Lantik Pengurus LPM RI, KDM Dorong Percepatan Pembangunan Desa

KDM dan LPM RI Sepakat Percepat Pembangunan Desa Lewat Pendekatan Bottom-Up

Wahanaberita.com – Pengukuhan pengurus DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung pada hari Jumat tanggal 7 Agustus. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hadir dalam acara tersebut. Dalam kesempatan ini, Ahmad Doli Kurnia Tandjung resmi dilantik sebagai Ketua Umum untuk periode 2025 hingga 2030. Setelah pelantikan, tokoh yang dikenal dengan sebutan KDM segera mengajak seluruh pengurus baru untuk bekerja sama guna mempercepat pembangunan hingga ke level desa.

Harapan LPM sebagai Mitra Strategis Pembangunan

Dedi menyampaikan harapannya agar LPM dapat berperan aktif sebagai penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat. Fokus utama adalah percepatan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa dan kelurahan. Beberapa program yang disebutkan meliputi pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah bagi rakyat miskin, serta pemasangan jaringan listrik.

“Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan, seperti pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah rakyat miskin hingga pemasangan jaringan listrik,” ujar Dedi atau akrab disapa KDM dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).

KDM juga menekankan pentingnya pengawalan oleh LPM terhadap penyaluran dana dari provinsi ke desa. Dana tersebut harus tetap berbasis lingkungan agar manfaatnya tepat sasaran. Menurut penilaian KDM, peningkatan ekonomi desa sangat krusial untuk mencegah warga tergiur iming-iming gaji besar di luar daerah. Harapan palsu ini kerap berujung pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kasus TPPO dan Ancaman Sosial Lainnya

Mengenai kasus TPPO, KDM memberikan penjelasan detail. Sebanyak 12 warga Jawa Barat bekerja di tempat hiburan di Maumere. Mereka mengalami masalah berupa upah tidak sesuai, penganiayaan, dan pelecehan. KDM menyatakan sedang berusaha memulangkan para pekerja tersebut sementara pemilik tempat hiburan dalam proses pidana.

Selain TPPO, perputaran uang judi Online di wilayah Jawa Barat mencapai angka Rp 2,5 triliun. KDM meminta warga untuk segera mengurangi kebiasaan buruk tersebut. Jeratan utang dari pinjaman Online berskala besar juga menjadi perhatian serius sang gubernur.

Masalah sosial lain yang meresahkan adalah peredaran obat keras jenis tramadol. Jangkauan peredaran obat terlarang ini sudah menyentuh warung-warung kecil di wilayah pedesaan. Merespons hal tersebut, KDM mendesak perlunya aksi perlawanan kolektif dari seluruh elemen masyarakat.

“Seluruh rakyat harus membuat gerakan yang terstruktur dari pusat sampai daerah untuk melakukan perlawanan. Ini bukan sekedar kriminal namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa dan generasi masa depan,” katanya.

Strategi Pembangunan Bottom-Up dari LPM RI

Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai Ketua Umum DPP LPM RI menyatakan kesiapannya menjadikan lembaganya sebagai mitra strategis pemerintah. Pihaknya akan mendorong kemajuan bangsa yang dimulai dari percepatan pembangunan desa. Strategi pembangunan ini tidak lagi memakai metode Top-Down, melainkan pendekatan Bottom-Up dengan mengedepankan partisipasi masyarakat.

Doli juga mengingatkan adanya berbagai ancaman sosial yang perlahan mulai menggerus kehidupan masyarakat pedesaan. Isu-isu yang disebutkannya antara lain penyalahgunaan narkoba, kekerasan anak, TPPO, hingga persoalan LGBT. Rantai ancaman tersebut dinilainya berpotensi melemahkan masyarakat jika tidak segera dicegah dan ditangani sejak dini.