Kemenbud Raih Opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2025

Kemenbud Raih Opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan TA 2025

Wahanaberita.com – Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan ini didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan yang meninjau Laporan Keuangan Kementerian Kebudayaan untuk Tahun Anggaran 2025.

Hasil ini menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan dan akuntabilitas keuangan di lingkungan kementerian berjalan dengan optimal. Laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung oleh efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apresiasi Menteri dan Tim Pemeriksa

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan rasa terima kasih kepada Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, bersama Direktur Jenderal Keuangan Negara VI, Laode Nusriadi, serta seluruh tim pemeriksa. Bimbingan, profesionalisme, dan objektivitas dalam proses pemeriksaan menjadi faktor penting dalam pencapaian ini.

Capaian WTP ini merupakan sebuah prestasi monumental bagi kita semua. Setelah berdiri menjadi Kementerian Kebudayaan secara mandiri, kita membuktikan mampu menjaga tata kelola anggaran yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ini adalah fondasi utama yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan berbagai program pemajuan kebudayaan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Fadli Zon saat menerima LHP di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, pada Sabtu (8/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, LHP diserahkan langsung oleh Fathan Subchi dengan didampingi Laode Nusriadi.

Harapan BPK dan Komitmen Tindak Lanjut

Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, memberikan apresiasi atas raihan opini WTP oleh Kemenbud. Ia berharap prestasi ini dapat dipertahankan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara konsisten.

Dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Kemenbud mengidentifikasi sejumlah aspek pembelajaran penting sebagai komitmen dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel. Opini WTP mencerminkan upaya kementerian dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

BPK juga memberikan rekomendasi sebagai instrumen perbaikan untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, serta mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa depan.

Fadli Zon menegaskan bahwa Kemenbud akan terus menindaklanjuti berbagai saran dan rekomendasi dari BPK RI. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola internal serta meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran ke depannya.

Kementerian juga akan mengoptimalisasi peran Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang berfungsi sebagai early warning system. Selain itu, komitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan akan dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP BPK diterima.

Melalui capaian ini, Kemenbud optimistis dapat terus memperkuat kepercayaan publik dan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk pelestarian, pengembangan, dan pemajuan kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, hadir juga jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Kebudayaan serta tim pemeriksa BPK RI.