebutuhan masing-masing periode.

Detail Penjadwalan dan Alokasi Dana

Suharini Eliawati, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, menguraikan bahwa mekanisme penerbitan akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2027, pemerintah provinsi akan menerbitkan obligasi dengan nilai Rp 4,2 triliun. Sementara itu, sisa dana sebesar Rp 1,3 triliun akan diterbitkan pada tahun 2028.

“Di 2027 akan diterbitkan Rp 4,2 T, yang Rp 1,3 T nanti di 2028,” kata Eli di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Eli menambahkan bahwa usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui obligasi telah disiapkan secara bersamaan. Namun, pencairan dan penarikan dana dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masing-masing tahun. Skema ini dipilih dengan mempertimbangkan beban pembayaran agar Pemprov DKI tidak menarik seluruh dana sekaligus jika belum diperlukan.

“Tentu dengan banyak pertimbangan. Jangan sampai kemudian uang sudah kita tarik, berarti kan argo sudah jalan. Nanti menjadi kebebanannya kan kita harus perhitung ulang,” ujarnya.

Koordinasi dengan DPRD dan Sektor Prioritas

Menurut Eli, angka Rp 5,6 triliun tersebut masih akan dimatangkan bersama DPRD DKI Jakarta. Pembahasan selanjutnya akan menentukan kegiatan apa saja yang memenuhi persyaratan untuk dibiayai melalui obligasi daerah.

“Kalau sudah firmed semuanya, kami akan melakukan konferensi lagi dengan teman-teman supaya angkanya adalah angka yang fix,” katanya.

Beberapa sektor menjadi perhatian utama Pemprov DKI dalam rencana penggunaan dana obligasi. Di antaranya adalah penanganan kemacetan, banjir, kesehatan, dan pendidikan. Eli menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang benar-benar sesuai atau menjadi persyaratan dari obligasi itu sendiri akan diprioritaskan. Yang paling mudah adalah kegiatan-kegiatan multiyears yang memang sudah berjalan.

Dukungan Pemerintah Pusat dan Lembaga Internasional

Yustinus Prastowo, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, menyatakan bahwa proses penerbitan obligasi telah mendapatkan asistensi dari pemerintah pusat. Pendampingan dilakukan antara lain oleh Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi sesuai dengan PMK 87 Tahun 2024 sudah diatur proses-prosedurnya. Di tahap paling awal kami juga didampingi oleh Kementerian Koordinator Perekonomian yang juga sudah melibatkan unsur-unsur pemerintah pusat,” kata Prastowo.

Selain pemerintah pusat, Pemprov DKI juga mendapat pendampingan dari Asian Development Bank (ADB) dalam proses kajian. Prastowo mengatakan bahwa setelah pembahasan bersama DPRD, tahapan selanjutnya adalah proses dengan pemerintah pusat. Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Setelah ini kita akan dengan pemerintah pusat, jadi nanti kita berproses dengan Kemendagri, lalu nanti Bappenas, Kementerian Keuangan, setelah itu dengan OJK. Lalu kita bisa melakukan penawaran perdana,” ujarnya.

Prastowo menegaskan bahwa penerbitan obligasi akan dilakukan dua kali, yakni pada 2027 dan 2028, dengan total nilai sekitar Rp 5,6 triliun. “Di 2027 akan diterbitkan Rp 4,2 T, yang Rp 1,3 T nanti di 2028,” pungkasnya.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Berapa total nilai obligasi yang akan diterbitkan oleh Pemprov DKI? Total nilai obligasi yang akan diterbitkan mencapai Rp 5,6 triliun dengan pembagian Rp 4,2 triliun pada tahun 2027 dan Rp 1,3 triliun pada tahun 2028.

Apa saja sektor yang akan dibiayai melalui obligasi ini? Sektor-sektor prioritas meliputi penanganan kemacetan, banjir, kesehatan, dan pendidikan. Kegiatan multiyears yang sudah berjalan menjadi prioritas utama.

Siapa saja lembaga yang mendampingi proses penerbitan obligasi? Proses penerbitan didampingi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemendagri, dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Asian Development Bank (ADB) juga memberikan pendampingan dalam proses kajian.

Kapan jadwal penawaran perdana obligasi akan dilaksanakan? Penawaran perdana akan dilakukan setelah seluruh proses koordinasi dengan pemerintah pusat dan OJK selesai, dengan penerbitan bertahap pada tahun 2027 dan 2028.